Aljazeera : Bagaimana dengan peran militer, karena akan disusun dalam konstitusi baru?
Emad Abdel Ghafour : Semua kekuatan politik harus memiliki komitmen yang mendalam untuk menyepakati masalah ini. Militer harus disingkirkan. Tidak lagi menjadi pemegang otoritas kekuasasan. Memang, militer adalah lembaga besar dan sensitif. Tapi, harus tunduk kepada kehendak rakyat (sipil). Hal ini juga harus memiliki aturan khusus, ketika menyangkut masalah keamanan nasional dan isu-isu sensitif.
Aljazeera : Apakah Anda menuntut menteri sipil untuk departemen pertahanan?
Emad Abdel Ghafour : Ini adalah sulit pada periode sekarang.
Aljazeera : Apakah Anda mendiskusikan anggaran militer sebelum parlemen?
Emad Abdel Ghafour : Kami harus mempelajari konstitusi lain, dan bagaimana mereka menangani masalah ini. Mungkin akan ada sebuah komite khusus untuk membahas anggaran militer dalam rangka untuk tidak mengecewakan kepentingan keamanan nasional atau reputasi militer. Tapi itu harus tunduk kepada demokrasi dan kehendak rakyat.
Aljazeera : Apakah Anda melihat peran politik militer di masa depan?
Emad Abdel Ghafour : Saya tidak berpikir peran militer, seperti memiliki dukungan di antara kekuatan politik. Militer akan memiliki peran alaminya. Namun, modus Turki terkenal ditolak oleh semua kekuatan politik Mesir.
Aljazeera : Bagaimana Anda melihat krisis politik di Mesir?
Emad Abdel Ghafour : Militer adalah institusi terkemuka dan kami bangga akan hal itu. Tapi, itu tidak memenuhi syarat bagi pemerintahan sipil. Para pemimpin militer mengakui bahwa mereka dipaksa mengambil peran yang mereka tidak yang tidak mereka harapkan.
Mereka mengambil tugas besar itu dengan keberanian dan rasa tanggung jawab. Dalam keadaan seperti itu, bahwa mereka akan membuat kesalahan, karena mereka tidak siap mengurus peran itu. Kesalahan terjadi. Selain itu, beberapa pasukan domestik dan asing telah mencoba mendorong antara rakyat dan militer.
