20 Tahun Lebih Otonomi Daerah Berjalan, Apakah Telah Sesuai Harapan?

Indonesia merupakan negara kesatuan, tapi apakah pengembangan wilayah harus diatur oleh satu badan? Tentu tidak, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga sangat sulit untuk meratakan pengembangan di setiap wilayah hanya dengan satu kepala saja.

Itulah mengapa Indonesia memiliki konsep otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun mengapa Indonesia mengambil konsep otonomi daerah? Padahal masih banyak konsep mengenai pengembangan wilayah. Seperti Amerika Serikat misalnya yang memilih membagi wilayahnya menjadi beberapa negara bagian.

Indonesia merupakan negara kesatuan, itulah mengapa konsep negara serikat tidak begitu cocok dengan kultur bangsa ini. Negara serikat mungkin akan mempercepat pemerataan ekonomi, namun akan terjadi ancaman yang lebih besar berupa perpecahan. Indonesia sendiri pernah menjadi negara serikat hingga tahun 1950, hingga berubah menjadi negara kesatuan.

Pada Era Orde Baru, pengembangan wilayah di Indonesia masih bersifat terpusat atau diatur oleh kepala negara. Meskipun terdapat kepala daerah, namun mereka tidak memiliki wewenang lebih luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Sehingga menimbulkan ketimpangan pada pengembangan wilayah di Indonesia. Sehingga pada era reformasi peraturan otonomi daerah disempunakan, dimana pemerintah daerah berhak dalam mengatur dan mengurus sendiri wilayahnya dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Otonomi daerah telah berjalan lebih dari 20 tahun, namun apakah penerapan otonomi daerah telah sesuai dengan yang diharapkan? Karena masih terdapat berbagai permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam penerapannya. Lantas Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah? Serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut?

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah masih dijumpai banyak masalah

• Eksploitasi pendapatan daerah

Pemerintah daerah memiliki wewenang lenoh dalam mengatur wilayahnya sendiri, termasuk keuangan daerah tersebut. Mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah tersebut diatur oleh pemerintah daerah. Kewenangan semacam ini dapat memunculkan risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah dengan kekuatannya akan berusaha untuk meningkatkan pemungutan pajak dan retribusi yang memberikan beban terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus dapat memberikan opsi lain terhadap pendapatan daerah. Investasi dapat menjadi kekuatan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di wilayahnya. Sehingga masyarakat tidak akan terbebani dengan banyaknya pemungutan pajak dan retribusi.

• Korupsi pemerintah daerah

Adanya otonomi daerah akan menimbulkan raja -- raja kecil di wilayah Indonesia. Pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengelola keuangan daerah, sehingga korupsi dapat lebih mudah dilakukan. Korupsi dapat dikatan sebagai penyakit bawaan pejabat di Indonesia, bahkan pemberitaan korupsi telah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Hal ini akan lebih merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Sehingga masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin yang jujur, bertanggungjawab, dan berani mengambil keputusan demi kepentigan rakyat.

• Pemahaman konsep berpikir otonomi daerah yang belum matang

Otonomi daerah merupakan pengembangan ekonomi melalui pendekatan wilayah, bukan sectoral. Pemerintah daerah perlu paham akan konsep pengembangan wilayah dengan asas desentralisasi, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan asas desentralisasi sendiri adalah membagi pekerjaan kepada pemerintah daerah, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak. Dengan ini pemerintah daerah bertanggungjawab atas segala bentuk penyediaan pelayanan publik di wilayahnya. Sedangkan hal -- hal mengenai pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Pemahaman ini belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia. Begitu banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Penerapan sistem otonomi daerah harus dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga akan menciptakan orang -- orang yang berkompeten dalam mengurus dan mengatur daerah otonom.

• Peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum sempurna

Peraturan menjadi dasar dilaksanakan suatau sistem atau kegiatan, sehingga dalam menciptakan suatu peraturan diperlukan kejelasan dan ketegasan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus erat, guna menghindari kesalahpahaman di antara keduanya. Pemerintah pusat perlu serius dalam memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah. Namun perlu ada ketegasan aturan agar pemerintah daerah tidak telalu leluasa hingga mampu membangkang pada negara.

Otonomi daerah juga dapat menimbulkan gejala etno-sentrisme atau kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daearah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekruitmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya. Kemerdekaan Timor Timur dapat menjadi pelajaran dari pentingnya penguatan pada peraturan terkait otonomi daerah.

Nah dengan ini kita dapat mengatahui berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan otonomi daerah lebih baik lagi. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerinah daerah, hingga masyarakat.

• Ketegasan penegak hukum

Penegak hukum seperti TNI, POLRI, KPK, hingga Lembaga yudikatif harus terus ditegakkan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Korupsi menjadi masalah yang tak kunjung hilang dari bangsa ini, korupsi telah masuk di setiap sudut Lembaga di Indonesia. Maka ketegasan dan pertanggungjawaban para penegak hukum sangat diperlukan guna memberantas tikus-tikus berdasi di Indonesia.

• Peraturan yang jelas

Peraturan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Karena sistem yang jelas berasal dari peraturan yang jelas pula, jika peraturan yang dibuat sangat lemah akan menimbulkan berbagai konflik. Pemerintah dapat membuat masterplan pembangunan nasional untuk menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah mereka, agar tetap bersinergi guna menciptakan pemerataan pembangunan.

• Memilih pemimpin yang berkompeten

Masyarakat mungkin telah kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin di negeri ini. Namun setidaknya masyarakat dapat memilih pemimpin dengan melihat track record mereka. Dengan ini pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar -- benar dapat mengelola dan mengatur wilayah dengan baik.

• Peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi memiliki massa yang amat besar, serta menjadi tempat untuk mempersiapkan para pemimpin -- pemimpin baru di masa mendatang. Mahasiswa harus dapat menjadi agent of change dalam mengkritisi kebijakan -- kebijakan pemerintah. Bukan dengan aksi turun ke jalan yang justru merugikan masyarakat, namun melalui pemikiran -- pemikiran, ide -- ide, atau tulisan -- tulisan yang dapat merubah pandangan masyarakat maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Otonomi daerah konsep yang dipilih oleh Indonesia, karena konsep ini sangat cocok dengan kondisi geografis kepulauan kita namun tetap menjadi negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah belum sepenuhnya sempurna. Saat menjalankan suatu sistem akan selalu mengalami suatu hambatan, namun dari hambatan tersebut kita dapat belajar dan memperbaikinya. Efisiensi otonomi daerah bergantung pada kesinambungan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat.