Mohon tunggu...
Alif Daffa Patria
Alif Daffa Patria Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Universitas Sriwijaya

.

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Peran Indonesia dalam Menangani Konflik Rohingya

2 Maret 2023   21:55 Diperbarui: 2 Maret 2023   22:01 131
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Salah satu penyebab krisis Etnis Rohingya adalah tidak dianggapnya Etnis Rohingya sebagai bagian dari Etnis Myanmar, mengapa demikian? Hal ini disebabkan oleh UU kewargakenegaraan Myanmar tahun 1982 yang dimana isi dari UU itu menyatakan bahwa Etnis Myanmar tidak diakui keberadaanya oleh Pemerintahan Myanmar, tentu saja hal ini menyebabkan kebingungan bagi Etnis Rohingya dan juga hal ini menyebabkan Pemerintahan Myanmar melakukan hal yang semena-mena terhadap Etnis Rohingya yaitu seperti penjarahan, pembunuhan, dan pembakaran desa-desa yang dilakukan oleh militer Myanmar

4. Diskriminasi Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar

Pemerintah Myanmar melakukan banyak diskirminasi Budaya terhadap Etnis Rohingya yaitu seperti tidak mengakui keberadaan mereka, memberi julukan-julukan yang buruk terhadap orang Rohingya.

Bukan itu saja, Pemerintah Myanmar juga melakukan kampanye anti-islam kepada rakyat-rakyat Buddha Rakhine dan Burma agar mereka benci kepada etnis Rohingya

Apa Reaksi Dunia Internasional terhadap krisis Etnis Rohingya?

Krisis Rohingya yang awalnya banyak negara yang tidak mengetahui hal ini menjadi tahu dan menyebar luas ke forum internasional dan akhirnya Mantan Sekjen PBB Kofi Annan akan membantu menyelesaikan konflik ini, Kofi berkata bahwa untuk menyelesaikan Konflik ini Myanmar harus mengakui keberadaan etnis Rohingya dengan cara merevisi UU hak warga negara tahun 1982. Jika Myanmar tetap bersikeras dan masih melakukan kekerasan terhadap Rohingya, maka masyarakat Internasional dapat menuntut Myanmar yaitu dengan cara memberlakukan landasan Responsibility to Protect (P2P), P2P ini adalah suatu Tindakan yang dilakukan masyarakat Internasional yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya kekerasan kemanusiaan.

Apa Tindakan yang diambil Indonesia dalam Meredakan Konflik Rohingya?

Ditengah-tengah memanasnya konflik Rohingya, ternyata Indonesia melakukan hubungan diplomasi dengan Myanmar pada tanggal 4 september 2017 dengan tujuan meredakan konflik di Rakhine dan agar Indonesia dapat membangun kepercayaan Myanmar, Menteri luar negeri, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan panglima angkatan bersenjata U Ming Aung Hlaing dan Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyitaw.

Pada pertemuan pertama, Bu Retno melakukan diskusi Bersama dengan panglima Angkatan bersenjata U Ming Aung Hlaing yang dimana Bu Retno menyampaikan konsep "formula 4+1 untuk Rakhine", yang dimaksud dengan 4+1 adalah mengembalikan keseimbangan dan kestabilan keamanan, memberi perlindungan kepada orang-orang Rakhine tanpa memandang fisik, latar belakang, dan agama, menahan diri semaksimal mungkin agar tidak menggunakan kekerasan, dan memberi akses terbuka terhadap bantuan kemanusiaan   .

Dan pada pertemuan kedua juga, Bu Retno melakukan pertemuan dengan Menlu Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga membahas hal yang sama, yaitu menjabarkan konsep 4+1 untuk Rakhine. Walaupun sudah melakukan berbagai hal untuk mendamaikan kedua etnis ini, tetap saja masih terjadi konflik di daerah Rakhine. Dan semoga saja kedepannya krisis Rohingya ini cepat terselesaikan.

Daftar Pustaka:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun