Cyber Diplomacy: Globalisasi dan Teknologi Menjadi Sasaran Diplomasi Amerika Serikat

Diplomasi merupakan suatu cara untuk mempengaruhi aktor lain dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian, atau mencapai suatu keinginan tertentu. Diplomasi digunakan suatu negara untuk bekerja sama dengan negara lain dalam mencapai kesepakatan atau kerjasama dalam  entitas politik. Suatu aktor atau negara akan melakukan diplomasi secara terstruktur kepada negara lain baik secara terbuka maupun tertutup. Berbagai kegiatan diplomasi yang dapat bermanfaat bagi aktor atau negara lain, seperti mempromosikan kebudayaan di suatu negara, mempromosikan teknologi, mempromosikan ekonomi atau hal lainnya yang dapat mempengaruhi negara atau aktor lain untuk tertarik dengan negara yang melakukan untuk mencapai suatu kesepakatan kerjasama.

Seiring dengan perkembangan, diplomasi juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman. Globalisasi menawarkan banyak kemudahan yang mendorong revolusi komunikasi dan teknologi tidak hanya bagi individu bahkan juga berdampak bagi negara. Dengan adanya Globalisasi, diplomasi-diplomasi dapat dikemas lebih menarik dan lebih mudah untuk dilakukan. Dengan adanya globalisasi, diplomasi tidak hanya pemerintah atau seorang diplomat yang dapat melakukan diplomasi, tetapi masyarakat dapat melakukan diplomasi dengan memanfaatkan media sosial tetapi pemerintah tetap menjadi keputusan akhir dalam keputusan diplomasi.

Perkembangan diplomasi dengan menggunakan media teknologi diawali dengan menggunakan telegram. Dengan telegram para diplomat dapat mengirimkan surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan negara lain, dengan adanya telegram mempermudah proses pengiriman surat. selain telegram, fax juga media yang pernah digunakan untuk membantu proses diplomasi, dengan faxin para pemerintah atau diplomat dapat mengirimkan surat kepada negara lain secara cepat melalui pen copy an data. 

Diplomasi siber menjadi salah satu pengaruh dari perkembangan teknologi dan media komunikasi. Diplomasi Siber merupakan suatu kegiatan diplomasi dengan menggunakan media-media maya atau media sosial. tidak jauh dari tujuan diplomasi pada umumnya, diplomasi siber mencangkup isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, budaya, politik, hak asasi, kekayaan intelektual dan keamanan serta kejahatan dunia maya. dengan Diplomasi Siber kebebasan berpendapat di dun internet menjadi pisau yang memiliki mata dua bagi setiap negara, baik untuk kemakmuran, keamanan dan masa depan suatu negara. (GOLDMAN, n.d.)

Teknologi yang terus berkembang seperti kemunculan internet juga dimanfaatkan oleh negara-negara dalam melakukan komunikasi atau berdiplomasi dengan negara lain. Munculnya internet beriringan dengan lahirnya sosial media seperti facebook, twitter , youtube, instagram dan sosial media lainnya. Sosial media tidak hanya dimanfaatkan oleh individu saja, tetapi pemerintah juga menggunakan sosial media untuk melakukan diplomasi atau bahkan memberitahukan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Twitter dan facebook lebih banyak di gunakan untuk melakukan diplomasi, podcast atau media YouTube dan Instagram juga dapat menyampaikan keputusan atau ajakan tertentu oleh pemerintah dengan media konten. Dalam pemanfaatan media sosial yang penting diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana branding atau pengemasan di media sosial tersebut yang tepat untuk diperlihatkan kepada publik atau masyarakat luas, karena media sosial dapat diakses oleh siapa dan dimanapun. 

Pemanfaatan media sosial tentu saja akan memiliki dampak dalam melakukan diplomasi. Dengan media sosial dapat mendorong diplomat untuk mengatur hal yang dibahas di publik, sosial media juga menginformasikan hal-hal yang penting atau topik yang lebih menarik di masyarakat, sosial media menyebarkan informasi lebih cepat dan luas. 

Penggunaan media sosial dapat berdiplomasi membuat masyarakat lebih gampang mengetahui perkembangan negaranya sehingga dengan pemanfaatan media sosial membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan negara. kehadiran negara melalui diplomasi digital bisa dilihat dari program pendidikan atau pengenalan budaya dan membuat dunia pendidikan lebih gampang dan mudah untuk diakses. pemanfaatan media sosial dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan lebih tepat sasaran. platform media sosial mendukung diplomasi sesuai dengan fungsinya. dengan media sosial pengemasan diplomasi lebih menarik, cepat dan mudah untuk dijangkau dan sebaliknya lebih cepat dan mudah untuk berganti. 

Kemudahan yang diberikan media sosial untuk melakukan diplomasi, tentu saja ada hambatan atau tantangan yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan media sosial, seperti adanya serangan-serangan cyber, adanya hacker, informasi yang berada di media sosial lebih gampang untuk bocor tanpa ada nya pengontrolan terlebih dahulu, dan informasi yang beredar di media sosial lebih sulit untuk dikontrol karena media sosial dapat diakses oleh siapapun, hal tersebut menjadi tantangan untuk melakukan diplomasi digital (Gady & Greg Austin, 2010).

