Anies Baswedan telah menghadapi beberapa kontroversi selama kariernya sebagai politikus, terutama selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Berikut adalah beberapa kontroversi yang melibatkan Anies Baswedan
1. Penggusuran di Kampung Pulo:
Salah satu kontroversi besar yang melibatkan Anies Baswedan adalah penggusuran paksa di Kampung Pulo, Jakarta Timur, pada tahun 2017. Selama kampanye pemilihan gubernur, Anies berjanji untuk menghentikan penggusuran tanah wakaf di kampung tersebut.Â
Namun, setelah terpilih sebagai Gubernur, penggusuran tetap dilakukan dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan kawasan tanggul sungai dan diperlukan untuk proyek banjir besar. Keputusan ini menimbulkan protes dari warga dan menimbulkan polemik karena dianggap melanggar janji kampanye.
2. Reklamasi Teluk Jakarta:
Selama kampanye pemilihan gubernur, Anies Baswedan menentang proyek reklamasi Teluk Jakarta yang sedang berlangsung dan berjanji untuk menghentikannya jika terpilih. Namun, setelah menjadi Gubernur, ia hanya menghentikan sebagian dari proyek reklamasi dan melanjutkan beberapa proyek lainnya. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan aktivis lingkungan dan warga yang menentang reklamasi.
3. Pencopotan Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur:
Anies Baswedan mencopot Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur, Susi Nurhati, karena menolak untuk mematuhi kebijakan yang ia terbitkan tentang sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah negeri. Kontroversi ini menyebabkan perdebatan tentang kebijakan pendidikan yang diambil oleh Anies.
4. LGBT dan Kurikulum Sekolah:
Ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan telah mendukung kebijakan yang mengecualikan materi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dari kurikulum sekolah. Pendekatan ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan aktivis LGBT yang berpendapat bahwa pengecualian tersebut bisa berdampak pada intoleransi dan diskriminasi.
Popularitas di Mata Publik
