Meskipun dengan alasan politis, sebagai korban fitnah anak PKI CINA KRISTIANI pada pilpres lalu, sangat mungkin Jokowi paranoid, lalu membalas dengan sikap sepadan, Alhamdulillah, hal seperti itu saya yakini tak akan terjadi lagi di masa-masa reformasi ini.Â
2. Saat Tuan guru UAS, menolak menjadi  Cawapres  Prabowo, ini  juga menjadi yurisprudensi (rujukan hukum) bagi umat. Padahal jika tuan guru menerima, besar kemungkinan sudah pasti Prabowo presiden kami, tuan guru UAS wakil presiden kami.
Saya sudah bulat akan memilih tuan guru UAS, jika maju waktu. Namun maha besar Allah yang menggerakkan dan menguasai hati manusia, tuan guru UAS malah menolaknya.
Prabowo pun menolak rekomendasi ulama GNPF yang lazim disebut IJTIMA' kala itu. Bedanya, tuan guru UAS menolak halus dengan alasan yang jelas pada ceramah di Semarang , sedangkan Prabowo menolak IJTIMA' itu dengan alasan 'mantik' takut umat terbelah, karena Jokowi sudah memilih ulama.Â
Maksud tuan guru UAS, kami tangkap jelas. Maksud Prabowo yang tak kami mengerti. Mungkinkah maksud Prabowo agar umat tak terbelah, yang mengatas namakan umat, silahkan pilih Jokowi saja karena ada ulama disana? walahualam bisawab, hanya Allah yang tau tuan guru ku UAS yang dimuliakan Allah.
Tuan guru ku UAS dan Prabowo sama-sama tidak mengikuti IJTIMA', maka saya berkesimpulan hukum mengikuti IJIMA' GNPF waktu itu adalah JAIZ. Boleh dikerjakan, boleh tidak.
Tak mungkin tuan guru UAS menghindar dari amal yang kelas hukumnya SUNNAT. Dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tak berdosa.
3. Melihat jejak JokowiÂ
Pertama, skandal hukum terbesar hanya terjadi saat pemilihan Calon Kapolri BG, lalu KPK & rakyat bergolak. Meski keluar Putusan Pra Peradilan teraneh sejagat hukum modern,  Jokowi  meresponnya dengan berbagai cara, dengan tetap condong ke Rakyat. BG tetap tak jadi KAPOLRI. Posisi lain untuk BG, hanyalah hadiah "kipas angin" untuk menghibur yang kalah agar tak terlalu panas. Dari sini, saya membaca sebuah kearifan. Tentu beda kelas dengan skandal cicak buaya dan Antasari. Apalagi dengan skandal Tanjung Priok masa orba atau Trisakti pada masa reformasi.
 Kedua, Kebijakkannya membatasi impor, yang kemudian berbuah tuntutan hukum internasional bagi Indonesia dari negara-negara pengimpor  seperti Canada, dll. Mengambil Blok Rokan, benar-benar meletakkan fondasi pemerataan pembangunan membuka akses di wilayah timur Indonesia, memberantas mafia pakang minyak kelas dunia di Petral (Elit-elit lama cendana), hingga tanpa subsidi energi sekalipun, Indonesia berhasil menyeragamkan harga BBM dibanyak tempat di Indonesia.  Kebijakan-kebijakan itu, buah dari ketegasan sikap dari Orang yang secara fisik badan "sati" (sama tipis) dengan tuan guru UAS.
Ketiga, benar Indonesia sedang krisis ekonomi tuan guru ku UAS. Dolar sempat Rp.15.000,- mungkin nanti akan tinggi lagi dari itu. Kita berdo'a itu tidak terjadi.
