Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses dimana seluruh rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat berhak untuk memberikan suaranya untuk memilih seseorang untuk menduduki jabatan politik tertentu.
Apa saja syarat-syarat untuk dapat memberikan suara saat pemilu ?
- WNI (Warga Negara Indonesia)
- Telah berusia tujuh belas tahun atau telah memiliki KTP
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani atau berakal
- Terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT)
Pemilu di Indonesia berjalan dengan memegang asas LUBER dan JURDIL atau Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam hal ini masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, setiap suara yang diberikan oleh masyarakan bersifat rahasia, dan tidak ada seorang pun yang boleh mempengaruhi pilihan tersebut dan di lakukan secara serentak yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Di Indonesia pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955, pada tahun tersebut Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Lalu pada tahun 2004 barulah dilaksanakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pada sebelumnya dilakukan oleh MPR.
Dengan adanya Pemilu maka harus ada sebuah lembaga yang dapat memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum tersebut agar Pemilu dapat berjalan sesuai dengan asas yang dipegang, selain itu dengan adanya sebuah lembaga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu calon akan menimbuhkan rasa percaya dalam diri mayarakat bahwa Pemilu berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin atau walik rakayat yang sesuai dengan pilihan kebanyakan masyarakat oleh karena itu dibentuklah sebuah lembaga yang bernama KPU (Komisi Pemilihan Umum), KPU pun didirikan secara berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten.
Dengan adanya KPU yang ada di setiap tingkatan wilayah kerja akan mudahkan dalam menjadwalkan, melaksanakan dan menghitung hasil Pemilu. Contohnya KPU pada tingkat Kabupaten, pada tingkatan ini KPU memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya, lalu menjadwalkan Pemilu di wilayah kabupaten atau kota, setelah itu KPU juga akan menetapkan daftar pemilih tetap dalam wilayah kerjanya lalu menyerahkannya kepada KPU provinsi. Apakah hanya itu saja tugas KPU pada tingkat Kabupaten ? tentu saja tidak, masih banyak lagi tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU pada tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.
Lalu apa yang terjadi apa bila Pemilu tidak berjalan sesuai dengan asas yang berlaku ?
Sejatinya pemilu adalah sarana untuk memilih pemimpin yang amanah dan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pemilu yang berjalan dengan baik atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada akan menghasilkan pemimpin yang baik pula, apa bila pemilu tidak berjalan sesuai dengan asas yang ada artinya di dalam pemilu tersebut terjadi banyak pelanggaran, yang dapat menimbulakan berbagai permasalahan seperti konflik antar calon dan hasil dari pemilu tersebut pun akan menimbulkan permasalahan lainnya seperti menimbulkan tuduhan adanya manipulasi suara yang dapat menimbulkan konflik antar pendukung calon yang terpilih dan calon yang tidak terpilih.
Untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggarang-pelanggaran dalam pemilu, maka dibentuklah suatu lembaga tetap yang bersifat netral untuk melakukan pengawasan dalam pemilu dan lembaga tersebut bernama Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu.
Agar pengawasan dalam pemilu dapat dilakukan dengan lebih efisien maka dibentuklah Panwaslu atau panitia pengawas pemilu disetiap kabupaten/kota, Panwaslu disetiap kecamatan, dan Panwaslu di setiap desa yang melakukan pengawasan pada setiap pemilu yang diselenggarakan pada wilayah kerja masing-masing.
Panwaslu desa dipilih melalui seleksi yang diadakan oleh bawaslu dengan masa jabatan 5 tahun, dari hasil seleksi tersebut hanya dipilih satu orang untuk menjadi panwaslu disetiap desa, dalam melaksanakan tugasnya panwaslu desa dibantu oleh panwasludes yang berjumlah 5 orang atau 7 orang atau berapa pun yang berjumlah ganjil.
Panwaslu desa memiliki tugas seperti mengawasi kegiatan pemilu, mulai dari pantarlih atau pendataan pemilih, lalu pelaksanaan pantarlih, kampanye dan mengawasi saat pelaksanaan pemilu.
Apa tujuan dari dibentuknya panwaslu desa ?
Panwaslu desa dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan saat sebelum dilaksanakannya pemilu dan saat dilaksanakannya pemilu. Contohnya adalah saat kampanye, parpol yang menjadi anggota pemilu atau pasangan calon yang menjadi anggota pemilu tidak boleh melakukan kampanye sebelum waktu yang telah dijadwalkan untuk melakukan kampanye atau lebih mudahnya parpo-parpol dan paslon yang akan dipilih tidak boleh mencuri strat dalam melakukan pemilu. Contoh yang lainnya adalah Black campaign dan money politik, money politik atau politik uang adalah satu jenis pelanggaran dalam pemilu yang paling sering terjadi, setiap paslon atau parpol akan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang ada di dapilnya dengan maksud agar masyarakat memilihnya saat pencoblosan.
Dengan dibentuknya Panwaslu  apakah seluruh parpol maupun paslon yang menjadi anggota pemilu telah melaksanakan pemilu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ?
Nyatanya belum semua anggota pemilu mematuhi peratuaran-peraturan yang ada dengan masih banyknya dari mereka yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan suara, seperti yang telah disebutkan tadi, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah praktik money politik.
Lalu apabila terjadi pelanggaran pemilu di suatu desa, apa yang akan dilakukan oleh panwaslu ?
Pada tahun 2014 terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu, namun setelah beberapa tahun kebelakang ini tren pelanggaran dalam pemilu cenderung menurun. Untuk membuat memutuskan terkait dengan pelanggaran pemilu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah panwaslu akan mencatat peraturan-peraturan apa saja yang dilanggar dan dibantu oleh panwasdes lalu dikumpulkan dan kemudian diserahkan ke panwascam setelah itu baru dilaporkan ke panwaskab dan dari panwaskab diserahkan kepada Bawaslu lalu bawaslu akan memutuskan apakah hal-hal yang dicatat tersebut termasuk pelanggaran atau tidak.
