Penguatan Hubungan Ekonomi melalui Kerja Sama Pasar Bebas Kamboja-Tiongkok

Kamboja dan Tiongkok memiliki hubungan sejarah yang cukup panjang. Hubungan antara kedua negara ini bermula pada akhir perang Kamboja-Vietnam, dengan adanya dukungan dari Tiongkok untuk Khmer Merah dalam upaya melawan Vietnam. Seiring berjalannya waktu, kedua negara ini semakin memperluas hubungan kerja samanya salah satunya dalam aspek ekonomi.

Perluasan kerja sama bilateral antara Kamboja dan Tiongkok pertama kali terjadi pada akhir tahun 2000 yang disepakati oleh Jiang Zemin sebagai Presiden Tiongkok pada masa itu dengan Hun Sen yang merupakan Perdana Menteri Kamboja. Kesepakatan itu merupakan kesepakatan perluasan kerja sama dengan penandatanganan tujuh rangkaian perjanjian bantuan ekonomi dan pertanian.

Beberapa tahun kebelakang, kamboja sebagai salah satu negara termiskin di ASEAN yang telah berkomitmen untuk menjadi mitra penting Tiongkok.

Perjanjian kerja sama ekonomi pasar bebas Kamboja-Tiongkok ditandatangani oleh perwakilan dari Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan Zhong Shan sebagai perwakilan dari Tiongkok yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja pada Senin (12/10/2020). Dalam penandatanganan perjanjian yang digelar secara virtual tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen.

Kesepakatan kerja sama antara Kamboja dan Tiongkok pertama kali dibahas pada perundingan perjanjian pasar bebas yang dihelat pada 20 Juli 2020. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan kurang dari satu tahun setelah dilakukannya perundingan antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yakin bahwa dengan diadakannya kerja sama ini akan semakin meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan. Penandatanganan perjanjian ini juga dijadikan sebagai pengalihan atas sanksi yang harus diterima Kamboja dalam hubungan dagangnya dengan Uni Eropa terkait masalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Kamboja.

Sanksi yang dilakukan oleh aliansi negara -- negara Eropa tersebut berupa penerapan kembali biaya bea masuk terhadap beberapa produk garmen dan juga alas kaki yang di produksi oleh Kamboja, dimana kedua komoditas tersebut termasuk kedalam komoditas utama dalam indsutri dam perekonomian di Kamboja.

Ditandatanganinya kerja sama pasar bebas ini diharap dapat memangkas biaya bea masuk serta mempermudah akses ekspor-impor bagi pelaku usaha di masing -- masing negara. Perjanjian ini mencakup berbagai aspek seperti perdagangan, pariwisata, dan pertanian.

Kehadiran perjanjian pasar bebas antara Kamboja dan Tiongkok memiliki makna yang cukup penting dan merupakan suatu peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Kamboja dan Tiongkok. Menteri Perdagangan kamboja, Pan sorasak, dalam upacara peresmian perjanjian pasar bebas, mengatakan bahwa "Penandatanganan perjanjian ini menunjukan ikatan kuat antara  kedua negara serta menjadi suatu pencapaian yang bersejarah dalam hubungan Tiongkok dan Kamboja".

Dengan berlakunya penjanjian pasar bebas antara kedua negara ini diharapkan dapat memperluas akses pasar, liberalisasi barang-jasa serta investasi. Kesepakatan perjanjian kedua pihak ini mulai diberlakukan pada awal tahun 2021.

Adanya kehadiran Covid-19 ditengah -- tengah proses pelaksanaan kerja sama antara kamboja dan Tiongkok menjadi satu tantangan yang kemudian dapat meningkatkan hubungan solidaritas antara kedua negara dengan sama -- sama berusaha untuk menanggulangi wabah Covid-19. Tiongkok yang melakukan pengembangan vaksin mengirimkan stok vaksin Covid-19 kepada Kamboja dalam rangka membantu menanggulangi wabah Covid-19 di Kamboja. Kedua negara ini juga bersama -- sama memulihkan ekonomi negaranya masing -- masing akibat dari merebaknya wabah Covid-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan.

Adanya kerja sama dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini mencerminkan bahwa kedua negara menjalin persahabatan yang tulus dan saling menguntungkan, dimana kedua negara sama -- sama berjuang untuk memulihkan kembali kondisi negaranya. Beijing juga terus berusaha untuk menopang Kamboja dengan memberikan pasokan berupa komoditi pertanian.

Hubungan kerja sama yang baik antara kedua negara ini membuat beberapa pihak menuding bahwa keputusan hak veto yang dimiliki oleh Kamboja dalam mengambil keputusan di ASEAN terpengaruhi oleh kehadiran Tiongkok sebagai bentuk dari hubungan timbal balik atas pemberian bantuan ekonomi bagi Phnom Penh oleh Beijing. Namun, Kamboja membantah dengan tegas tuduhan tersebut dan mempertegas bahwa kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh Kamboja tidak terpengaruh oleh kepentingan Tiongkok.

Dalam memperluas jangkauan kerja sama, diusung sebuah program bertajuk RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN yaitu Kamboja, Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dengan lima negara mitra yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru yang ditandatangani pada 15 November 2020.

Perdana Menteri Kamboja, Samdech Techo Hun Sen mengatakan bahwa kerja sama yang dijalin oleh Tiongkok dengan ASEAN membuahkan berbagai pencapaian yang sangat menguntungkan bagi banyak pihak. Dalam beberapa tahun terakhir penerapan perjanjian perdagangan bebas Tiongkok dengan ASEAN versi 1.0 dan 2.0 telah berhasil dilakukan, dan Kamboja memberikan dukungan penuh dalam peningkatan perjanjian versi 3.0.

Hun Sen mengatakan, "Sebagai ketuan ASEAN 2022, kamboja terus mengupayakan adanya tindakan penguatan kerja sama ASEAN dengan Republik Rakyat China untuk memastikan terjalinnya keberlanjutan, inklusivitas, dan ketahanan pembangunan sosial-ekonomi di kedua kawasan".

Ia menghimbau kepada pihak Tiongkok agar terus memperhatikan perluasan lebih lanjut dalam lingkup kerja sama ekonomi mereka dengan meminimalisir hambatan dalam proses perdagangan barang, jasa dan investasi, serta melakukan berbagai macam promosi dan pengembangan ekonomi yang berbasis digital, pertumbuhan hijau dan pengembangan lebih lanjut bagi usaha kecil dan menengah (UMKM).