Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu RI berperan besar dalam mendorong inklusi keuangan. Upaya ini dilakukan dengan cara berkoordinasi mengenai kebijakan ekonomi dan keuangan secara global dengan tujuan untuk menghasilkan pemulihan yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga semua dapat keluar dari krisis secara merata.
Koordinasi kebijakan dilakukan melalui pertemuan 2nd Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Plenary Meeting yang diselenggarakan oleh Presidensi G20 Indonesia dan dipimpin secara bersama oleh Bank of Italy selaku co-chair dan Kemenkeu dan BI secara hybrid pada 12-13 Mei 2022 di Nusa Dua, Bali.
GPFI adalah tim kerja G20 yang berfokus untuk mendorong inklusi keuangan. Jalan yang ditempuh dalam mewujudkan inklusi keuangan adalah dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti fintech, serta mendorong implementasi G20 High Level Principles (HLPs) for Digital Financial inclusion.Â
GPFI juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi. Teknologi digital dianggap mampu mengurangi kesenjangan (inequality) yang timbul akibat berbagai tantangan global dan mengakselerasi pemulihan pasca Pandemi Covid-19.
Selain GPFI, ada forum-forum G20 Indonesia lainnya yang mendorong kesejahteraan kelompok unbanked. Misalnya ada G20 Employment Working Group (EWG) membahas isu perlindungan tenaga kerja disabilitas. Ada forum W20 yang membahas kesetaraan gender dan ekonomi inklusif. Ada pula forum Y20 yang bertujuan untuk menciptakan rekomendasi terkait peningkatan kualitas SDM.
G20 Indonesia mengajak dunia untuk bekerjasama, saling menguatkan melalui Recover Together, Recover Stronger agar lekas pulih. Dalam konteks inklusi keuangan, dapat dipahami bahwa pulihnya dunia akan lebih cepat terjadi jika dunia turut memulihkan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, maupun UMKM sebab mereka sebetulnya punya potensi ekonomi yang besar.
Studi McKinsey menyebut bahwa dunia akan memperoleh tambahan senilai US$12 triliun, atau 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia bila perempuan didorong untuk mengakses layanan keuangan. Bila layanan tersebut dioptimalisasi, maka bisa muncul kegiatan ekonomi senilai US$28 triliun, atau 26% dari PDB dunia di 2025.Â
Pemuda adalah kunci nasib suatu negara ke depan. Mereka akan segera memasuki dunia kerja dan berkontribusi pada perekonomian negaranya. Potensi anak muda bisa memajukan ekonomi jika memperoleh modal dalam meningkatkan kualitas.
Hal ini juga sama dengan kelompok disabilitas. Dengan digitalisasi, penyandang disabilitas dapat memaksimalkan potensi mereka dalam kegiatan ekonomi. Digitalisasi dapat mempermudah proses akses modal dan sarana edukasi untuk mengangkat derajat mereka.
