5. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislatif
Masyarakat memiliki peran penting dalam sistem kedaulatan hukum melalui partisipasi dalam proses legislasi. Pemilihan umum yang bebas dan adil memungkinkan rakyat untuk memilih wakil mereka di lembaga legislatif, yang kemudian bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mencerminkan kepentingan masyarakat.
6. Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan hukum. Ini termasuk transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah oleh lembaga-lembaga yang berwenang serta masyarakat sipil.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, Indonesia berusaha untuk mewujudkan kedaulatan hukum yang tidak hanya menjadi konsep teoritis tetapi juga menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Indonesia memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan untuk mencapai tujuan ini:
Langkah-Langkah Memastikan Penerapan Hukum yang Adil dan Merata
1. Penyusunan Kebijakan yang Inklusif
Pemerintah berupaya menciptakan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat, serta memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat.
2. Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel
