Makro-Mikro Partai Kampus

Minggu-minggu ini, hingar bingar situasi di kampus cukup membuat saya terhibur bukan main. Sebagai pengamat politik baik di level negara, provinsi atau kota, politik di kampus menjadi salah satu arena perpolitikan yang penting untuk dielaborasi. Mungkin bagi saya, politik di kampus adalah pengalaman pertama untuk mempraktikan ilmu-ilmu sosial politik yang saya dapatkan.

Berbicara tentang politik kampus, saya sendiri bukan terkategorikan sebagai mahasiswa "netral" (tidak terafiliasi dengan partai manapun). Saya aktif dalam aktivitas politik partai dan merupakan anggota dari salah satu partai kampus. Ya... Partai Rakyat Merdeka (PRM), itulah partai politik kampus yang saya ikuti.

Mungkin tidak semua orang menyukai dinamika berjalannya politik kampus. Oleh karena sejak awal prioritas mahasiswa adalah mengembangkan daya intelektual. Bahkan saya bisa jamin bahwa sentimen politik terbesar tertuju pada parpol yang saya ikuti. Hal ini yang saya rasa membuat teman-teman tidak terlalu peduli bagaimana hubungan struktural di PRM dan seperti apa dinamika kulturalnya.

Namun, bagi mereka yang memiliki kesadaran penuh sebagai anggota partai, tentunya menjadi hal yang wajib untuk memahami struktur dan budaya partai. Awalnya, waktu saya masih menjadi anggota baru di partai, saya kukuh dengan idealisme golput yang saya pegang. Seiring berjalannya waktu, ada banyak hal kenapa idealisme golput itu tidak saya pakai untuk arena kampus.

Struktural dan Unit-unit Mikro PRM

Partai Rakyat Merdeka (PRM) adalah salah satu partai politik kampus yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Secara hukum, kandidat yang mencalonkan diri di kontestasi pemilihan mahasiswa (Pemilwa) harus berasal dari perwakilan partai yang ada. Entah apa alasan dan landasan hukumnya. Saat ini, partai mahasiswa yang ada di UINSUKA sendiri berjumlah tiga partai, yakni Partai Aliansi Demokrat, Partai Pencerahan, dan Partai Rakyat Merdeka itu sendiri.

Partai-partai ini pada awalnya secara legal terbentuk pada tahun 2001. Sebelum tahun 2000, sistem pemilwa menggunakan sistem perkelas. Namun, Prof Amin Abdullah, Selaku Rektor UINSUKA pada waktu itu, meminta agar politik di kampus dilakukan secara "sungguh-sungguh" dan berangkat dari pendidikan yang bersifat akademis dan politik intelektual. Oleh karena itu, Dr. Ismail Lubis, selaku wakil rector pada saat itu, menginstruksikan pembuatan Undang-undang tentang pemilwa. Setelah itu, Jumlah partai yang ada di UIN Suka berjumlah 12 partai di tahun 2005 (DEMOKRASI; Sebuah Refleksi Dokumenter Pemilwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005).

(https://youtu.be/VwmkFT7dK5k?si=V9iv63HOR1sUw0fz)

Mari kita fokus pada struktur partai. PRM terlahir dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PRM sendiri merupakan Banom (badan otonom) yang secara sistem memiliki AD/ART dan peraturan tersendiri. Tetapi secara nilai dan kultur, baik PMII atau PRM menjunjung tinggi Ahlusunnah wal Jamaah, yakni ideologi islam moderat.

Di tingkat universitas, pengurus PRM disebut DPP (Dewan Perwakilan Pusat). Sedangkan di tingkat fakultas disebut DPW (Dewan Perwakilan Wilayah). DPW secara hirarki berada di bawah instruksi DPP. Baik di tingkat DPW atau DPP masing-masing memiliki ketua yang bertanggung-jawab terhadap administrasi serta pendidikan politik di wilayahnya.

Saya sendiri berada di domain DPW. Ketua dan pengurus DPW akan menginstruksikan para anggotanya berdasarkan GBHO dan GBHK yang berlaku. Anggota partai sendiri bebas berdiskusi dengan para pengurus dan menerima edukasi politik administratif ataupun teoritis.

