Ali Mutaufiq., S.E., M.M., CAIA., CODS
Pendahuluan
Politik adalah salah satu bidang kehidupan yang tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan etika. Dalam konteks Islam, etika politik sangat penting sebagai dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Maqashid Syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam, dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun etika politik yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Artikel ini akan membahas bagaimana Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam politik untuk membangun negara yang beradab, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Islam yang mendalam, serta menjelaskan relevansi nilai-nilai etika dalam politik Islam.
Teori Maqashid Syariah dalam Politik
- Definisi Maqashid Syariah
- Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan diterapkannya hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada kepentingan masyarakat dan negara. Maqashid Syariah mencakup lima elemen pokok:
- Hifz al-Din (menjaga agama)
- Hifz al-Nafs (menjaga jiwa)
- Hifz al-'Aql (menjaga akal)
- Hifz al-Nasl (menjaga keturunan)
- Hifz al-Mal (menjaga harta)
Dalam konteks politik, Maqashid Syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, makmur, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sistem politik yang dibangun berdasarkan prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umat Islam serta seluruh umat manusia, sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan etika.
2. Etika Politik dalam Islam
Etika politik dalam Islam menekankan pada keadilan, transparansi, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak-hak individu serta masyarakat. Dalam politik Islam, pemimpin tidak hanya diharapkan untuk mengelola urusan dunia, tetapi juga memperhatikan aspek moral dan spiritual dalam setiap kebijakan yang diambil. Etika politik Islam mendorong pemimpin untuk berlaku adil dan transparan, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Maqashid Syariah dalam Praktik Etika Politik
- Hifz al-Din (Menjaga Agama)
- Dalam politik, menjaga agama berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk beribadah dengan bebas dan menjalankan ajaran agama mereka tanpa hambatan. Negara yang beradab harus melindungi hak-hak beragama dan menghormati pluralitas keyakinan, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral Islam.
"Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas mana yang benar dan mana yang salah." (QS. Al-Baqarah: 256)
Ayat ini menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama adalah hak yang harus dijamin oleh negara, menciptakan ruang bagi perbedaan agama dalam masyarakat.
