Isu ISIS merupakan isu yang lahir di Timur Tengah, dimana gerakan tersebut bermula dari Iraq yang awal mulanya bernama ISI (Islamic of Iraq) atau Negara Islam Iraq kemudian sejak terjadinya pembantaian keji oleh rezim diktator Bashar Assad atas rakyatnya sendiri dan adanya perlawanan dari mujahidin berama rakyat Suriah, ISI masuk ke Suriah berubah menjadi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).
Apa yang dilakukan oleh ISIS telah berlebihan sehingga masyarakat dunia cenderung mengecam dan memberikan stigma (negatif) pada gerakan bersenjata tersebut. Penulis pikir kita semua bisa dengan mudah mengakses berita itu dari berbagai media yang hari ini gencar memberitakannya. Dampak dari hal tersebut, banyak tokoh di Indonesia, mulai dari pengamat politik, tokoh agama, ulama, dosen, BNPT hingga pemerintah Indonesia itu sendiri memutuskan bahwa ISIS adalah musuh bersama yang berbahaya dan harus diredam agar ide/ pemahaman yang dibawa ISIS tidak sampai ke Indonesia.
Pembaca yang budiman, media hari ini memiliki peranan penting dalam membuat opini di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai mengambil dan “mencerna” apa pun yang berasal dari media termasuk berita mengenai ISIS yang kita bahas saat ini. Kalau kita jeli, media seakan menjeneralisir pemberitaan ISIS, sehingga apa pun yang dibawa oleh ISIS harus di tolak dan dianggap berbahaya serta merupakan musuh bersama, salah satunya menyangkut ide Khilafah yang dibawa ISIS.
Penulis dalam hal ini ingin menegaskan bahwa semua pihak termasuk pemerintah harus menyikapi hal tersebut secara proporsional. Dalam arti bahwa bisa saja pemerintah atau sebagian besar pihak tidak setuju dengan organisasi yang bernama ISIS tetapi jangan sampai penolakan terhadap ISIS itu menjadi penolakan terhadap ide khilafah.
Cegah “Monsterisasi” Khilafah
Berkaitan dengan hal di atas, pada tanggal 7 Agustus 2014, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar peremuan khusus untuk membahas ISIS. Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari lima puluh tokoh dari berbagai organisasi Islam. Menurut Ketua Umum MUI Prof. Din Syriasudin, selayaknya harus lebih hati-hati dalam menyikapi isu ISIS ini agar tidak menimbulkan kontraproduktif terhadap Islam. “Kita harus lebih hati-hati dalam menyikapi isu tentang ISIS. Jangan sampai justru kontraproduktif dengan arus utama gagasan Islam di negeri ini. Oleh karenanya kami undang para pimpinan Ormas untuk memberikan masukan dan gagasannya,” ungkap Prof. Din.
Hal Senada disampaikan Fahmi Salim, MA (Komisi Pengkajian dan penelitian MUI) bahwa menyikapi ISIS jangan sampai kontra produktif. “Kita harus hati-hati dalam menyikapi isu ISIS agar tidak kontra produktif. Jangan sampai isu ISIS ini digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memojokkan gerakan islam yang mengusung dakwah Islam dan gagasan islam yang umum seperti syariah islam dan khilafah,” ujar Fahmi.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa kita menolak ISIS bukan karena gagasan syariah Islamnya, bukan karena Daulah Islamiyah atau gagasan Khilafah Islamiyah. “Kita menolak ISIS bukan karena gagasan tapi kita menolak ISIS karena tindakan Radikal, membunuhi Ulama, menghancurkan masjid-masjid dan situs-situs bersejarah. Itu yang kita tolak,” tegas Fahmi.
Menyambung pernyataan Fahmi, KH. Ahmad satori (Ketua Umum IKADI), juga menegaskan bahwa kita harus hati-hati dalam membuat pernyataan penolakan terhadap ISIS. “Kita setuju menolak kekerasan yang dilakukan oleh ISIS jangan sampai menolak ide Islam dan sesuatu yang sudah “Ma’lumun min Ad diin biddlaruroh.” tegas Ahmad Satori.
Pembaca yang budiman, dalam berbagai kitab para ulama salaf, “Ma’lumun min Ad diin biddlaruroh.” maknanya adalah sesuai yang sudah diketahui dari agama ini (Islam) karena begitu sangat pentingnya. Diantara perkara yang termasuk di dalamnya adalah Kepemimpinan dalam Islam (Khilafah). Majelis Ulama Indonesia (MUI) enggan menggeneralisasi penegakkan khilafah yang tengah diperjuangkan Islamic State of Irak and Syiria (ISIS). Karena, tak semua konsep khilafah dianggap sesat. "Hizbut Tahrir Indonesia pun menyatakan ISIS sesat. Karena cara yang ditempuh untuk memeroleh penegakkan khilafah dengan jalan yang salah," terang Wakil Ketua MUI Maruf Amin.
