Teori Keynes: Prinsip, Aplikasi dan Relevansinya dalam Ekonomi Kontemporer

A. Profil John Maynard Keynes

John Maynard Keynes, Baron Keynes ke-1, adalah ekonom Inggris yang gagasannya mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Keynes lahir pada 5 Juni 1883 di Cambridge, Inggris. Ia merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20 dan pendiri makroekonomi modern. Keynes memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Ia menentang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Menurut Keynes, permintaan agregat menentukan tingkat aktivitas ekonomi, dan kurangnya permintaan akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama. 

Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi dengan pandangannya yang radikal. Ia diakui sebagai salah satu tokoh yang mendorong penerapan kebijakan Keynesian di hampir semua negara kapitalis di dunia setelah Perang Dunia II. Meskipun pengaruhnya memudar pada tahun 1970-an, pemikiran Keynes tetap relevan dalam memahami dinamika ekonomi global. Majalah time menyebutnya sebagai salah satu dari "most important people of the century" karena gagasannya yang mungkin berhasil mencegah runtuhnya kapitalisme.

 Teori Keynesian berasal dari bukunya yang disebut "The General Theory of Employment, Interest, and Money", yang diterbitkan pada tahun 1936. Dalam buku ini, Keynes membahas konsep tentang bagaimana agregat permintaan mempengaruhi output dan tingkat kemiskinan. Selain itu, ia membahas fungsi pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. 

Perubahan besar dalam pemikiran ekonomi dan kebijakan dipicu oleh depresi hebat dan jaminan ekonomi klasik untuk mengatasi masalah tersebut. Banyak ekonom dan pemerintah di seluruh dunia, yang mencari solusi untuk mengatasinya depresi ekonomi, mendukung teori Keynesian. Jadi, Teori Keynesian muncul sebagai respons atas kegagalan ekonomi selama depresi besar dan kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman baru tentang bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana pemerintah dapat berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Teori ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi depresi dan kemiskinan.

 Pada tahun 1925 ia menentang kembalinya Inggris ke standar emas dengan rasio dolar terhadap pound sebelum perang sebesar $4,86, dan, jauh sebelum perang. depresi hebat , Keynes menyatakan atas terus-menerusnya pengangguran di kalangan penambang batu bara Inggris, pekerja galangan kapal, dan buruh tekstil. Para ekonom yang "terhormat" masih mengharapkan penyesuaian otomatis dari pasar bebas untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan Departemen Keuangan yakin bahwa pekerjaan umum tidak ada gunanya, karena setiap peningkatan beban pemerintah Defisit kemungkinan besar akan menyebabkan penurunan yang sama dalam investasi swasta. Meskipun Keynes tidak dapat memberikan sanggahan teoritis atas pendapat para ekonom lainnya tetapi ia tetap melakukan agitasi untuk pekerjaan umum.

 Dalam Teori Umum Ketenagakerjaan, Bunga, dan Uang, yang dikembangkan oleh Keynes, di sebutkan bahwa dasar ekonomi untuk program ketenagakerjaan pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi masalah tingginya pengangguran. Teori Umum ini merupakan salah satu karya ekonomi paling berpengaruh dalam sejarah, meskipun pesan yang terkandung dalam teksnya masih sering memicu perdebatan di kalangan ekonom tentang apa yang sebenarnya diungkapkan Keynes. Keynes berpendapat bahwa mengurangi tingkat upah tidak akan efektif dalam mengatasi kemiskinan. 

Sebaliknya, ia mengusulkan bahwa kunci untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menjalankan defisit anggaran. Pemerintah, yang pada umumnya mencari alasan untuk meningkatkan pengeluaran, dengan antusias menerima pandangan Keynes, dan hal ini juga mendapat dukungan dari banyak sesama profesional ekonominya.

 Teori Utama ini menjadi karya terakhir Keynes karena pada tahun 1937, dia mengalami serangan jantung. Dua tahun kemudian, meskipun belum pulih sepenuhnya, ia kembali menjadi pengajar di Universitas Cambridge. Selama periode ini, ia menulis tiga artikel yang memiliki dampak besar, yang berjudul "Pendanaan Perang: How to Pay for the War" (1940; kemudian dicetak ulang sebagai Collected Writings, vol. 9, 1972), dan ia juga kembali bekerja di Departemen Keuangan sebagai penasihat serba guna. Keynes juga memainkan peran yang signifikan dalam Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. 

Namun, lembaga-lembaga yang dihasilkan dari konferensi tersebut, yaitu Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, lebih cenderung mencerminkan pandangan dan teori ekonomi yang berasal dari Departemen Keuangan Amerika Serikat daripada pemikiran Keynes. Salah satu peran publik terakhirnya adalah terlibat dalam negosiasi pinjaman senilai miliaran dolar yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Inggris pada musim gugur dan awal musim dingin tahun 1945. Keynes wafat pada 21 April 1946 di Sussex pada usia 62 tahun. Pemikirannya terus mempengaruhi ilmu ekonomi hingga saat ini, dan ia tetap dikenang sebagai salah satu ekonom abad ke-20 paling terkenal di Britania Raya.

