Di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, masalah perusahaan rokok dan tenaga kerja yang mengakibatkan bangkrutnya pabrik-pabrik kecil dan banyaknya pengangguran di Indonesia. Pengusaha rokok di daerah kita kini berguguran, mereka yang dicap ilegal didatangi polisi, dirampas alat produksinya, dan rokok disita. Namun begitu pabrik rokok ilegal itu hilang, muncul pabrik rokok kecil baru dengan izin resmi dari pemerintah. Dan ternyata itu milik perusahaan rokok besar dengan merek yang mendunia. Fakta bahwa penerimaan negara dari cukai rokok pada 2009 bernilai Rp55 triliun, industri rokok menyerap sedikitnya enam juta tenaga kerja, mereka juga memperjuangkan hak hidup pabrik rokok kecil, dan sebagainya. Sekarang banyak anggota masyarakat lebih-lebih perokok usia muda. Tampak sekali di negeri kita ini aksi penyadaran tentang dampak buruk rokok masih sangat lemah dan perlu untuk terus digelorakan, karena kita tentu tidak menginginkan keluarga ataupun orang-orang yang kita cintai menjadi korban akibat kecanduan rokok tersebut.
Kasus tenaga kerja di Indonesia khususnya di PT Freeport Inonesia, Bukan Sekedar Masalah Renegosiasi Tapi Menegakkan Kedaulatan RI. Sudah 44 tahun aktivitas pertambangan emas PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) bercokol di tanah Papua. Namun selama itu pula kedaulatan negara ini terus diinjak-injak oleh perusahan asing tersebut. Dibandingkan PT Freeport yang memiliki tenaga kerja dan modal tentu posisi tawar pemerintah saat itu masih kecil.
PT Freeport McMoran Indonesia pun telah berlaku semena-mena kepada karyawan Freeport Indonesia yang kebanyakan adalah orang asli Indonesia. Menurut pengakuan Sekretaris Hubungan Industri Serikat Pekerja Freeport Indonesia, Freeport bersifat eksklusif sehingga akses untuk ke rumah sakit ataupun mess pun juga sulit. Lebih jauh lagi, standart yang dimiliki pekerja Freeport dari Indonesia sama dengan seluruh karyawan Freeport yang ada di seluruh dunia akan tetapi gaji yang diterima oleh pekerja dari Indonesia hanya separuhnya. Sampai sekarang pihak management Freeport tidak menyetujui tuntutan pekerja Indonesia tersebut. Bukan keadilan yang didapatkan pekerja Freeport dari Indonesia yang menuntut kenaikan gaji akan tetapi tudingan sebagai kelompok separatis lah yang mereka dapat. Padahal mereka hanya menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk memperoleh kesejahteraan.
Berikut ini adalah cara atau solusi pemecahan masalah ketenagakerjaan yang berada di Indonesia :
- Minimnya gaji yang diberikan atau upah rendah
Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan “akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai “’Aqdun ‘ala al manfa’ati bi ‘iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan atau upah).
- Kualitas Tenaga Kerja Relatif Rendah
Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu melalukan pelatihan kerja, pemagangan, peningkatan gizi dan kesehatan, membenahi upah dan gaji tenga kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.
- Persebaran Tenaga Kerja Tidak Merata
Untuk mengatasi masalah persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Inilah beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah antara lain, pemberdayaan tenaga kerja, mengadakan transmigrasi, serta pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah terpencil.
- Kesempatan Kerja Masih Terbatas
Untuk mengatasi masalah terbatasnya kesempatan kerja atau peluang kerja dapat dilakukan dengan cara pengembangan industri padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan penanaman modal dalam negeri. Usaha lainnya dapat dilakukan dalam mengatasi masalah terbatasnya lapangan pekerjaan ini adalah dengan pekerjaan umum, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jembatan, perbaikan jalan, dan perbaikan semua sarana dan prasarana yang ada. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, maka pemerintah harus menekan atau mengurangi tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, yaitu dengan memaksimalkan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB).
- Jaminan sosial yang kecil
Pemerintah harus bisa melaksanakan program untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Supaya masalah jaminan sosial di Indonesia bisa teratasi.
- Pengangguran
Masalah pengangguran ini disebabkan oleh kelima masalah diatas, oleh karena itu cara untuk dapat menekan pengangguran adalah dengan mengatasi masalah diatas terlebih dahulu. Pengangguran di samping disebabkan oleh kelima masalah di atas, bisa juga terjadi karena sering terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan ketergantungan angkatan kerja pada lowongan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka lebih suka menunggu lowongan pekerjaan dibuka, jarang sekali angkatan kerja yang berkeinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri menjadi seorang wirausaha.
Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Faktor - faktor tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara. Permasalahan ketenagakerjaan ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus merangkul swasta untuk bersama-sama mengurangi dan menuntaskan masalah ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia ini. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan dalam usaha yang konkret, yaitu memperluas kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Minimnya lapangan atau kesempatan kerja ini mengakibatkan semakin tingginya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan di Indonesia. Pengangguran berdampak sangat negatif terhadap proses pembangunan perekonomian negara. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut, tapi alangkah baiknya untuk pemerintah mengevaluasi setiap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan agar berdampak baik bagi kemajuan perekonomian negara ke depannya.