Anggota partai di PRM harus melalui jenjang tertentu dan wajib mengikuti pelatihan akademik di PMII. Semua anggota partai adalah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PMII. Anggota akan mendapatkan edukasi politik dalam lima pertemuan wajib, yakni; Pendidikan dasar politik, Antropologi mahasiswa, Hukum dan Legislasi, Administrasi kampus, dan Agitasi/Propaganda. Semuanya adalah materi wajib yang harus dipahami oleh anggota di tingkat DPW.

Kamera Pribadi

Pemutusan peraturan terkait GBHO/GBHK dalam UUD PRM dapat berubah setiap tahunnya. Anggota sebagai Agen dan Peraturan sebagai Sistem, terintregasi dalam forum Musyawaroh Wilayah (Musywil). Sistem bisa saja berubah apabila anggota menginginkan peraturan yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam musywil, seluruh anggota berhak bersuara dan menyampaikan pendapat untuk merubah UUD yang ada. Interaksi antara anggota dan struktur biasa terjadi di forum ini.

Kamera Pribadi

Secara kultural, anggota PRM memiliki slogan "BERSATU MEMBANGUN DEMOKRASI". Hal ini lah yang biasanya digaungkan oleh anggota-anggotanya. Militansi anggota, dalam pengamatan saya, itu disebabkan oleh basis kekeluargaan. Secara fenomenologis, militansi antar anggota biasanya terbentuk oleh pengalaman mereka selama berada di PMII. Persaudaraan anggota terlahir karena mereka pernah menghadapi susah/senang bersama dalam berbagai hal.

Selain itu, kedekatan emosional juga terbentuk karena intensitas komunikasi sehari-hari. Anggota tidak berkumpul jika ada proyek saja, mereka terbiasa berinteraksi walau tidak ada instruksi dari atas. Oleh karena itu, mahasiswa "ambis" yang sedari awal bergabung ke PMII hanya ingin mendapatkan jabatan kampus biasanya langsung tersingkirkan dan tidak akan mendapatkan pengakuan kultural (Modal Sosial).

Keputusan saya dan beberapa teman yang awalnya memegang prinsip Golput perlahan mulai pudar di tataran kampus. Perlahan kesadaran akan kebutuhan untuk aktif di politik kampus mulai berbenah melalui pendidikan politik dalam lima pertemuan wajib dan interaksi kultural. Awalnya, Slogan "Bersatu Membangun Demokrasi' terpikir sebagai slogan sampah. Pada akhirnya kami terbawa juga oleh uforianya.

Pola kultural partai juga sangat dipengaruhi oleh kesadaran kolektif mahasiswa itu sendiri. Apatisme politik tentunya merubah pola kultural PRM. Jika pola terdahulu menekankan kedisiplinan dan militansi penuh, hal itu sangat tidak disukai oleh generasi Z. Ketika anggota partai saat ini kebanyakan merupakan Gen Z, partai lambat laun merubah pola kulturalnya. Sistem edukasi saat ini lebih persuasif dan pengurus DPW lebih menekankan tawaran Utilitas untuk para mahasiswa. Ideologi partai tidak lagi penting, dan digantikan oleh tawaran rasional serta pendekatan persuasif.

Kesadaran anggota partai akan terbangun secara perlahan. Pada tataran kesadaran praktis, anggota biasanya hanya mengikuti instruksi senior atau terbawa uforia teman-temannya. Mereka tidak mampu merasionalisasikan kenapa mereka mendukung atau mengikuti pola tindakan kelompoknya.

Di sisi lain, beberapa memiliki pemahaman teoritis dan lapangan yang cukup mumpuni. Tidak sedikit orang-orang yang memiliki kesadaran diskursif dan mampu mengkritisi AD/ART dan GBHO partai. Saya sendiri sering berdebat dengan senior dari 5 angkatan yang lebih tua. Pada dasarnya, tidak semua anggota menerima instruksi atau bertindak secara sukarela.

Memang tidak semua orang bisa menerima semua tindakan yang anggota PRM lakukan di lapangan. Juga ada beberapa tindakan yang saya sendiri tidak setujui. Secara pribadi, saya sangat bangga Ketika mengaku sebagai kader PMII. Namun tidak sepenuhnya untuk PRM. Bagi beberapa mahasiswa yang tidak suka dengan pola tindakan beberapa anggota, saya meminta maaf sebesar-besarnya...