 Indonesia mengalami tantangan ekonomi yang signifikan pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Akibat Perang Dunia II, negara ini menghadapi kerusakan infrastruktur dan sumber daya yang perlu diperbaiki. Presiden Soekarno memperkenalkan teori Keynesian di Indonesia pada tahun 1950-an, dengan kontribusi ekonom Indonesia yang belajar di luar negeri, seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro. Saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1957, pemerintah mulai menerapkan teori Keynesian dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasinya. Untuk menghadapi masalah pasca perang, Indonesia memulai berbagai kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 1950-an yang melibatkan infrastruktur dan industrialisasi. 

Pendekatan ini mencerminkan pemikiran ekonomi Keynesian tentang peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Indonesia terus menerapkan pendekatan pembangunan berorientasi ekonomi yang dipengaruhi oleh teori Keynesian hingga saat ini. Hal ini melibatkan investasi pemerintah dalam sektor-sektor kunci, infrastruktur, dan industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan. Meskipun terbukti berhasil, teori Keynesian memiliki kekurangan, seperti potensi inflasi dan campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam pasar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan dengan bijak ketika menggunakan Teori Keynesian sebagai dasar untuk kebijakan ekonomi mereka.

B. Teori J.M. Keynes

Inti pokok dalam sistem pemikiran J.M Keynes adalah sebagai berikut:

1. Hasrat berkonsumsi (propensity to consume)

Pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat ditambah investasi total agregat. Tingkat konsumsi bergantung pada hasrat seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi.

2. Tingkat bunga (interest) yang memiliki kaitan dengan dengan preferensi likuiditas (liquidity preference)

Tingkat bunga menurut Keynes bukanlah pencerminan dari penawaran tabungan dan permintaan investasi, melainkan tingkat bunga merupakan variabel bebas (independent) dari kedua hal tersebut. Tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas. Sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas.

3. Efisiensi marginal dari investasi modal (marginal efficiency of capital)

Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi marginal dari investasi modal, yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Jelaslah bahwa ekspektasi tersebut adalah yang positif dan menguntungkan investor itu.

4. Preferensi Likuiditas (Liquidity Preference)

Pada saat masa aliran monetarisme, timbul pertanyaan mengenai demand for money dan supply of money. Pertanyaan ini dijawab oleh Keynes dengan teorinya, liqudity preference, yang menjelaskan tentang bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek dan tingkat bunga tersebut disesuaikan untuk menyeimbangkan demand for money dan supply of money. Teori ini menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang, alasannya karena tingkat bunga merupakan opportunity cost dari memegang uang. Ada tiga motif orang yang memegang uang: Motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi.

5. Tentang Upah

Kaum klasik mengatakan bahwa pengangguran tinggi karena upah yang kaku (wage rigidity), yang disebabkan oleh adanya aturan upah minimum (minimum wage), kontrak kerja, dan serikat pekerja (labor union). Keynes menolak semua pendapat klasik yang di atas. Keynes berpendapat bahwa upah nominal lah yang mengikat pekerja dan menyebabkan pengangguran. Sehingga untuk menurunkan pengangguran, solusinya adalah menurunkan upah riil dengan cara menurunkan upah nominal lebih besar dari tingkat inflasi.

6. Tentang Tabungan (Saving)

Menurut Keynes, tingkat saving harus lebih tinggi dari plan investment. Tapi juga tidak baik kalau tingkat saving-nya itu berlebihan, karena akan berdampak pada terjadinya resesi perekonomian bahkan terjadi depresi.

C. Relevansi Teori Keynes Terhadap Kondisi di Indonesia Berdasarkan Bukti

1. Subsidi Pemerintah

Subsidi sebagai wujud dukungan dari pemerintah kepada masyarakatnya untuk dapat menurunkan harga yang dibayarkan konsumen karena pemerintah membantu menurunkan biaya produksi.

 

Berdasarkan gambar tersebut, dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2015 sampai 2020 belanja subsidi mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,13 persen. Pada tahun 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19, belanja subsidi mengalami kenaikan sebesar Rp248.557,6 miliar rupiah. Pertumbuhan belanja subsidi pada periode tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, nilai ubah rupiah, dan volume konsumsi benda bersubsidi.

Dalam APBN subsidi dibedakan menjadi dua yaitu subsidi energi dan nonenergi. Subsidi energi ditujukan untuk menstabilkan harga BBM. Sedangkan subsidi non-energi terdiri dari subsidi pangan, pupuk, benih, Public Service Obligation (PSO), kredit program, dan subsidi pajak. Pada tahun 2018-2020, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan besaran tetap untuk minyak solar. Realisasi dari subsidi listrik pada tahun 2020 sampai 2021 dalam rangka penindakan akibat pandemi Covid-19, pemerintah menerapkan subsidi listrik untuk kalangan rumah tangga dengan energi 900 VA non DTKS (RI 900 VA) dan kebijakan memberikan diskon listrik. Di sisi lain, subsidi non-energi pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami perkembangan cenderung fluktuatif disebabkan pemerintah memberikan subsidi pangan, subsidi bunga kredit program, subsidi pupuk, dan subsidi benih.