Adaptasi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan diplomasi dengan menggunakan media internet menjadi strategi baru untuk menyebarkan ide-ide dan nilai-nilai Amerika Serikat ke dunia internasional.  Amerika Serikat yang melakukan adaptasi terhadap perkembangan dunia teknologi berpengaruh pada perkembangan budaya dan hubungan diplomatik antara negara - negara di dunia serta adanya perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dunia. 

Amerika Serikat terus berupaya untuk meningkatkan konstruksi hubungan yang lebih kuat dengan masyarakatnya melalui media internet berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masyarakatnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Dalam melakukan promosi diplomasi dengan menggunakan media internet, para diplomat Amerika Serikat berfokus pada program budaya untuk memodifikasi nilai-nilai struktur masyarakat. nilai-nilai dan program budaya yang dilakukan oleh diplomat Amerika Serikat memiliki nilai-nilai positif serta meningkatkan persepsi masyarakat dunia tentang Amerika Serikat. (Pahlavi, 2003)

Melakukan diplomasi digital dengan negara lain tidak hanya menargetkan kepada pemerintahnya saja tetapi bagaimana suatu kegiatan diplomasi digital dapat mempengaruhi masyarakat-masyarakat di negara-negara lain, sehingga  pesan sentral yang dikeluarkan di media sosial dapat dimainkan dalam tugas untuk membuat dunia menjadi lebih aman. Ahli strategi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menciptakan bagaimana menarik simpati masyarakat luas yang menjadi audiens dalam media platform sosial sehingga dengan kegiatan tersebut dapat dapat membangun dukungan masyarakat internasional dengan lebih mudah untuk serta-serta isu-isu global yang penting dapat mudah diselesaikan dengan memanfaatkan media internet. 

Mengeluarkan suatu kebijakan politik, tentu saja pemerintah pemerintah harus mementing dari berbagai sektor serta segala elemen masyarakat harus ikut berkontribusi untuk membentuk suatu kebijakan. Pemerintah Amerika Serikat dalam membuat kebijakan luar negeri tidak jauh dari kontribusi masyarakat Amerika Serikat, bagaimana diplomasi publik memiliki nilai yang sangat penting untuk menyusun strategi kekuasaan dalam menata kelola sistem pemerintahan. dengan adanya Cyber Diplomacy mempromosikan kepentingan Nasional Amerika Serikat lebih dipermudah.

Pemanfaatan Internet atau teknologi dalam ranah diplomasi tidak hanya bisa dimanfaatkan dari sektor ekonomi, budaya atau lainnya yg berfokus pada promosi suatu negara, tetapi pemanfaatan teknologi dan internet juga bisa dimanfaatkan suatu dalam sektor pertahanan atau keamanan nasional. seperti yang diupayakan oleh Amerika Serikat dalam menjaga pertahanan dan keamanan baik negaranya atau perdamaian dunia dari dunia teknologi atau internet, Amerika Serikat berupaya untuk mendidik dan memperkuat kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk memilah dalam menggunakan jaringan informasi dan infrastruktur keamanan,  Amerika Serikat juga menjalin kemitraan anata pemerintah di dunia dan industri untuk memberikan insentif dalam upaya memastikan keamanan sistem nasional. hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat tidak jauh dari upaya Amerika Serikat dalam melindungi negaranya dari kejahatan dunia maya. (Gady & Greg Austin, 2010)

Pertahanan dan keamanan merupakan hal yang penting dalam menjaga suatu negara atau kawasan, dengan melalui kekuatan militer hal tersebut harus terus dapat ditangani. Pada era Globalisasi yang dimana masyarakat yang saling berhubungan dan menjalin komunikasi tanpa adanya batasan baik antar daerah, negara, dan bahkan benua, semua masyarakat yang ada di dunia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Dalam konteks keamanan dan pengaruh globalisasi ini terus diperluas untuk melampaui pemahaman klasik yang mana keamanan dan pertahanan negara hanya dikendalikan oleh militer, tetapi pada era globalisasi saat aktor non-negara ikut berperan penting. hal tersebut dipengaruhi oleh ada revolusi media dan semakin aktifnya opini publik yang muncul di media sosial membuat setiap sektor berperan aktif dalam mengawasi keamanan dan pertahanan negara. fasilitas komunikasi dan informasi yang terus berkembang menjadi bagian penting untuk keamanan sosial sebagai kekuatan politik, militer dan ekonomi.

Media sosial dapat dijadikan sebagai sebagai senjata serangan yang di rancak untuk mempengaruhi suatu kelompok atau pemerintahan dengan maksud untuk merampas kekayaan intelektual suatu negara, seperti dukungan dari masyarakat. Media sosial dapat menjadikan tempat untuk memprovokasi masyarakat luas dan bereaksi terhadap pengembangan sentimen permusuhan untuk menyerang dari akar permasalahan, tindakan ini dilakukan atas kepentingan suatu pihak. Dalam upaya menjaga keamanan negara dan kawasan, Amerika Serikat perlu mengkoordinasikan untuk ketertiban masyarakatnya dalam memanfaatkan dunia maya. 

