Undang-undang yang sudah berlaku tetap dapat ditinjau kembali untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini memungkinkan fleksibilitas dalam sistem hukum Indonesia untuk menyesuaikan dengan dinamika yang ada.
Pendidikan Politik untuk Anggota DPR dan Masyarakat
Pendidikan politik bagi anggota DPR dan masyarakat sangat penting untuk memahami dengan baik tahapan pembentukan undang-undang. Anggota DPR harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme legislatif agar mereka dapat menjalankan fungsi mereka dengan baik, dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.
Mereka perlu memahami bahwa usulan yang mereka ajukan akan melewati berbagai tahap pembahasan, revisi, dan persetujuan, yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota DPR untuk teredukasi secara menyeluruh mengenai proses ini, agar mereka dapat berperan secara efektif dalam setiap pembahasan undang-undang.
Selain itu, pemahaman yang baik tentang proses legislasi juga penting bagi masyarakat. Masyarakat perlu tahu bahwa undang-undang yang ada bukanlah produk satu pihak, tetapi merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan legislatif, yang disetujui oleh banyak pihak untuk kepentingan bersama.
Pendidikan politik yang baik akan membantu masyarakat menghindari kesalahpahaman dan polarisasi terkait siapa yang bertanggung jawab atas undang-undang tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat bisa berperan lebih aktif dalam pengawasan kebijakan dan memberi masukan yang konstruktif untuk pembaruan undang-undang yang lebih baik.
Pendidikan politik yang efektif tidak hanya akan memperkaya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik, tetapi juga memperkuat demokrasi itu sendiri. Masyarakat yang teredukasi secara politik akan lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem pemerintahan yang demokratis, serta berperan lebih aktif dalam menjaga agar undang-undang yang ada tetap berpihak pada kepentingan umum.
Hal ini, pada akhirnya, akan menciptakan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Maka alangkah perlunya memiliki anggota dewan yang jujur sejak dalam cara berpikir bahwa sebuah produk undang-undang bukan lagi produk satu partai, tetapi produk bersama sebagai sebuah lembaga. Makanya, kalau ilmu politik, ilmu tata kelola hukum dan ketatanegaraan masih di bawah standar, jangan sok mau jadi anggota dewan.
Daftar rujukan
https://news.detik.com/berita/d-7699233/serangan-balik-ke-pdip-yang-kritik-ppn-12
