Kelima, Investasi Bisa Melemah. Ketidakstabilan ekonomi bisa membuat Indonesia kurang menarik bagi investor. Kenaikan PPN dapat menjadi penghalang untuk investasi baru.
Kritik dan Solusi yang Realistis
Agar bisa menghadapi kontroversi yang muncul, pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan menawarkan solusi yang masuk akal. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:
Pertama, Penghematan Anggaran Melalui Rasionalisasi Kelembagaan. Pengurangan jumlah kementerian dan lembaga yang tumpang tindih dapat menghemat anggaran hingga Rp10 triliun. Lembaga yang tidak efektif harus digabung atau dihapus.
Penghematan anggaran sebesar Rp10 triliun dari pemangkasan jumlah kementerian dapat diperoleh melalui pengurangan biaya operasional yang meliputi gaji pegawai, tunjangan, dan biaya kegiatan setiap kementerian.
Dengan mengurangi jumlah kementerian, pemerintah dapat memangkas pengeluaran untuk infrastruktur administratif seperti pertemuan, perjalanan dinas, dan fasilitas kantor yang tidak perlu.
Selain itu, konsolidasi fungsi-fungsi kementerian yang sejenis memungkinkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk program-program pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kedua, Fokus pada Proyek Prioritas. Alihkan anggaran dari proyek yang tidak mendesak ke program bantuan sosial atau infrastruktur yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. Misalnya hentikan proyek IKN yang prestisius tapi tidak memberikan solusi jangka pendek untuk masyarakat.
Ketiga, Transparansi dan Akuntabilitas. Meningkatkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan publik, serta memastikan dana digunakan secara produktif.
Keempat, Optimalisasi Ekonomi Digital. Mempercepat transformasi ekonomi digital dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi negara tanpa membebani masyarakat secara langsung.
Dukungan untuk Masyarakat
