Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima laporan mengenai adanya penjualan SIM card asal Arab Saudi kepada calon jamaah haji di Indonesia.
Setelah menerima laporan, Kominfo langsung melakukan pengecekan di lokasi penjualan SIM card atau kartu perdana asing di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 17 Juli lalu.
Terdapat dua gerai beserta petugas yang siap melayani penjualan kartu perdana asing di lokasi tersebut saat pihak Kominfo melakukan pengecekan fakta di lapangan.
Zain Telecom Saudi diketahui telah memasarkan produknya berupa kartu perdana kepada calon jamaah haji Indonesia di beberapa daerah selain Jakarta.
Penjualan juga dilakukan di Asrama Haji Lombok, Asrama Haji Donohudan Surakarta, Asrama Haji Sukolilo Surabaya, serta Asrama Haji Makassar.
Penggunaan SIM card Zain Telecom hanya dapat digunakan oleh calon jamaah haji ketika berada di Arab Saudi dan tidak dapat digunakan jika masih berada di wilayah Indonesia.
Dengan harga 150 ribu rupiah, pengguna SIM card Zain Telecom bisa memperoleh kuota internet sebesar 5 GB, kuota telepon selama 50 menit, dan unlimited dalam menerima panggilan telepon.
Registrasi SIM card dapat dilakukan setelah calon jamaah haji tiba di Arab Saudi. Kemudian, mereka mesti mendatangi booth Zain Telecom Saudi yang berada di bandara maupun hotel penginapan calon jamaah haji Indonesia.
Meski dinilai murah, potensi kendala yang akan timbul jika terdapat gangguan pengguna tidak dapat komplain kepada operator Zain Telecom karena terkendala bahasa serta teknis lainnya.
Walaupun Zain Telecom hanya dapat beroperasi di Arab Saudi, operator ini harus tunduk dengan aturan main yang ditetapkan Indonesia. Seluruh pelaku yang memasarkan produk apapun di Indonesia harus sesuai dengan prosedur.
Baik distributor maupun penjual SIM card Zain Telecom harus mampu bertanggungjawab apabila calon jamaah haji Indonesia menemui hambatan sewaktu menggunakan layanan Zain Telecom.
Padahal, berdasarkan pengalaman tahun lalu otoritas Riyadh melarang semua operator telekomunikasi dari negara lain untuk menyediakan bahkan menjual layanan telekomunikasi di daratan Arab Saudi tak terkecuali asal Indonesia.
Otoritas Arab Saudi mewajibkan para jamaah haji untuk menggunakan SIM card milik operator lokal setempat. Sebenarnya hal ini sangat merugikan bagi Indonesia dimana mayoritas jamaah haji justru berasal dari Indonesia.
Keberadaan SIM card asal Riyadh akan merugikan pendapatan pajak melalui sektor telekomunikasi. Meski masih dalam penelusuran, SIM card asing berpotensi melanggar aturan tentang perdagangan di Indonesia.
Paket murah yang ditawarkan Zain Telecom berpeluang mengurangi pendapatan operator nasional. Pemerintah bersama operator lokal tentunya sudah menetapkan batas atas maupun bawah nilai transaksi agar keadaan terus stabil selama musim haji.
Kominfo telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menjamin perlindungan konsumen akibat penjualan SIM card asing itu.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kominfo telah menghubungi manajemen Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu menghentikan penjualan SIM card di seluruh wilayah Indonesia.
Larangan ini akan terus berlaku hingga aspek keamanan konsumen menemui titik terang sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.
Perlindungan konsumen yang juga perlu diperhatikan yakni berkaitan dengan keamanan privasi pengguna. Padahal, aspek keamanan data tidak boleh luput dari perhatian di era digitalisasi.
Menggunakan SIM card untuk kali pertama, diperlukan akses nama dan nomor identitas pengguna. Hal ini juga dilakukan terhadap SIM card asing agar layanan telekomunikasi dapat dilakukan.
Memberikan informasi yang bersifat pribadi kepada pihak asing merupakan kesalahan besar walau terlihat sepele. Dengan iming-iming paket murah pasti akan menarik minat siapa saja terlebih bagi mereka yang tidak bisa jauh dari gadget.
Namun, keamanan data pribadi menjadi prioritas utama meski harus membayar dengan harga yang cukup tinggi. Karena informasi pribadi di era digitalisasi menjadi sesuatu yang sangat menarik.
Otoritas Riyadh pernah memberlakukan dimana hanya operator lokal yang diizinkan untuk menyediakan layanan telekomunikasi. Bukan tanpa alasan.
Pihak setempat menyadari betul terkait potensi ancaman yang besar apabila operator asing dapat dengan bebas bergerak di negaranya. Sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, Arab Saudi kerap menjadi sasaran oposisi.
Semoga dengan langkah yang dilakukan Kominfo atas Zain Telecom Saudi kembali mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya meningkatkan kesadaran dalam mengamankan data yang bersifat privasi.
Bogor, 24 Juli 2019
