Tentu saja, persepsi kita terhadap berita tersebut akan berbeda dibanding dengan berita yang sama yang disampaikan media-media sebelumnya. Timing atau waktunya memberi makna yang berbeda. Apalagi jika kita mencermati isi berita tersebut.
Dalam kasus ini, media Okezone meski sama-sama mengambil fakta tentang Jokowi yang tidak pernah mengambil gaji ketika menjadi Walikota Solo, akan tetapi sisi pengambilan makna yang ditonjolkan adalah bagaimana soal gaji Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Okezone barangkali ingin memframe atau membingkai tema ini lebih pada masa depan. Apakah perilaku “baik” Jokowi akan sama dengan kondisi yang sebelumnya ketika masih di Solo.
Bahasa sederhananya, Okezone ingin mengatakan kepada khalayak, Jokowi memang memiliki kesalehan sosial tinggi ketika di Solo, namun di Jakarta, bisa jadi Jokowi akan berubah, atau setidaknya kesalehan Jokowi akan berbeda bentuk ketika telah menjadi Gubernur Jakarta. Dalam wujud apa, tentu kita akan lihat bersama ke depan.
Dalam kasus Jokowi sebagai Walikota Solo yang tidak pernah mengambil gajinya, oleh wartawan Okezone.com dimaknai sebagai sebuah pertanyaan atau tuntutan, atau semacam “tantangan” kepada Jokowi ketika telah menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi tidak menjawab langsung pertanyaan tersebut, dan dengan diplomatis menjawab, namun bukan berarti kesalehan Jokowi kemudian pudar ketika menjadi Gubernur DKI. Kita mencermati beberapa kesalehan Jokowi (keperpihakannya kepada rakyat kecil) kemudian berbeda pola ketika dirinya telah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mendobrak kultur Jakarta sebagai kota metropolis yang lebih berpihak dengan kelompok-kelompok atau kelas “mampu” secara ekonomi, menjadi kota milik seluruh warga Jakarta dari semua kalangan.
ViVanews
Sementara Vivanews dalam kasus gaji Jokowi sewaktu menjadi Walikota Solo, hampir senanda dengan Kompas.com, tetapi dengan bahasa yang lebih lugas dan jelas. Muncul di halaman politik yang terbit Sabtu 29 Januari 2011. Isu ini diangkat untuk mengkritisi fenomena yang terjadi tentang kabar akan dinaikannya gaji para pejabat negara. Targetnya langsung mengarah ke pernyataan SBY yang “curhat” sudah tujuh tahun gajinya tidak naik.
Dalam hal ini, pilihan Jokowi ketika menjadi Walikota Solo untuk tidak pernah mengambil gajinya, tidak ada hubungannya dengan SBY atau siapapun, itu pilihan yang sifatnya sangat pribadi, bahkan tidak untuk membandingkan dirinya dengan SBY yang curhat minta kenaikan gaji. ViVanews yang memposisikan keperpihakannya pada kasus ini dengan membangun seolah ada dua kutub yang saling berseberangan dikalangan para pejabat negara, satu kelompok besar dan mayoritas (Presiden, para Menteri, dan DPR) yang ingin gajinya naik dan satu kelompok kecil moniritas (bahkan sendirian) Jokowi tidak pernah ambil gajinya selam menjadi pejabat negara. Tentu kita kemudian memaknainya “kelompok” SBY dalam posisi yang negatif.
Walikota Solo Tak Pernah Ambil Gaji. VIVAnews - Urusan gaji pejabat tinggi belakangan ini kian ramai dibicarakan. Pemicunya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang sudah tujuh tahun tidak juga naik. Tapi tidak semua pejabat negara mempermasalahkan gaji. Walikota Solo Joko Widodo, misalnya.
Walikota yang tengah menjalani masa jabatan dua periode ini ternyata belum pernah sekali pun mengambil gajinya. Bahkan, mobil dinas walikota yang saat ini dipakainya juga merupakan 'warisan' pejabat walikota sebelumnya, Slamet Suryanto.
Jokowi panggilan akrab walikota Solo ini menuturkan, Sabtu 28 Januari 2011 hingga hari ini belum pernah melihat ataupun menerima amplop gaji bayarannya sebagai walikota. “Kalau teken saya memang teken tapi tidak pernah lihat amplopnya. Ambil gimana, wong lihat amplopnya saja tidak pernah,” kata dia.
