Zaken Kabinet Prabowo Subianto: Peluang, Tantangan, dan Realitas Politik
Konsep zaken kabinet, di mana posisi menteri diisi oleh para profesional yang memiliki keahlian teknokratik daripada tokoh politik, kembali mengemuka dalam perbincangan politik Indonesia seiring dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden (yang dalam hitungan hari akan dilantik sebagai Presiden RI). Gagasan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memastikan bahwa kementerian dipimpin oleh individu yang kompeten dalam bidangnya, tanpa harus terikat pada kepentingan politik partai apalagi mereka yang merasa berjasa sehingga tanpa kompetensi pun berpeluang jadi menteri. Namun, di balik idealisme konsep ini, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus dihadapi jika Prabowo ingin mewujudkan zaken kabinet di Indonesia.
Peluang Zaken Kabinet
Zaken kabinet bukanlah konsep baru di dunia, terutama di negara-negara yang sedang menghadapi krisis politik atau ekonomi. Contohnya, Italia dan Yunani pernah menerapkan pemerintahan berbasis teknokrat dalam upaya menyelamatkan negara dari krisis keuangan. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kabinet semacam ini bisa menjadi solusi dalam situasi tertentu, terutama saat profesionalisme dan keahlian teknis lebih dibutuhkan daripada agenda politik.
Di Indonesia, kabinet berbasis teknokrat juga pernah muncul, meskipun dalam bentuk yang terbatas. Sebagai contoh, di era Demokrasi Parlementer, kabinet zaken diperkenalkan sebagai salah satu cara untuk meredam konflik antarpartai yang sering terjadi saat itu. Dalam konteks ini, peluang untuk merealisasikan zaken kabinet pada masa pemerintahan Prabowo bisa terbuka, terlebih dengan wacana modernisasi pemerintahan dan desakan untuk efisiensi birokrasi.
Ahli politik Indonesia, seperti Dedi Kurnia Syah dari Indonesia Political Opinion, mengungkapkan bahwa mewujudkan kabinet zaken di pemerintahan Prabowo bukanlah hal yang mustahil, meskipun akan memerlukan keberanian besar. Menurut Dedi, "Dengan kabinet profesional sekalipun, masih memungkinkan untuk tetap menjaga keseimbangan politik dan koalisi, asal Prabowo berani mengambil langkah ini." Dalam hal ini, Prabowo tetap bisa berkoalisi dengan partai politik tanpa harus mengorbankan prinsip zaken kabinet. Profesionalisme yang diterapkan justru bisa menjadi aset untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.
Tantangan Politik
Namun, pelaksanaan zaken kabinet di Indonesia tak luput dari sejumlah tantangan. Sistem politik Indonesia sangat bergantung pada koalisi partai politik, di mana partai memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah. Koalisi besar yang mendukung Prabowo dalam pemilu tentu akan menginginkan tempat di kabinet sebagai imbalan atas dukungan politik mereka. Dalam hal ini, resistensi dari partai politik menjadi tantangan utama untuk mewujudkan kabinet berbasis profesional.
Menurut Arfianto Purbolaksono dari The Indonesian Institute, "Koalisi gemuk yang ada di sekitar Prabowo akan menjadi kendala terbesar dalam pembentukan kabinet zaken. Kecuali jika Prabowo bisa mensyaratkan bahwa partai koalisi menyetorkan kader dengan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan prinsip zaken kabinet." Dengan kata lain, para menteri yang berasal dari partai politik tetap bisa dipertimbangkan, asalkan mereka memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan bidang yang akan mereka pimpin.
Dalam politik Indonesia, partai cenderung memprioritaskan loyalitas politik daripada keahlian teknis. Oleh karena itu, meyakinkan partai untuk mendukung zaken kabinet yang berbasis profesional akan memerlukan negosiasi yang rumit. Ditambah lagi, jika kabinet zaken benar-benar diwujudkan, ada kekhawatiran bahwa dukungan legislatif terhadap kebijakan pemerintah akan melemah, mengingat partai politik mungkin merasa kurang terwakili.
Keuntungan Zaken Kabinet
Jika Prabowo berhasil mengatasi tantangan ini, zaken kabinet memiliki beberapa kelebihan yang patut dipertimbangkan. Pertama, pemerintahan yang diisi oleh para profesional yang kompeten di bidangnya berpotensi meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil, karena keputusan yang dibuat lebih berdasarkan data dan keahlian teknis daripada kepentingan politik. Hal ini dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Kedua, zaken kabinet dapat memotong birokrasi yang cenderung gemuk dan tidak efisien. Dengan menempatkan orang-orang yang tepat di posisi yang tepat, Prabowo bisa merampingkan pemerintahan dan membuatnya lebih responsif terhadap tantangan pembangunan. Menurut pakar kebijakan publik dari London School of Economics, Kevin Featherstone, dalam konteks krisis Yunani, pemerintahan teknokrat membantu mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang selama ini dianggap korup dan tidak kompeten. Di Indonesia, hal serupa bisa terjadi jika zaken kabinet diterapkan, terutama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Kekurangan Zaken Kabinet
