Saat ini, tahapnya mungkin sudah pada tahap akut dimana dampak dari krisis telah dirasakan, pada tahap ini hendaknya komunikasi yang bersinergi harus tetap dilakukan oleh pemerintah tentunya dengan diiringi dengan transparansi data, gunanya agar masyarakat benar-benar percaya pada apa yang terjadi dan tidak membuat asumsi-asumsi yang bisa saja menghambat upaya pemerintah untuk menangani krisis akibat covid-19 ini.Â
Setiap kebijakan yang ada dan dilakukan oleh pemerintah harus disampaikan dengan jelas, utuh, dan informatif agar mudah dipahami dan dilakukan oleh masyarakat. Hindari upaya ralat-meralat ataupun menciptakan blunder-blunder yang dapat memanen respon beragam dari masyarakat.Â
Dalam hal ini, pemerintah dapat berinovasi dalam mengedukasi masyarakat dengan cara melakukan kolaborasi dengan komunitas kreatif agar menghasilkan konten-konten yang menarik dan edukatif untuk kemudian diikuti oleh masyarakat. Â
Komunikasi yang terjadi juga haruslah terintegrasi dan berkelanjutan termasuk pada tingkat Pemerintah daerah. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama untuk tetap mengawal berita-berita yang ada agar meminimalkan terjadinya disinformasi akibat hoaks.Â
Kebiasaan-kebiasaan sehat dan bersih harus benar-benar diupayakan dan ditegakkan oleh masyarakat dan pemerintah, tak terkecuali diiringi pula dengan upaya memperkuat protocol kesehatan maupun fasilitas kesehatan publik untuk menunjang penanggulangan Covid-19. Singkatnya, Peran Masyarakat dan Pemerintah yang tercermin dalam komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan dan Optimal saat pandemi ini akan sangat berperan penting dalam upaya kita bersama untuk memutus rantai penyebaran covid-19.
ReferensiÂ
Dewi Andriani. 16 April 2020. Industri Pariwisata Kehilangan Potensi Pendapatan Hingga Rp90 Triliun. Bisnis.com.
Muhammad Ilman Nafi'an. 18 April 2020. Menkominfo: Ada 554 Isu Hoax soal Covid-19, 89 Orang Jadi Tersangka. Detik.com
