Mohon tunggu...
Ali Sodikin
Ali Sodikin Mohon Tunggu... Dosen - Pemerhati Masalah Sosial Politik, Dosen Ilmu Komunikasi

Pemerhati Masalah Sosial Politik , mantan aktivis HMI, twitter: @alikikin

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dari Loji Gandrung Ke Istana Negara (5)

5 September 2017   09:41 Diperbarui: 5 September 2017   10:01 622
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

"Kan saya nggak enak ditanya bagaimana solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernurnya, walikotanya. Begini pak konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan," paparnya (detikNews).

kita masih menggunakan analisa framing model Etman yang terdiri dari empat tahap dalam membangun analisanya.  Yakni, define problems (pendefinisian masalah) dan diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah),  Make moral judgement (membuat pilihan moral), dan treatment recommendation (menekankan penyelesaian).           

            Bagaimana detikNews mengkonstruksi kasus kemacetan Jakarta dan efeknya terhadap Jokowi, kita bisa telusuri dari posting berita yang berjudul SBY: Soal Kemacetan Jakarta Datanglah ke Jokowi. Senin 4 November 2013.  Berita ini sebenarnya tersebar  lebih dahulu ketimbang berita yang diposting oleh Kompas.com tentang solusi kemacetan Jakarta. Jadi kalau ditarik histori-nya SBY yang lebih dahulu "menyerang" Jokowi dengan pernyataan soal macet Jakarta Tanya ke Jokowi. Patut diduga, elektabilitas Jokowi meski masih berdasar survei telah  "menggelisahkan" tokoh politik bahkan sekelas SBY. Pernyataan yang justru membuat media makin kencang memberitakan dan Jokowi melepas "peluru" balasan dengan membangun konstruksi pemikiran bahwa kemacetan Jakarta tidak hanya urusan atau karena penyebabnya kinerja Pemprov Jakarta tetapi juga wilayah-wilayah lain yang harusnya pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.

            Meski dengan bahasa yang "santun" dan mengambang dengan menyebut Gubernur Jawa Barat dan lain-lainnya, publik memaknai serangan tersebut ditujukan ke Jokowi. Masalah kemacetan Jakarta menurut SBY yang dikemas oleh detikNews adalah masalahnya Jokowi. Maka tanyakan kepada Jokowi, demikian SBY menyampaikan pidato dihadapan pengurus Kadin di Bogor. Jika kita menganalisa konstruksi pemberitaan yang dibangun detik.news dengan mengadopsi model framing Etman, detik.news membingkai bawa masalah banjir di Jakarta penyebabanya bukan pada pemerintah pusat, tetapi daerah masing-masing, karena Indonesia sudah menganut otonomi daerah. Berbeda dengan pandangan Jokowi, bahwa penyebab kemacetan Jakarta adalah termasuk kebijakan pemerintah pusat.

Pola framing berikutnya menurut Etman adalah Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 

Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. dalam hal ini SBY membangun argumentasi untuk menguatkan pendapatnya dengan mengatakan "sekarang Indonesia adalah menganut sistem desentralisasi otonomi daerah. Maka dari itu tanggungjawab masalah di daerah dipegang oleh masing-masing kepala daerah" (detikNews).

Elemen framing selanjutnya menurut Entman adalah treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Dalam hal ini detikNews menyampaikan pandangan SBY yakni,  "Kan saya nggak enak ditanya bagaimana solusinya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di mana-mana gitu. Yang harus jelaskan gubernurnya, walikotanya. Begini pak konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan," paparnya (detikNews).

Kita ingat dalam memproduksi berita yang kemudian disebarluaskan kepada khalayak salah satu yang mempengaruhinya adalah sumber berita, dalam hal ini adalah SBY seorang Presiden. Maka berita tersebut menjadi suatu yang memiliki makna dan nilai, bisa jadi menurut kubu Jokowi sebagai sebuah serangan (yang kemudian dibalas dalam berita Kompas diatas "Jokowi : Macet dan Banjir Lebih Mudah Diatasi jika Jadi Presiden, Senin 24 Maret 2014).

Okezone.com

            Dari beberapa berita yang diposting Okezone mengenai pernyataan SBY tentang kemacetan Jakarta. Kita ambil salah satunya yang berjudul : Tak Elok SBY Salahkan Jokowi Soal Kemacetan di Jakarta, Selasa 5 November 2013. Sindir Kemacetan Di DKI, SBY Cemburu Dengan Jokowi, Rabu 6 November 2013. Dan Sindir Kemacetan Jakarta, SBY Gelar Perang Terbuka dengan PDIP, Kamis 7 November 2013.

            Kita menemukan beberapa posting berita tentang kasus tersebut dengan nara sumber yang berbeda, dan rata-rata "memojokan" SBY atas pernyataannya tersebut yang dilakukan di acara Kadin di Bogor. Okezone.com sepertinya sangat menikmati "pertarungan" SBY versus Jokowi tersebut. Semua nara sumber yang dijadikan sumber berita adalah "aktivis" dan pengamat yang "tidak suka" dengan SBY. Tentu ini semacam "kebetulan" yang dikonstruksi, ibarat gayung bersambut. Okezone.com juga ada kecenderungan "tidak suka" kedua tokoh politik tersebut baik SBY maupun Jokowi. (bisa ditelusuri banyak pemberitaan Okezone.com tentang kedua tokoh tersebut). Meski mereka (pengelola Okezone) juga memiliki argumentasi yang cukup rasional, media sebagai "watchdog", kontrol sosial terhadap kekuasaan dan keduanya adalah penguasa (eksekutif dalam kapasitasnya masing-masing).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun