Penanganan Krisis Pangan Nasional dari Dampak Pandemi Covid-19

Penggusuran lahan pertanian yang dijadikan sebagai tambang barubara berimbas kepada para petani Foto Khoirul Umam di Majalengka (11/16)

Inilah gambaran bagaimana tambang batubara menjadi ancaman bagi petani sekaligus menjadi ancaman bagi kedaulatan pangan Indonesia. Terdapat 23 provinsi dikuasai oleh konsepsi tambang batubara, 23% dari 18 Juta Ha lahan layak terancam konsepsi dan 19% dari 44 Juta Ha lahan pertanian dikapling terancam konsepsi batubara. 

Adanya tambang batubara menyebabkan kehilangan beras sebanyak 1,7 Juta Ton pertahunnya (Water Kepper Aliance, 2017). Perlu diketahui Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. 

Luas perkebunan sawit di Indonesia sebanyak 16 Juta Ha sedangkan luas lahan baku sawah sebanyak 7,4 Juta Ha akan tetapi Indonesia masih saja mengimpor beras, jagung dan kedelai demi mencukupi ketersediaan pangan di dalam negeri.

Bahkan di masa pandemi sekarang ini adanya penggusuran, intimidasi, penanganan represif, hingga kriminalisasi terhadap petani tetap terjadi. Kasus ini terjadi pada Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK yang mengadakan aksi damai dalam rangka memperingati hari kartini dan hari Bumi pada tanggal 22 April 2020. Mereka menyerukan untuk menghentikan aktivitas tambang dan memfokuskan terhadap kesiapan ketahanan pangan untuk menghadapi wabah. 

"Saat sulit untuk mendapatkan bahan pangan seharusnya petani yang lebih diutamakan karena petani kerja tanam dan panen untuk seluruh masyarakat semua tanpa terkecuali. Bukan hanya untuk saudara di Jawa Tengah atau saudara di Kendeng saja tetapi untuk seluruh nusantara" Ujar sakinah salah seorang petani di pegunungan Kendeng.

Namun dengan adanya aksi damai ini malah dibalas dengan intimidasi. Intimidasi kepada JMPPK ini bukan merupakan salah satunya kasus yang terjadi pada masa pandemi.

Beberapa kasus lain yang sudah dirangkum dari laporan Konsorsium Pembaruan Argaria (KPA) diantaranya yaitu pada tanggal 18 Maret 2020, PTPN 14 memaksa petani di Desa Uraso Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk meninggalkan tanah pertanian dan kampung mereka. Konflik antar warga dan perusahaan terjadi sejak tahun 1980-an. 

Pada tanggal 27 Maret 2020, aparat memaksa warga menutup tenda perjuangan tolak tambang Mas Tumpang Pitu Jawa Timur. Upaya penutupan tenda dilakukan dengan dalih mencegahan penyebaran COVID 19 tetapi kegiatan perusahaan tetap dibiarkan beroperasi. Pada tanggal 10 April 2020, dengan menggunakan drone PT. WKS diduga meracuni tanaman warga di Muara Kilis dan Lubuk Mandarsah, Jambi. 

Perusahaan menyatakan tindakan tersebut dilakukan untuk mempertahankan areal agar tidak dimanfaatkan oleh warga. Menurut Konsorsium Pembaruan Argaria (KPA) antara tahun 2015-2018, terjadi sekitar 1.771 konflik agraria dengan rincian 41% konflik perkebunan dan pertambangan, 37% konflik dengan properti dan infrastruktur.

Pemerintah, Presiden serta bersama menteri-menteri terkait seperti Menteri Agraria, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri BUMN, dan Kapolri, seharusnya melihat situasi agraria di lapangan selama masa pandemi ini karena seharusnya ditengah krisis pangan ini justru didorong petani untuk secara aman menanam, menggarap, memanen untuk mengatasi krisis pangan bahkan jangan lagi diganggu-ganggu dengan hal yang berurusan mengenai konflik antar PTPN, Perusahaan swasta, serta Perhutani, keadaan ini justru akan mendukung krisis pangan tersebut.