Pemilihan umum adalah cara untuk memberikan hak-hak dasar warga negara; oleh karenaitu, pemerintah harus memastikan bahwa pemilihan umum diadakan secara teratur dan adil. menetap. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, rakyat juga harus diberi kesempatan untuk memilih tentang segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Hak asasi manusia dilanggar ketika pemerintah gagal menjamin terselenggaranya pemilu, memperlambat pemilu tanpa izin wakil rakyat, atau tidak mengambil tindakan untuk menghentikan pemilu berlangsung secara sah. (Didik Sukriono, 2009: 12). (Hasibuan, 2023)
Di Indonesia Pemilihan umum dilakukan setiap lima tahun sekali berdasarkan prinsip-prinsip luberjudil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan aDIL) (UUD RI 1945, Pasal 22E (1)). Selain itu juga pasal 22e (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa CPU, Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri, atau independen, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. (UUD RI 1945, Pasal 22E (5)). Sesuai dengan gagasan Jimly Asshiddiqi, pemilu diadakan untuk mewujudkan perubahan kepemimpinan pemerintahan yang lancar dan tertib, melantik pejabat baru di lembaga perwakilan yang berpihak pada kepentingan rakyat, menerapkan konsep kedaulatan rakyat., dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara. (Didik Sukriono, 2009: 20). (Hasibuan, 2023)
Indonesia menggunakan sistem pemilu yang berlaku saat ini karena merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak asasi penduduknya. pemilik kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, karena pemilu dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan untuk kepentingan terbaik semua individu, pemilu dapat dilihat sebagai komponen esensial dari sistem demokrasi. (Hasibuan, 2023)
hasil dan pembahasanÂ
Pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Untuk mencapai kehidupan pemerintahan yang demokratis, masyarakat mempraktekkan demokrasi prosedural dengan cara ini. (Handita  &  Anggraini, 2021). (Arif Prasetyo et al., 2022) Pemilu dianggap sebagai peristiwa kenegaraan penting karena memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dan menyampaikan aspirasi mereka tentang kehidupan politik. Mereka juga penting karena merupakan proses yang secara legal mengatur perpindahan kekuasaan antara individu atau golongan politik tertentu tanpa menggunakan kekerasan atau metode inkonstitusional untuk menentukan pemenang. (Arif Prasetyo et al., 2022)
Cara tidak langsung untuk mempraktikkan demokrasi adalah melalui pemilu, yang berfungsi sebagai wadah "suara rakyat "untuk diwakili oleh perwakilan yang dipilih melalui proses" elektoral". Selain itu, beberapa faktor mempengaruhi seberapa baik prosedur dan proses seleksi dilaksanakan. Penulis membahas tidak kurang dari tiga mata pelajaran: budaya politik, struktur sosial masyarakat, dan modernitas dan kesejahteraan.
Salah satu jenis demokrasi perwakilan, masyarakat mempercayakan pemilihan umum suara yang dia berikan pada wakil-wakilnya telah dipilih untuk mengelola pemerintahan. Ini adalah pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang kemudian akan dilaksanakan langsung melalui pemilihan umum. Dalam prosesnya, pemilihan dilakukan pada asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, yang biasa dikenal sebagai Luberjurdil. (Aulia, 2016)
presidensial secara metodis dan bekerja sama erat dengan DPR yang berperan sebagai penguat kebijakan pemerintahan presidensial. Presiden dapat memanfaatkan kewenangan kepresidenannya dengan dukungan kuat di Parlemen, yang berfungsi sebagai pengawas pemerintah melalui tanggung jawab utamanya sebagai anggota parlemen. Dengan demikian, sistem pemilu serentak harus didukung oleh sistem dasar multi partai sebagai komponen krusial pemilu (Nashrullah, 2023
Demokrasi menghormati kebebasan setiap orang. Orang-orang di negara ini memiliki hak -- hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, berkumpul, dan berkomunikasi. Hukum menjamin bahwa pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menghentikan hak-hak ini.
Pemungutan suara langsung mengacu pada kebebasan setiap warga negara untuk memberikan suaranya tanpa melibatkan perantara. selain itu, tidak memiliki level.
Umum menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat berhak untuk memberikan suara
