20 Tahun Lebih Otonomi Daerah Berjalan, Apakah Telah Sesuai Harapan?

Pemahaman ini belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah di Indonesia. Begitu banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Penerapan sistem otonomi daerah harus dibarengi dengan penguatan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga akan menciptakan orang -- orang yang berkompeten dalam mengurus dan mengatur daerah otonom.

• Peraturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum sempurna

Peraturan menjadi dasar dilaksanakan suatau sistem atau kegiatan, sehingga dalam menciptakan suatu peraturan diperlukan kejelasan dan ketegasan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus erat, guna menghindari kesalahpahaman di antara keduanya. Pemerintah pusat perlu serius dalam memberikan hak otonomi kepada pemerintah daerah. Namun perlu ada ketegasan aturan agar pemerintah daerah tidak telalu leluasa hingga mampu membangkang pada negara.

Otonomi daerah juga dapat menimbulkan gejala etno-sentrisme atau kedaerahan semakin kuat. Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daearah yang menyangkut pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, rekruitmen birokrasi lokal dan pembuatan kebijakan lainnya. Kemerdekaan Timor Timur dapat menjadi pelajaran dari pentingnya penguatan pada peraturan terkait otonomi daerah.

Nah dengan ini kita dapat mengatahui berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan otonomi daerah lebih baik lagi. Terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerinah daerah, hingga masyarakat.

• Ketegasan penegak hukum

Penegak hukum seperti TNI, POLRI, KPK, hingga Lembaga yudikatif harus terus ditegakkan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Korupsi menjadi masalah yang tak kunjung hilang dari bangsa ini, korupsi telah masuk di setiap sudut Lembaga di Indonesia. Maka ketegasan dan pertanggungjawaban para penegak hukum sangat diperlukan guna memberantas tikus-tikus berdasi di Indonesia.

• Peraturan yang jelas

Peraturan menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Karena sistem yang jelas berasal dari peraturan yang jelas pula, jika peraturan yang dibuat sangat lemah akan menimbulkan berbagai konflik. Pemerintah dapat membuat masterplan pembangunan nasional untuk menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayah mereka, agar tetap bersinergi guna menciptakan pemerataan pembangunan.

• Memilih pemimpin yang berkompeten

Masyarakat mungkin telah kehilangan kepercayaan kepada para pemimpin di negeri ini. Namun setidaknya masyarakat dapat memilih pemimpin dengan melihat track record mereka. Dengan ini pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang benar -- benar dapat mengelola dan mengatur wilayah dengan baik.

• Peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi memiliki massa yang amat besar, serta menjadi tempat untuk mempersiapkan para pemimpin -- pemimpin baru di masa mendatang. Mahasiswa harus dapat menjadi agent of change dalam mengkritisi kebijakan -- kebijakan pemerintah. Bukan dengan aksi turun ke jalan yang justru merugikan masyarakat, namun melalui pemikiran -- pemikiran, ide -- ide, atau tulisan -- tulisan yang dapat merubah pandangan masyarakat maupun pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Otonomi daerah konsep yang dipilih oleh Indonesia, karena konsep ini sangat cocok dengan kondisi geografis kepulauan kita namun tetap menjadi negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah belum sepenuhnya sempurna. Saat menjalankan suatu sistem akan selalu mengalami suatu hambatan, namun dari hambatan tersebut kita dapat belajar dan memperbaikinya. Efisiensi otonomi daerah bergantung pada kesinambungan pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat.