DPR menyatakan hasil penyadapan mesti dihancurkan dalam kurun waktu maksimal dua tahun. Sementara KPK menyatakan hasil penyadapan baru dapat dihancurkan jika kasus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Mekanisme penyadapan di berbagai negara juga memiliki aturan yang mengikat. Misalnya di Belanda, hanya ada satu lembaga yang berwenang secara undang-undang melakukan penyadapan sehingga terpusat di lembaga tersebut.
Di Amerika Serikat, penyadapan dapat dilakukan setelah memperoleh perintah dari pengadilan. Penyadapan dapat dilakukan tanpa menunggu perintah pengadilan apabila dalam situasi mendesak yang mengancam keselamatan nasional.
Sedangkan di Inggris, penyadapan harus memperoleh izin dari organisasi The Secretary of State. Namun, izin dapat dikesampingkan apabila dalam situasi mendesak pula.
Penyadapan di Prancis mesti memperoleh izin pengadilan serta diawasi langsung oleh komisi independen. Anggota komisi ditunjuk oleh sang presiden atas masukan wakil presiden dengan masa jabatan selama enam tahun.
Dalam hubungan internasional, praktik penyadapan dalam spionase lazim dilakukan. Namun, apabila suatu negara terbukti melanggar hukum dan diketahui oleh negara setempat maka akan menimbulkan konflik.
Informasi yang diperoleh secara tertutup mengandung nilai dengan tingkat kepercayaan tinggi dan disertai risiko yang besar. Terlebih jika penyadapan dilakukan antar negara.
Terbukti dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sempat renggang akibat negara tersebut terbukti melakukan penyadapan terhadap otoritas Indonesia.
Dari beberapa contoh mekanisme penyadapan di negara lain, terlihat bahwa praktik penyadapan diizinkan tanpa mengikuti prosedur hukum apabila dalam situasi mendesak.
Situasi seperti ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak sebagai celah dalam menyalahgunakan wewenang. Kekhawatiran tersebut dijawab oleh pihak KPK bahwa lembaganya siap menerima audit sebagai wujud transparansi.
Lembaga ini rasanya dikenal memiliki banyak oposisi lantaran mengungkap kasus-kasus yang melibatkan pimpinan instansi pemerintahan maupun swasta. Tidak heran banyak upaya yang dilakukan demi menahan laju kinerja KPK saat ini.
