Blackout atau pemadaman listrik secara massal yang menimpa wilayah Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah kemarin menyisakan evaluasi yang mesti segera dibenahi oleh semua pihak.
Salah satunya adalah penerapan kendaraan listrik murni. Pemadaman listrik yang terjadi tentu menjadi hambatan dalam menentukan bagaimana kelanjutan cerita dari kendaraan ini.
Sesuai dengan sebutannya, mobil listrik sangat bergantung pada energi listrik. Tanpa aliran listrik yang cukup, baterai mobil tidak dapat diisi ulang sehingga mobil pun tidak dapat beroperasi.
Sebenarnya tanpa kehadiran kendaraan listrik, kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia terhadap listrik dalam negeri sudah sangat tinggi. Apabila mobil listrik beroperasi, maka kebutuhan listrik tentu semakin meningkat.
Pasokan listrik yang belum stabil akan menimbulkan keraguan semua pihak apabila mobil listrik melaju di jalan raya. Indonesia pun dinilai belum siap menggunakan transportasi mobil listrik secara murni.
Meski demikian, solusi terbaik untuk saat ini salah satunya terlebih dahulu menerapkan penggunaan kendaran berteknologi hybrid sebelum kendaraan listrik murni.
Mobil hybrid mampu memanfaatkan dua sumber energi penggerak, yakni mesin konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak dan motor listrik.
Sistem kerja pada mobil hybrid lebih memungkinkan untuk saat ini apabila melaju di jalanan umum daripada tetap mengambil risiko dalam menerapkan mobil listrik.
Intinya, jika salah satu sumber penggerak bermasalah maka sumber penggerak lainnya secara otomatis akan beroperasi sehingga mobil tetap melaju tanpa gangguan.
Selain itu, teknologi hybrid lebih irit bahan bakar daripada mobil konvensional. Teknologi ini juga memiliki peran dalam mengurangi tingkat polusi udara karena rendah emisi gas buang.
Kementerian Perindustrian bersama dengan enam universitas pernah melakukan kajian mengenai kelayakan infrastruktur dan kondisi listrik di Indonesia.
Hasilnya, mereka menyarankan agar sistem transportasi di Indonesia menggunakan teknologi hybrid terlebih dahulu sambil mempersiapkan infrastruktur yang memenuhi standar penerapan mobil listrik murni.
Ditinjau dari sisi regulasi, Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang bertujuan mempercepat industri kendaraan listrik juga kembali ditunda.
Sebelumnya Kementerian Keuangan mengatakan PP PPnBM terbaru tersebut akan ditandatangani presiden pada bulan lalu. Semua regulasi yang mengatur tentang kendaraan listrik diharapkan segera rampung dalam mendorong investasi dalam negeri.
Dibalik pembuatan regulasi tersebut, tanpa disadari ada peran dua negara asing yang ikut mempengaruhi hasil kebijakan sebagai langkah selanjutnya, yakni China dan Jepang.
Sejumlah produsen asal China diketahui memiliki keunggulan terdepan dalam pengembangan kendaraan listrik murni. Sementara Jepang merupakan salah satu pihak yang merugi jika Indonesia secara langsung beralih pada kendaraan listrik.
Wajar saja, dana investasi yang mencapai triliunan rupiah sudah ditanamkan di Indonesia dalam bentuk kendaraan konvensional menjadi alasannya.
Apabila Indonesia ingin menerapkan kendaraan listrik, otoritas Jepang lebih mendorong kepada kendaraan berteknologi hybrid terlebih dahulu.
Para pengguna mobil juga mulai menyadari akan pentingnya manfaat dalam kendaraan listrik, terutama upaya meminimalisir polusi udara yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini.
Kementerian Riset dan Teknologi berharap agar mobil listrik nasional dapat mulai diproduki pada tahun 2025 mendatang. Harapan ini sulit dicapai jika permasalahan layanan listrik belum teratasi.
Insiden pemadaman listrik massal kemarin menandakan perlu adanya perbaikan infrastruktur layanan penyedia listrik dalam menyambut era kendaraan listrik.
Bogor, 7 Agustus 2019
