Kemiskinan dalam Konteks Ekonomi Politik di Indonesia

Kemiskinan menurut Supriatna (1997:90) merupakan situasi yang serba memiliki keterbatasan, hal ini terjadi karena bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. 

Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila memiliki tanda yaitu rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi dan juga tingkat kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. 

Adanya situasi ini dapat diakibatkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya mengakibatkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. 

Lebih dari itu, Emil Salim (dalam Supriatna, 1997 : 82) menyatakan lima karakteristik penduduk miskin, yaitu tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, tingkat pendidikan pada umumnya rendah, banyak diantara mereka yang tidak memiliki fasilitas, dan diantara mereka berusia relative muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai. 

Menurut Booth dan Me Cawley (dalam Moeljarto T., 1993) mengatakan bahwa di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, namun itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa dan bahkan dapat dikatakan merugi.

Agar permasalahan kemiskinan tidak terus menerus terjadi, perlu adanya kebijakan yang tepat dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 

Karena pada umumnya, keadaan disebut miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Penyebab adanya kemiskinan ini dapat dikatakan cukup banyak, penduduk di negara tersebut bisa miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang bersamaan dengan sikap apatisnya terhadap lingkungan. 

Di Indonesia, sejak jaman kemerdekaan permasalahan kemiskinan ini sudah menjadi perhatian yang cukup besar dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Segala cara telah dilakukan demi mengatasi permasalahan yang tak kunjung membaik ini. Dilihat dari keadaan negara Indonesia saat ini, mungkin dapat dikatakan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17 persen dari popuasi penduduk yang kini telah mencapai 220 juta jiwa. 

Program-program pemerintah juga seperti pembangunan dalam berbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus yang paling diutamakan sebagai alternative untuk progress pembangunan disegala bidang ini. Permasalahan kemiskinan yang dilihat dari bidang sosial maupun politik tidak akan terlepas dari pengaruh perekonomian dan kondisi perpolitikan suatu bangsa.

Meskipun pemerintah berganti setiap 5 tahun sekali, permasalahan kemiskinan ini terus menjadi masalah yang mendera di kehidupan masyarakat. Menurut data pemerintah, 70 persen masyarakat Indonesia menggantungkan sumber hidup mereka dari sektor ekonomi mikro berbasis sumber daya alam terbarukan. Contohnya seperti pada bidang pertanian, petani di Indonesia mengembangkan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan. 

Di dalam bidang kelautan dan perikanan, nelayan sanggup membudayakan ikan, menangkap ikan, industri bioteknologi kelautan, dan non-conventional ocean resources. Sedangkan di dalam bidang kehutanan, masyarakat dapat memaksimalkan pengolahan hutan alam, hutan tanaman industri, dan agroforestry.