Namun, seperti model pemerintahan lainnya, zaken kabinet juga memiliki kekurangan. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya legitimasi politik. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan idealnya mencerminkan kehendak rakyat yang diwakili oleh partai politik. Ketika posisi penting diisi oleh para teknokrat yang tidak terpilih oleh rakyat, mungkin muncul persepsi bahwa kabinet zaken kurang representatif secara politik. Hal ini bisa mengundang kritik, terutama dari partai oposisi atau kelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak diwakili.
Selain itu, zaken kabinet sering kali dianggap kurang fleksibel dalam merespons dinamika politik. Karena fokus pada keahlian teknis, kabinet semacam ini mungkin tidak sensitif terhadap isu-isu politik yang sedang berkembang. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan ketegangan antara teknokrat dan aktor politik, terutama jika ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan tertentu.
Di beberapa negara, kabinet technocrat-led sering kali dianggap solusi sementara untuk krisis, namun tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena kabinet zaken cenderung kehilangan dukungan politik setelah krisis berlalu, dan akhirnya pemerintah kembali ke model kabinet politik yang lebih tradisional.
Apakah Zaken Kabinet Bisa Jadi Model Masa Depan?
Pertanyaan besar yang harus dijawab adalah apakah zaken kabinet bisa menjadi model pemerintahan masa depan di Indonesia. Untuk menjawab ini, kita perlu mempertimbangkan konteks politik yang ada. Meskipun zaken kabinet menjanjikan efisiensi dan kompetensi, pelaksanaannya membutuhkan dukungan politik yang kuat. Jika partai politik bersedia mengesampingkan kepentingan sempit mereka dan mendukung pemerintahan yang lebih berorientasi pada keahlian, zaken kabinet bisa menjadi model yang efektif.
Namun, jika resistensi politik terlalu besar, zaken kabinet hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi nyata. Prabowo perlu memastikan bahwa kabinet yang dibentuk tidak hanya berbasis kompetensi, tetapi juga memiliki dukungan politik yang cukup untuk menjalankan pemerintahan secara stabil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, zaken kabinet menawarkan peluang besar bagi reformasi pemerintahan di Indonesia, namun keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan Prabowo untuk menyeimbangkan antara tuntutan politik dan kebutuhan akan profesionalisme
