 Implikasi Politik Supersemar
Supersemar menandai dimulainya Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Pada masa Orde Baru, Supersemar dipandang sebagai momen penting dalam penyelamatan negara dari ancaman komunisme dan kekacauan. Namun, di sisi lain, banyak yang menilai bahwa Supersemar merupakan titik awal dari terpinggirkannya Soekarno secara politis dan dipaksa mundur dari panggung kekuasaan.
 Soeharto, melalui Supersemar, mendapatkan dukungan dari militer dan berbagai kelompok masyarakat untuk menumpas PKI serta mengendalikan pemerintahan secara de facto. Dampak dari Supersemar tidak hanya mempengaruhi masa depan politik Indonesia, tetapi juga berimbas pada kebijakan-kebijakan negara yang semakin represif di bawah rezim Soeharto.[5] Banyak peristiwa penting seperti pembantaian massal terhadap simpatisan PKI dan penahanan tanpa proses hukum menjadi bagian dari sejarah kelam yang dikaitkan dengan legitimasi Supersemar.
Penutup
Supersemar tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Indonesia. Ketidakjelasan mengenai keaslian dokumen, proses penyerahan, dan dampaknya terhadap pergantian kekuasaan membuat peristiwa ini selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Terlepas dari kontroversinya, Supersemar telah mengubah arah sejarah Indonesia dengan cara yang dramatis, terutama dalam kaitannya dengan peralihan dari era Soekarno ke Soeharto dan munculnya Orde Baru.
 Kontroversi seputar Supersemar mencerminkan kompleksitas sejarah politik Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Keberadaan beberapa versi dokumen, ketidakjelasan perintah yang diberikan Soekarno, serta implikasi politis yang begitu besar dari surat ini menjadikan Supersemar sebagai salah satu topik yang terus diperdebatkan oleh sejarawan hingga hari ini. Terlepas dari bagaimana surat ini digunakan, Supersemar memainkan peran penting dalam peralihan kekuasaan yang mengubah jalannya sejarah Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengungkap kebenaran di balik Supersemar perlu terus dilakukan agar generasi masa depan dapat memahami dinamika politik yang melatarbelakangi lahirnya Orde Baru.
Depdikbud, Milik. ‘Sejarah Surat Perintah 11 Maret 1966’.
Mahardika, Ahmad Gelora. ‘Problematika Yuridis Penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 3, no. 1 (17 March 2023): 68–90. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.68-90.
———. ‘Problematika Yuridis Penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia’. Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan 3, no. 1 (17 March 2023): 68–90. https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.1.68-90.
Roosa, John. ‘Gerakan 30 September Dan Kudeta Suharto’.
Setia, Nanda. ‘Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980’. Journal of Indonesian History 11, no. 1 (7 July 2023): 44–54. https://doi.org/10.15294/jih.v11i1.59178.
Wardaya, F. X. Baskara Tulus. Suara di balik prahara: berbagi narasi tentang tragedi ’65. Cet. 1. Yogyakarta: Galangpress, 2011
