Ekonomi Kerakyatan, Langkah Konkret Mengatasi Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan

Ekonomi kerakyatan adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dikerjakan oleh rakyat dengan berbagai macam pengelolaan berbagai sumber daya pada manusia ataupun lainnya. Dalam hal ini dapat disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan di mana pada sistem ekonomi ini menempatkan kepentingan rakyat dan juga rakyat sebagai pusat pengembangan ekonomi, sistem ini juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan tertentu.

Dalam sejarahnya, kemunculan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia pertama kali dimotori oleh Bapak Proklamator, Drs. Mohammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian. Pada tahun 1933, saat beliau sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Hail dari tulisan Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep sistem perekonomian di Indonesia.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan

Pada sistem ekonomi kerakyatan, setiap masyarakat diharuskan untuk dapat berperan aktif dan juga menyuarakan aspirasi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. Dalam pelaksanaannya, sistem ini memiliki ciri-ciri guna mengetahui karakteristik pada sistem ekonomi ini. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kerakyatan adalah :

• Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dalam tingkat lokal maupun nasional.
• Memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan perekonomian.
• Mengutamakan kualitas hidup, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan juga pertumbuhan ekonomi dalam lingkup masyarakat
• Pembagian kekayaan yang adil dan merata, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat.
• Mengedepankan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai basis dasar perekonomian, sehingga tidak selalu bergantung pada pihak asing.
• Hak setiap konsumen harus dilindungi dan juga diperlakukan secara adil.

Ciri-ciri di atas mencerminkan tujuan tercapainya ekonomi yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip dasar Sistem Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan juga memiliki 3 prinsip dasar di Indonesia dengan mengacu pada pasal konstitusi, terutama pada UUD 1945. Tiga prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur jalannya sistem ekonomi kerakyatan agar sesuai dengan apa yang direalisasikan. Tiga prinsip tersebut yaitu :

• Pasal 33 Ayat 1, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan."
• Pasal 33 Ayat 2, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
• Pasal 33 Ayat 3, "Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Prinsip-prinsip tersebut menekankan pada konsep keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya.

 

Tantangan kemiskinan di Perkotaan dan Pedesaan

             Kemiskinan merupakan tantangan yang dapat mengancam kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang perekonomian. Hal ini dapat terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, kemiskinan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hidup masyarakat.

1. Tantangan kemiskinan di Perkotaan

• Urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa/luar kota ke kota. Orang yang melakukan urbanisasi menganggap bahwa di perkotaan terdapat lowongan pekerjaan yang luas. Karena hal itulah yang mengakibatkan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi.
• Pengangguran. Salah satu penyebab dari pengangguran yaitu, karena banyaknya masyarakat yang melakukan urbanisasi, sehingga ketika jumlah penduduk semakin meningkat akan mengakibatkan peluang pekerjaan yang mengecil. Pengangguran di Indonesia juga sebagian besar disebabkan oleh kesenjangan pendidikan.
• Biaya hidup tinggi. Salah satu tantangan terbesar kemiskinan di perkotaan yaitu biaya hidup yang tinggi. Biaya sehari-hari seperti makan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan lainnya cenderung lebih tinggi. Hal ini dapat menambah tingkat pengeluaran daripada pendapatan seseorang.
• Kesenjangan ekonomi dan sosial. Di perkotaan sering memperlihatkan ketimpangan sosial maupun ekonomi. Ada kelompok orang yang kaya dan juga ada kelompok orang yang berkecukupan dan miskin. Kesenjangan ini dapat memicu perasaan ketidakadilan sosial dan dapat menghancurkan stabilisasi sosial.
• Dampak lingkungan. Kawasan kumuh banyak berada pada perkotaan, terlebih pada daerah-daerah yang rentan banjir, polusi, atau lainnya. Kondisi ini menjadi suatu tantangan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki sumber daya yang mencukupi.

2. Tantangan kemiskinan di Pedesaan

• Keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pendidikan yang baik dan berkualitas sulit dijangkau di wilayah pedesaan. Kurangnya fasilitas, minimnya jumlah guru berkualitas membuat masyarakat pedesaan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang terjebak dalam pekerjaan dengan nilai upah yang rendah.
• Akses terbatas ke layanan kesehatan. Layanan kesehatan di wilayah pedesaan sering kali mengalami akses keterbatasan, baik dari segi perjalanan, fasilitas, dan juga tenaga medis. Keterbatasan ini mengakibatkan tingginya angka kematian serta penyebaran penyakit yang sulit dicegah.
• Minimnya kesempatan kerja. Banyak pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian yang terkadang juga tidak stabil, bergantung pada cuaca, dan terhadap bencana alam. Kurangnya jumlah pekerjaan di pedesaan mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga banyak yang hanya bekerja sebagai buruh bahkan juga pengangguran.
• Kurangnya teknologi dan informasi. Di era digital ini, akses terhadap teknologi dan informasi sangat dibutuhkan apalagi dalam hal perekonomian. Tetapi, banyak daerah pedesaan yang belum dapat menjangkau teknologi modern, seperti internet. Hal ini menghalangi masyarakat pedesaan untuk dapat terhubung dengan teknologi yang lebih luas dan juga informasi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
• Infrastruktur yang buruk. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi tantangan bagi masyarakat pedesaan, seperti jalan, listrik, dan air bersih menjadi penghambat bagi perkembangan ekonomi di pedesaan. Tanpa fasilitas yang memadai akan menjadikan masyarakat pedesaan memiliki perekonomian lokal yang lambat.

Peran sistem ekonomi kerakyatan pada kemiskinan 

Sistem ekonomi kerakyatan berperan penting dalam mengatasi kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia, di mana sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian dan juga sektor informal. Sistem ini berperan dalam mengatasi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat, menciptakan lapngan kerja, meningkatkan akses, dan mendorong dostribusi kekayaan dapat lebih merata. Melalui pendekatan yang efektif dengan masyarakat dapat membantu keluar dari masalah kemiskinan dan menciptakan pembangunan perekonomian yang lebih berstruktur dan adil.

Langkah konkret pemerintah, swasta, dan masyarakat

1. Peran pemerintah

Pemerintah adalah sebagai kunci dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk menciptakan lingkungan dengan perekonomian yang stabil dan merata.

• Penyediaan infrastruktur yang memadai dan mendukung ekonomi kerakyatan
• Mendorong pembentukan koperasi atau UMKM
• Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan
• Membangun jaringan sosial
• Pemerataan subsidi dan insentif
• Pemberdayaan wilayah yang tertinggal
• Membuat kebijakan yang mendukung sistem ekonomi kerakyatan

2. Peran masyarakat

Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Masyarakat adalah peran utama pada sistem ekonomi kerakyatan ini, karena akan berdampak pada mereka sendiri.

• Berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian
• Pengembangan UMKM
• Pemanfaatan sumber daya yang ada pada daerah
• Solidaritas sosial dalam kegiatan perekonomian
• Meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan keuangan
• Mengutamakan konsumsi produk-produk lokal
• Membangun dan meningkatkan jaringan pemasaran yang efektif
• Teknologi dan informasi yang optimal
• Menekankan kemandirian ekonomi
• Menjaga kelestarian lingkungan

Ekonomi kerakyatan memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan berfokus pada pemberdayaan sumber daya yang adil dan efektif. Peran aktif pemerintah, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan ini sangatlah penting, agar dapat mewujudkan prinsip-prinsip sistem ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan UUD 1945.