Ibarat kapal sudah terseok bahkan terancam karam. Beban biaya pelaksanaan pilkada mencapai 173 trilyun rupiah. Jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan pemekaran kabupaten/kota paska 2o14. Tapi itungan seperti ini mungkin dianggap gak penting. Bagi saya yang penting, sketsa masa depan Negara kita seperti apa?
Itulah yang perlu dijawab oleh pemuja demokrasi. Bagaimanapun demokrasi bukan dimaksudkan untuk memajukan untuk memundurkan. Artinya hanya mendapat stempel sebagai Negara demokratis tetapi faktanya masih banyak rakyat miskin. Demokrasi tak boleh kontradiksi dengan sila kelima pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!