Ini Kata Netizen tentang Kinerja 100 Hari Anies-Sandi!

Kompasiana memang aktif dan kreatif. Event-event dan topik pilihan terus bergulir. Sekarang salah satu topik pilihan itu adalah membedah Kinerja 100 Guburnur DKI Anies Baswedan - Sandiaga Uno. Topik Anies-Sandi ini memang sangat relevan pasca Pilkada DKI 2017 yang sangat menegangkan dan dalam dimensi demokrasi Indonesia terkini serta  terlebih lagi tanggal 23 Juni 2018, sudah diambang pintu, Indonesia kembali mengadakan Pilkada Serentak untuk Ketiga kalinya, rasanya. 

Coba kita tengok kembali janji kampanye Anies-Sandi itu. Menurut DetikNews ada 23 Janji Kampnye itu yang mencakup isu-isu: KJP/KJS, kesempatan kerja, stabilisasi harga pangan pokok, pemberdayaan perempuan,  perbaikan linkungan, dan reformasi birokrasi den0gan fokus pengendalian KKN. Sebagian janji kampanye itu sebetulnya bukan domain tugas pemerintah daerah dan oleh karena itu bukan termasuk tugas Pemda Prov DKI Jakarta. Non-domain tugas Pemda tersebut mencakup perluasan kesempatan kerja dan stabilisasi harga pangan.  

Sebagian lagi janji kampanye tersebut bersifat tidak terukur dan oleh karena itu sulit untuk dievaluasi kinerjanya. Ini mencakup isu pemberdayaan perempuan, pembangunan dunia perfilman, dan berbagai kegiatan Bansos dan Subsidi.

Sebagian yang lain lagi dari janji kampanye tersebut memang sulit untuk dilaksanakan. TribunNews menyajikan empat janji kampanye Anies-Sandi yang sulit terlaksana, yaitu: (i) Menghentikan Reklamasi Pantura; (ii) Rumah DP Nol Persen; (iii) Membangun 200.000 Pengusaha (Wirausaha) Baru, dan (iv) Integrasi Semua Moda Transportasi di Jakarta.

Sekarang coba kita lihat beberapa janji kampanye yang lain yang sudah tersaji diatas. Coba kita tinjau isu Reformasi Birokrasi dalam Kerangka Pengendalian KKN. Isu ini kebetulan sudah diangkat sebagai Topik Pilihan oleh Kompasiana beberapa waktu yang lalu dan diberi judul "Seberapa Efektifkah Kinerja Komisi Pencegahan Korupsi Anies-Sandi?" Salah seorang Kompasianer yang berpartisipasi dalam topik ini adalah Almizan Ulfa, penulis sendiri.

Menurut Kompasianer ini ada dua sumber utama KKN, yaitu, pertama, sumber korupsi itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kedua, terkait dengan kegiatan perizinan. Untuk yang pertama, Kompasianer kita ini menyatakan hal terpenting yang perlu dilakukan oleh Komisi itu untuk mencegah KKN adalah dengan membuka aksesibilitas publik atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI Jakarta. Sayangnya, lanjut Kompasianer kita ini, komisi besutan Anies-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto belum terlihat akan melakukan pembukaan akses publik tersebut. 

Untuk yang kedua, gerakan awal dari Tim Bambang W. ini juga mengecewakan. Mas Bambang akan memulainya dengan kegiatan pembangunan pelayanan satu atap; one stop services. Menurut Kompasianer kita itu iki barang "lawas" Mas. Dalam kata-katanya:

"Ini barang lawas Mas. Juga, sangat sedikit sekali, jika ada, success story dari pelayanan satu atap yang terdengar di publik. Yang riuh adalah pernyataan dan atau inaugurasi inisitif dan/atau pembentukan badan dan/atau layanan satu atap (one stop sevices). Yang keren namanya doang, Hasilnya kagak jelas, kate orang Betawi."

Untuk janji-janji kampanye Anies-Sandi yang lain coba kita rujuk dulu analisis dari dua orang Kompasianer yang lain, yaitu: (i) Felix Tani, dan (ii) Andar Beny.  Andar Beny menurunkan artikel dengan judul "Suara-suara Merdu dan Sumbang 100 Hari Kepemimpinan Anies-Sandi," dan Felix Tani menuangkan analisisnya dengan judul Pak Anies Baswedan, ""Rumah Tumpuk" Pondok Kelapa untuk Siapa?"

