Mohon tunggu...
Alfred Benediktus
Alfred Benediktus Mohon Tunggu... Editor - Menjangkau Sesama dengan Buku

Seorang perangkai kata yang berusaha terus memberi dan menjangkau sesama

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dinamika Wewenang dan Perlawanan dalam Kontrol Sosial

2 Desember 2024   21:59 Diperbarui: 8 Desember 2024   19:40 61
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(ilustrasi hasil olahan GemAIBot, dokpri)

Dalam hal ini, penguasa juga harus menyadari bahwa tindakan mereka tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak etika dari keputusan mereka terhadap masyarakat yang lebih luas.

Banyak filosof etika, seperti John Rawls, menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam membuat keputusan politik. John Rawls menekankan keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan politik, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Magnis Suseno yang juga menekankan pentingnya etika keadilan, di mana ia mendorong perlunya mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam membuat keputusan yang berdampak pada kesejahteraan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai moral yang mendasari tindakan kita.

Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa, 

Kekuatan dan wewenang dalam politik tidak jarang beroperasi secara halus namun berpotensi merugikan. Dengan memahami dinamika ini melalui lensa pemikiran Arendt, Foucault, dan tokoh-tokoh lain, kita diingatkan akan pentingnya keterlibatan aktif dalam politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Stabilitas sejati tidak dibangun di atas penindasan, tetapi melalui dialog yang adil dan inklusif, di mana setiap suara didengarkan, dan setiap individu dihargai. Pada akhirnya, membangun kesadaran kolektif yang konstruktif adalah langkah penting menuju pemerintahan yang adil dan demokratis, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi subjek perubahan yang mendasar.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun