Pada tahun 1984, pemerintahan sipil Turki mengambil alih, namun Ocalan dan ribuan sekutunya tetap bertahan di Suriah dan menentang pemerintahan Turki.
Pemerintahan junta militer membuat undang-undang anti-teror setelah pengambilalihan militer pada tahun 1980an, yang kemudian diterapkan untuk mengejar warga Kurdi. Militer Turki mengeksekusi ribuan warga Kurdi, yang semuanya dianggap sebagai pendukung PKK dan teroris Kurdi.
Pada tahun 1990-an, oposisi mereka semakin gigih, dan Ocalan menjadi sasaran pembunuhan atau penahanan oleh pemerintah Turki. Pada tahun 1990an, Turki memperingatkan bahwa jika Damaskus tidak merebut dan menyerahkan Ocalan ke Ankara, maka negara tersebut akan menyerang negara tersebut.
Kemudian, Ocalan melarikan diri dari Suriah ke Eropa dan Rusia untuk mencari keselamatan sebelum ditangkap di Kenya. Intelijen Turki berhasil menangkap Ocalan dan menyerahkannya ke Turki, konon dengan bantuan CIA Amerika dan Mossad Israel. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1999, namun ketika Turki menghapus hukuman mati sebagai persyaratan keanggotaan di Uni Eropa, dia hanya menjalani hukuman penjara seumur hidup.Â
Sejak itu, PKK telah disebut sebagai organisasi teroris oleh NATO, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Barat lainnya. Ocalan dan para pemimpin PKK menyadari bahwa mereka harus mengubah pendekatan mereka setelah ditahan jika ingin mengamankan hak-hak masyarakat Kurdi. PKK akhirnya memutuskan untuk tetap bersama Turki tetapi hanya di wilayah yang bisa mereka kendalikan. Alih-alih mengejar kemerdekaan, mereka menginginkan otonomi yang lebih tinggi.
Suasana mulai berubah setelah Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) memenangkan pemilu di Turki. Partai AK mulai mengubah pandangannya terhadap Kurdi seiring upaya mereka menjalin hubungan dekat dengan Uni Eropa. Warga Kurdi kini diizinkan berbicara dalam bahasa mereka sendiri dan mengambil bagian dalam politik. Satu dekade yang lalu, masih menjadi impian bagi masyarakat Kurdi untuk dapat mempelajari bahasa tersebut, menerbitkan buku dan surat kabar dalam bahasa tersebut, serta menjalankan partai dan kampanye politik. Namun konflik masih berlangsung hingga saat ini.
Penting untuk diingat bahwa konflik identitas tidak selalu meningkat menjadi kekerasan atau pertengkaran fisik. Proses penyelesaian konflik identitas merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan banyak pemangku kepentingan dan upaya berkelanjutan dari waktu ke waktu. Namun, dengan melihat negara-negara seperti Austria, Belgia, Belanda, Swiss, dan Malaysia yang telah berhasil menerapkan mekanisme konsosiasional untuk mengelola konflik identitas, maka penulis yakin bahwa konflik antara Turki dan Bangsa Kurdi pasti bisa terselesaikan. Memahami konflik identitas adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan konflik dan membina keharmonisan di antara berbagai kelompok.