Kompasianer Felix Tani pertama-tama menyoroti Rumah DP Nol Persen yang akan dibangun oleh Anies-Sandi ini sudah melenceng dari janji kampanye. Melenceng karena Anies-Sandi menjanjikan rumah orang miskin yang dibangun dekat dengan lokasi mereka mencari nafkah. Rumah DP Nol Persen yang akan dibangun di Pondok Kelapa, yang jauh di pinggiran Jakarta Timur jelas jauh dari pemukiman orang miskin warga Jakarta. Selain itu, menurut Felix janji Anies-Sandi semula bukan rumah susun seperti yang dilaksanakan oleh Ahok terdahulu tetapi semacam rumah "Tapak." Lebih jauh lagi, penulis ini mencemaskan pembeli orang miskin hanya sebagai joki dan pembeli sesungguhnya adalah orang kaya. 

Saya sendiri juga mendukung pendapat dari Kompasiner Felix Tani. Jika Rumah DP Nol Persen tersebut merupakan rumah bersubsidi perlu dijelaskan siapa-siapa saja target penerima rumah bersubsidi tersebut. Selain itu, daftar nama profil lengkap pembeli rumah bersubsidi tersebut perlu diberikan akses ke publik untuk mencegah praktik perjokian dan/atau rumah bersubdi dijadikan komoditas dagang oleh orang kaya.

 Kompasianer Andar Beny juga mengkritisi tipe rumah DP Nol Persen Anies-Sandi. Menurutnya rumah susun yang dibangun oleh Anies-Sandi sekarang serupa dengan rumah rusun yang dibangun oleh Ahok. Menurutnya masyarakat menterjemahkan "rumah" yang dijanjikan Anies-Sandi adalah rumah satu lantai yang berdiri sedendiri seperti rumah-rumah orang kebanyakan. Dalam kata-katanya:

"Seperti DP rumah 0 rupiah yang ternyata tak ubahnya adalah rumah susun yang digadang-gadang oleh Anies-Sandi dengan sebutan rumah lapis yang tak jauh berbeda dengan konsep rusunawa yang dibangun oleh Gubernur DKI sebelumnya. Bagi sebagian masyarakat mendengar kata rumah berarti hunian horizontal atau rumah tapak bukan hunian vertikal yang biasa kita sebut rumah susun."

Secara umum Andar Beny melihat bahwa Anies-Sandi belum memiliki terobosan dan/atau langkah awal reformasi birokrasi yang cemerlang dalam melakanakan tugas pelayanan kepada warga DKI Jakarta. Kutipan penuh dari apa yang dimaksug oleh Kompasianer kita ini adalah:

"Alangkah lebih baiknya jika Anies-Sandi lebih fokus untuk berinovasi melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberi gebrakan secara luas bagi masyarakat sehingga tak ada lagi suara-suara sumbang yang menganggap bahwa Anies-Sandi hanya berupaya berpacu tampil beda dari gubernur DKI sebelumnya dan mengesampingkan manfaat bagi publik dari setiap kebijakan yang dilakukan."

Tendensi mandulnya reformasi birokrasi Pemda DKI Jakarta juga disampaikan oleh Lisman Manurung, pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Menurutnya Titik terlemah dari Anies-Sandi dalam hal ini adalah tidak bisa bertindak tegas. Kutipan dari pesan Lisman termaksud yang dikutip oleh Tirto.Id adalah:

"Meski demikian, Lisman masih melihat ada titik lemah dari pasangan tersebut yakni kencenderungan untuk tak bisa tegas dalam menata birokrasi."

Kawasan Depan Stasiun KA Tenabang. Sumber: Kompas.Com

Kalau kita kembali ke janji kampanye yang terkait dengan perbaikan tata kota dan lingkungan, isu PKL Tenabang merupakan kebalikan dari janji kampanye itu. Bukan perbaikan yang dilakukan tetapi perburukan lingkungan dan tata kota. Saya browsing internet dan belum menemukan, jika ada, yang mendukung inisiatif Anies-Sandi menutup satu jalur jalan di depan stasiun Tenabang dan mengalihkan fungsinya untuk PKL Yang tampil dari google search adalah kritikan semua. Misal, pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, seperti dirilis oleh Kompas.com menilai konsep penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, bersifat setengah-setengah. Dalam kata-katanya:

"Dalam penataan itu, Pemprov DKI dinilai tidak melihat konsep penataan Tanah Abang secara keselurahan seperti dampak kemacetan, penyelesaikan kawasan kumuh di sekitar Tanah Abang, hingga integrasi antar sejumlah fasilitas penunjang lainnya."

Polda Metro Jaya juga terusik dengan kebijakan PKL Tenabang. Untuk itu mreka mlayangkan surat resmi ke Gubernur Anies. Ini surat itu. http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/28/08262081/surat-cinta-polisi-untuk-anies-sandiaga

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi awal yang kuat bahwa pasangan Anies-Sandi akan dapat memenuhi janji kampanye secara baik. Selain itu, sangat sulit sekali, kalau engggan mengatakan mustahil, pasangan Anies-Sandi dapat menciptakan gagasan-gagasan gemilang dalam kerangka percepatan modernisasi DKI Jakarta.