"Disruption Government" (Bagian-1)

Untuk mewujudkan disruption government maka perlu diadopsi nilai-nilai entrepeneurship dalam menjalankan aktivitas birokrasi. Nilai-nilai birokrasi konservatif seperti legal-formal, hirarki, prosedur digantikan nilai-nilai baru seperti fleksibilitas, performance-based pay, kompetisi dan efisiensi. 

Konsekuensi dari diberlakukannya nilai-nilai entreprenurship ini adalah dihapuskannya model birokrasi weber yang cenderung kaku dan formal. Contoh riil dari model birokrasi ini adalah yang dilakukan California Park Department, dimana para pejabat dibebaskan melaksanakan anggaran demi tercapainya tujuan organisasi tanpa terikat sistem perencanaan anggaran yang mengikat pada setiap item belanja.

Disruption government membawa sebuah perubahan besar dalam sistem manajemen pemerintahan yang berdampak pada diperlukannya pengurangan besar-besar aturan legal, prosedur serta penghapusan sistem hirarki. 

Dalam kacamata birokrasi dewasa ini, kondisi ini memang dikhawatirkan menimbulkan celah besar yang dapat mengakibatkan penyimpangan, aktivitas di luar kewenangan, peningkatan praktek korupsi dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum lainnya. Sehingga kata kunci dalam penerapan disruption government tidak hanya soal kompetensi, talenta, dan inovasi, tapi juga moralitas.

Kompetensi, talenta dan inovasi dari para individu dalam sistem disruption government memang seyogyanya diberi fleksibilitas dan kebebasan yang tidak lagi terkungkungan aturan dan prosedur yang kaku, sehingga diharapkan terwujud hasil kerja yang beroreintasi outcome tidak sekedar mengejar realisasi penyerapan anggaran. 

Mereka tidak dituntut memenuhi jam kerja secara kuantitatif, tapi diberi target kinerja yang terukur, jelas dan spesifik serta pemberian sistem kompensasi dan reward yang adil dan menjanjikan untuk mempertahankan talenta yang dimiliki organisasi. 

Fleksibilitas perlu diberikan kepada setiap anggota organisasi dengan bantuan teknologi informasi, sehingga mereka dapat bekerja tanpa harus terikat kondisi ruang dan waktu di tempat kerja.  

Kelonggaran yang diberikan bagi birokrasi di era disruption government, menuntu pemerintah untuk memiliki pegawai dengan moralitas yang kuat. Moralitas ini berisi karakter-karakter dengan integritas, kejujuran, semangat pantang menyerah, serta idealisme yang tinggi. 

Disruption government, jelas tidak memberi tempat bagi para pegawai yang berkarakter pragmatis, yang harus di-disrupt dari pohon birokrasi, karena sibuk meraih keuntungan illegal dari pengelolaan anggaran.