Dalam hal ini, penguasa juga harus menyadari bahwa tindakan mereka tidak boleh hanya didasarkan pada keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak etika dari keputusan mereka terhadap masyarakat yang lebih luas.
Banyak filosof etika, seperti John Rawls, menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam membuat keputusan politik. John Rawls menekankan keadilan sosial sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan politik, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam masyarakat.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Magnis Suseno yang juga menekankan pentingnya etika keadilan, di mana ia mendorong perlunya mempertimbangkan kepentingan semua pihak dalam membuat keputusan yang berdampak pada kesejahteraan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai moral yang mendasari tindakan kita.
Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa,Â
Kekuatan dan wewenang dalam politik tidak jarang beroperasi secara halus namun berpotensi merugikan. Dengan memahami dinamika ini melalui lensa pemikiran Arendt, Foucault, dan tokoh-tokoh lain, kita diingatkan akan pentingnya keterlibatan aktif dalam politik untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.
Stabilitas sejati tidak dibangun di atas penindasan, tetapi melalui dialog yang adil dan inklusif, di mana setiap suara didengarkan, dan setiap individu dihargai. Pada akhirnya, membangun kesadaran kolektif yang konstruktif adalah langkah penting menuju pemerintahan yang adil dan demokratis, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi subjek perubahan yang mendasar.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H