Apa tujuan dari dibentuknya panwaslu desa ?
Panwaslu desa dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat sebelum dilaksanakannya pemilu dan saat dilaksanakannya pemilu. Contohnya adalah saat kampanye, parpol yang menjadi anggota pemilu atau pasangan calon yang menjadi anggota pemilu tidak boleh melakukan kampanye sebelum waktu yang telah dijadwalkan untuk melakukan kampanye atau lebih mudahnya parpo-parpol dan paslon yang akan dipilih tidak boleh mencuri strat dalam melakukan pemilu. Contoh yang lainnya adalah Black campaign dan money politik, money politik atau politik uang adalah satu jenis pelanggaran dalam pemilu yang paling sering terjadi, setiap paslon atau parpol akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang ada di dapilnya dengan maksud agar masyarakat memilihnya saat pencoblosan.
Dengan dibentuknya Panwaslu  apakah seluruh parpol maupun paslon yang menjadi anggota pemilu telah melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ?
Nyatanya belum semua anggota pemilu mematuhi peratuaran-peraturan yang ada dengan masih banyknya dari mereka yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara, seperti yang telah disebutkan tadi, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah praktik money politik.
Lalu apabila terjadi pelanggaran pemilu di suatu desa, apa yang akan dilakukan oleh panwaslu ?
Pada tahun 2014 terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, namun setelah beberapa tahun kebelakang ini tren pelanggaran dalam pemilu cenderung menurun. Untuk membuat memutuskan terkait dengan pelanggaran pemilu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah panwaslu akan mencatat peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar dan dibantu oleh panwasdes lalu dikumpulkan dan kemudian diserahkan ke panwascam setelah itu baru dilaporkan ke panwaskab dan dari panwaskab diserahkan kepada Bawaslu lalu bawaslu akan memutuskan apakah hal-hal yang dicatat tersebut termasuk pelanggaran atau tidak.