2. Stimulus Pemulihan Ekonomi Indonesia Saat Covid-19

Besarnya dampak ekonomi dari Covid-19 memicu respon dari pemerintah berupa kebijakan fiskal dan stimulus untuk menstabilkan perekonomian. Intervensi pemerintah berupa kebijakan fiskal dan dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian saat itu relevan dengan teori keynes. Seidman (2012) menyatakan bahwa stimulus fiskal berdasarkan teori Keynesian adalah berupa pemotongan pajak sementara atau peningkatan sementara dalam pengeluaran pemerintah (transfer atau purchase) untuk meningkatkan permintaan agregat selama resesi ketika permintaan agregat terlalu lemah untuk menghasilkan produksi dan lapangan kerja normal.

Dalam menghadapi krisis tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan paket stimulus fiskal secara masif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasiona (PEN) dengan anggaran sebesar 589,65 triliun rupiah. Sebesar Rp 205,20 T dari dana PEN dialokasikan untuk boosting perekonomian dari sisi demand, yaitu melalui perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun dan insentif perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp 1,3 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Pada 2021, Program Pemulihan Ekonomi Nasional dianggarkan 2 kali lipat dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 744 triliun sesuai dengan UU APBN 2021, dengan anggaran pada perlindungan sosial sebesar 94,79 triliun.

Salah satu bentuk perlindungan sosial diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pengendalian tingkat kemiskinan terutama di saat pandemi Covid-19 selain BLT Dana Desa, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Pra Kerja dan bantuan lainnya. Dengan adanya pandemi Covid-19, rumah tangga yang kurang mampu seringkali terpaksa menjual aset-aset produktif dan menambah utang. Namun karena adanya bantuan tunai sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin, mereka cenderung menahan penjualan aset produktif yang dimiliki.

Keynes juga menegaskan, kontrol pusat yang diperlukan untuk memastikan terwujudnya full-employment akan melibatkan fungsi pemerintah. Sehingga, dalam keadaan resesi, pemerintah sebagai kontrol pusat dapat menggunakan salah satu komponen kebijakan makro ekonomi yaitu fiskal, yang mampu secara langsung berdampak pada permintaan efektif, sehingga dapat menggantikan pengeluaran swasta yang berkurang, mencegah tidak cukupnya permintaan efektif. Dalam hal ini, stimulus fiskal keynesian berarti menggunakan pemotongan pajak, transfer, dan pembelian pemerintah untuk meningkatkan permintaan agregat. Dengan begitu, di tengah resesi pada krisis pandemi Covid-19, melalui kebijakan fiskal ekspansif dengan stimulus fiskal dapat menjadi katalis bagi permintaan.

3. Kebijakan sektor pariwisata pada pandemi Covid-19

Teori Keynes, atau yang dikenal sebagai teori Keynesian, muncul berdasarkan gagasan ekonomi yang berkembang di Inggris pada abad ke-20. Maynard Keynes memperkenalkan pandangan bahwa ekonomi campuran, di mana negara dan sektor swasta sama-sama memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi adalah prinsip yang efektif.

Teori Keynesian mengklaim bahwa ada hubungan antara aspek makroekonomi dan perilaku individu dalam mikroekonomi. Keynes meyakini bahwa masalah ekonomi adalah hal yang kompleks, dan tidak bisa diuraikan menjadi masalah-masalah khusus yang terpisah, seperti yang diterima dalam pemikiran ekonomi laissez-faire. Bagi Keynes, pemahaman tentang ilmu ekonomi tidak hanya terbatas pada uang, meskipun uang tetap memiliki peran penting sebagai pendorong aktivitas ekonomi. Keynes menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Dalam pandangannya, pemerintah dapat mengelola permintaan konsumen melalui kebijakan fiskal, seperti pengaturan pajak, yang dapat mengendalikan inflasi dan pengangguran.

Sebagai contoh situasi Keynesian, selama pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia merespon penurunan pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan stimulus dalam sektor pariwisata. Kebijakan ini mencakup alokasi dana ke maskapai penerbangan sejumlah tertentu sebagai insentif diskon tiket pesawat dan promosi pariwisata. Namun, pendanaan ini tidak terbukti efektif karena situasi pandemi yang terus memburuk, sehingga dampak kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, terdapat keterbatasan dalam penerapan teori investasi Keynes. Kebijakan pemerintah saja tidak selalu mampu memulihkan ekonomi sepenuhnya, terutama ketika anggaran pemerintah terbatas dan utang publik dapat meningkat. Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan mendukung berbagai sektor usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja baru. Dalam hal ini, peran konsumen dan inovasi usaha dari masyarakat juga diperlukan untuk menstabilkan kurva ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran.

 

Referensi 

Carolina, M. 2022. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan." Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara 7:165--80.