Intip Dukungan PLN dan Polisi pada Mobil Listrik

Ragam inovasi dilakukan dalam menarik minat masyarakat agar bergeser menggunakan kendaraan non BBM alias kendaraan listrik.

Di jalanan Ibukota kini bisa ditemui mobil listrik yang lalu-lalang didominasi dari perusahaan taksi Blue Bird. Dilansir dari CNNIndonesia, perusahaan ini telah mengoperasikan 30 unit mobil listrik sejak April 2019.

Penggunaan motor listrik jauh lebih banyak, yakni 1.100 unit. Pemerintah menargetkan pada tahun 2025 akan hadir 400 ribu unit mobil listrik dan 1,5 juta unit motor listrik siap mengaspal di Indonesia.

Masyarakat dengan rata-rata pendapatan menengah ke bawah sulit rasanya dalam waktu dekat memiliki kendaraan listrik pribadi. Mobil hybrid atau kombinasi antara tenaga listrik dan BBM masih dibanderol diatas 500 juta rupiah.

Harapan agar teknologi ramah lingkungan dapat dirasakan semua kalangan tidak instan. Penyesuaian dibutuhkan secara bertahap namun memiliki progres yang signifikan.

Upaya dari Kepolisian dan PLN

Pihak kepolisian tengah mengkaji aturan ganjil genap di Jakarta dimana aturan ini kelak tidak mengingkat kendaraan listrik. Artinya kendaraan listrik dapat leluasa melaju di jalanan tanpa hambatan di jalur ganjil genap.

Perbedaan antara mobil listrik dengan mobil konvensional dimana pelat nomor kendaraan listrik akan disertai kode khusus dan adanya perbedaan warna pada pelat nomor nantinya.

Tak sampai disitu. Terhitung akhir Oktober 2019, PLN akan mengoperasikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU secara cuma-cuma alias gratis hingga pengujung tahun 2019 mendatang.

SPKLU milik PLN memang dirancang khusus bagi mobil listrik. Peresmian SPKLU perdana kemungkinan besar dilakukan pada akhir Oktober 2019. Letak SPKLU akan berada di pusat perbelanjaan dan pusat kegiatan pariwisata.

Terdapat tiga jenis pengisian di SPKLU masing-masing dibedakan berdasarkan daya pengisian. Normal charging sebesar 25 kW, fast charging sebesar 50 kW, dan ultra charging mencapai 150 kW..

SPKLU rencananya pada tahun ini akan dibangun sebanyak 22 unit. Target pemerintah di tahun mendatang mencapai 167 unit. Perlu diketahui SPKLU tidak sama halnya dengan Stasiun Pengisian Listrik Umum atau SPLU.

Stasiun ini hanya melayani pengisian daya teruntuk sepeda motor listik dan sumber listik bagi pedagang kaki lima. Pemakaian SPLU juga tetap dikenakan biaya sebesar 1.650 rupiah per 1 kWh. Hingga hari ini terdapat 1.900 unit SPLU.

Lalu bagaimana jika pemilik kendaraan listrik hendak mengisi daya tanpa harus keluar rumah? Beban biaya listrik di rumah tentu semakin meningkat. PLN ternyata juga telah menyiasati problem tersebut.

PLN akan memberi diskon tarif listik hingga 30 persen bagi pemilik rumah yang menggunakan kendaraan listrik baik sepeda motor maupun mobil. Potongan harga juga berlaku bagi pemilik rumah yang ingin menaikkan daya listrik rumah.

Perlu Partisipasi Masyarakat

Dukungan PLN tentu dapat menekan laju impor BBM melalui pemakaian kendaraan listrik. Kebijakan yang dibuat PLN memiliki harapan agar masyarakat melirik serta mau menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan.

Sedangkan peran kepolisian dengan memberikan kemudahan bagi pengguna mobil listrik melalui pelat nomor yang berbeda sehingga tidak terikat dengan aturan ganjil genap yang berlaku di Jakarta.

Langkah kepolisian ini tentu membuka celah dimana oknum tak bertanggung jawab berusaha dengan mengubah pelat nomor layaknya pelat milik kendaraan listrik agar terbebas dari aturan ganjil genap.

Maka dapat dikatakan oknum tersebut memiliki mental yang mundur alias primitif. Kehadiran kendaraan listrik merupakan upaya mengurangi dampak polusi udara dari BBM.

Langkah pemerintah perlu dukungan dari masyarakat agar berjalan baik dan bukan dimanfaatkan mencari celah untuk kepentingan pribadi semata.

Malang, 12 Oktober 2019