Widyo Pramono
Lahir di Nganjuk 7 Agustus 1957, ia seorang Jampidus sejak 21 Nov 2013. Karir awalnya sebagai jaksa terukir di Kejari Jakarta Selatan 1988. Dia dua kali memimpin Kejati: di Papua 2008 dan Jawa Tengah 2010.
Di tangannya, beberapa kali kasus besar ia tangani. Yang mutakhir: kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta 2012. Kasus ini menjerat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono; dan Drajat Adhyaksa, Sekretaris Dishub provinsi yang dulunya dipimpin oleh Presiden RI: Jokowi.
Di sini pula yang agak mengganjal. Ketika namanya menguat sebagai calon Jaksa Agung yang didukung oleh internal institusi ini, sejumlah pihak menilai menjadi barter kasus bus karatan itu yang diduga melibatkan sang presiden. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di antara pihak yang menilai semacam itu.
Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu juga menilai yang bersangkutan kurang layak. Menurut Tri Sasono, Ketua bidang Hubungan Antar Lembaga FSP ini, sepanjang menjadi Jampidsus, ada tiga kasus korupsi besar di BUMN yang di-SP3-kan dan penyidikannya tidak optimal. Yaitu korupsi PLN, Indosat M3 dan PT KAI.
Yunus Husein
Lahir di Mataram, 29 Desember 1956, Master Hukum International Legal Studies dari Washington College of Law, The American University, Washington D.C ini memulai karirnya sebagai staf pemeriksa keuangan di Bank Indonesia (BI) pada 1982-1985.
Memimpin Direktorat Hukum BI 2002, di tahun yang sama ia diangkat sebagai Kepala PPATK pertama kali dan menjabat dua periode sejak lembaga ini terbentuk. Ia amat berperan dalam menciptakan arsitektur lembaga penyuplai bukti kejahatan keuangan/perbankan tersebut.
Tahun 2011, Doktor Hukum UI ini masuk dalam bursa delapan besar calon pimpinan KPK. Fraksi Partai Demokrat di Komisi Hukum DPR RI full mendukungnya. Tapi dalam seleksi akhir melalui voting,ia kalah.