Dari segi psikologi, menurut ahli seperti Abraham Maslow dengan teori kebutuhan hierarkinya, kaderisasi dalam partai memberikan rasa memiliki dan aktualisasi diri kepada para kader. Mereka yang telah melewati proses kaderisasi merasa diakui dan diprioritaskan, yang secara psikologis meningkatkan motivasi mereka untuk berkontribusi lebih banyak. Namun, ahli psikologi politik seperti Leon Festinger juga menekankan potensi disonansi kognitif jika kader yang kurang kompeten dipilih hanya karena loyalitas, dapat mengakibatkan ketidakpuasan baik di internal partai maupun di masyarakat.
Dari perspektif sosiologi dan politik, Maurice Duverger, seorang sosiolog politik, menekankan bahwa partai politik yang kuat harus memiliki sistem kaderisasi yang baik untuk menciptakan pemimpin yang dapat mempertahankan kontinuitas ideologi dan kebijakan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa terlalu mengutamakan kader internal dapat mengisolasi partai dari dinamika sosial yang lebih luas, sehingga memperlemah daya tarik partai di masyarakat. Dari segi hukum, ahli seperti Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyoroti pentingnya partai politik untuk tidak hanya fokus pada internal kaderisasi tetapi juga memperhatikan aturan hukum dalam proses pencalonan, memastikan bahwa pemilihan calon tetap berlandaskan meritokrasi dan transparansi.
Catatan ini juga penting untuk diperhatikan oleh semua partai politik. Dengan demikian partai akan memilih kadernya yang memang layak dan pantas (sesuai system merit), punya kapasitas dan kapabilitas. Semoga para kader (dari partai manapun) dapat menjalankan amanah rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Setelah terpilih, bekerjalah untuk rakyat, bukan untuk partai. Jika tidak terpilih, jangan menyalahkan rakyat, tetapi perkuat kapasitas secara internal di dalam partai.