Memanfaatkan kerentanan dunia maya, memungkin terjadinya pencurian kekayaan suatu negara, baik kekayaan intelektual serta informasi pribadi. Amerika Serikat terus melakukan upaya bagaimana aksi-aksi yang mengancam keamanan negara tidak dapat mengganggu keamanan negara Amerika Serikat. Pada tahun 2019 kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Diplomasi Siber, yang mana dengan pembentukan Undang-Undang Diplomasi Siber bersamaan dengan pembentukan biro siber yang dikepalai oleh seorang duta besar. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi dan media informasi mengharuskan setiap negara untuk membuat suatu strategi diplomatik untuk masa depan yang mengadopsi pola pikir yang kompetitif akibat dari perkembangan dunia maya yang semakin bebas, terbuka dan persaingan yang semakin kuat. (GOLDMAN, n.d.)

Amerika Serikat membuat kebijakan yang signifikan untuk membangun konsensus internasional tentang pertanggungjawaban di dunia maya. Diplomasi siber menjadi alat utama dalam mencari respon dalam upaya penegakan hukum, sanksi ekonomi, dan tanggapan publik terhadap kejahatan siber. upaya pencegahan dan legitimasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan negara lain untuk bersatu melawan kejahatan dunia maya. Diplomat yang terus menyebarkan informasi dan mengkampanyekan kepentingan di dunia maya untuk berpikiran sama dalam menyerukan perilaku perilaku buruk dan secara kolektif. (Royce, 2018)

Amerika Serikat yang selama ini terus berfokus pada persaingan dunia nyata, serta serangan-serangan berupa berupa persaingan infrastruktur, tetapi akibat adanya isu-isu Cyber membuat Amerika Serikat melirik bagaimana ancaman yang datang dari dunia maya berupa pencurian informasi atau data. penjahat dan kelompok kriminal yang semakin kreatif dalam melancarkan aksi-aksi kejahatannya melalui alat Cyber berupa pencurian, pemerasan, serta memfasilitasi kejahatan siber atau non-siber. 

Hal ini membuat Amerika Serikat melakukan kemitraan baik secara bilateral maupun multilateral dalam membangun Strategi keamanan siber. Amerika Serikat melakukan kerjasama dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, Jerman, Prancis, India, Brasil, Argentina, Israel, Meksiko, Kanada, Australia, Inggris, Selandia Baru, Estonia dan UE untuk membahas masalah keamanan siber. bagaimana kerjasama tersebut dapat mendorong kembali rezim yang lebih represif dan berupaya untuk meningkatkan tindakan yang kolektif untuk pencegahan kejahatan dunia Cyber. (Royce, 2018)

Hukum Internasional yang tidak mengikat dari perilaku dan tanggung jawab negara di dunia maya dalam memberikan stabilitas dan keamanan membuat negara-negara di dunia lebih mengambil sikap dalam mempromosikan kestabilan di dunia maya. Upaya Amerika Serikat yang terus mendorong negara-negara lain untuk lebih terbuka dalam menegakkan prinsip dana pandangan melalui forum multilateral. Amerika Serikat dan negara-negara lainnya yang melakukan kerjasama untuk mengkoordinasikan dan mendukung terhadap tindakan cyber berbahaya yang signifikan, termasuk dengan memanfaatkan badan intelijen., pernyataan publik untuk tindakan yang responsif serta konsekuensi yang diterima oleh aktor atau pelaku tindakan tersebut. \

Amerika Serikat yang memiliki pendirian teguh terhadap prinsip-prinsip untuk melindungi dan mempromosikan bagaimana keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan internet. kebebasan berinternet merupakan tujuan yang akan dicapai melalui kerjasama ini. tidak hanya dengan negara-negara aktor non-negara juga berperan dalam mengupayakan strategi tersebut. industri dan masyarakat sipil menjadi kepentingan untuk memajukan hak manusia untuk kebebasan dalam mengakses internet secara global dan pemerintah Amerika Serikat akan terus mendukung masyarakat sipil melalui pengembanagn teknoligi, pelatihan keamanan digital, advokasi kebijakan dan riset (White House, 2018)

References

Gady, F. S., & Greg Austin. (2010). Russia, The United States And Cyber Diplomacy. East West Institute.

GOLDMAN, E. O. (n.d.). Cyber Diplomacy for Strategic Competition. American Foreign Service Association. Retrieved November 30, 2021, from https://afsa.org/cyber-diplomacy-strategic-competition

Pahlavi, P. C. (2003, April). Cyber-Diplomacy : A New Strategy of Influence. Political Science Departmen McGill University, 1-30.

Royce, E. R. (2018, Februari). U.S. Cybcr Diplomacy in an Era of Growing Threats. 1(1), 1-87.

White House. (2018). National cyber strategy of the United States of America. WH, Washington, DC.