Seberapa Besar Nilai Data Pribadi di Dunia Maya?

Beberapa waktu lalu, warganet sempat dihebohkan dengan adanya insiden kebocoran data pribadi masyarakat melalui jaringan internet. Hal ini meningkatkan kekhawatiran masyarakat terkhusus mereka yang aktif menggunakan jasa internet seperti transaksi online, mencari pekerjaan atau sekolah lanjutan, dan sebagainya.

Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Penyalahgunaan data pribadi untuk aksi kejahatan menjadi alasan yang utama. Akhir-akhir ini Indonesia kerap menjadi target sasaran peretas dikarenakan pengguna startup yang cukup tinggi.

Ahli digital forensik menyebutkan bahwa terdapat 7,5 miliar data pribadi masyarakat tersebar luas secara global melalui internet. Berdasarkan sumber yang ada, para peretas ini menjual sebanyak 13 juta data pribadi seharga 20 juta rupiah melalui dark web maupun deep web.

Metode pembayaran yang biasa digunakan dalam transaksi ini adalah dengan menggunakan mata uang kripto seperti bitcoin. Transaksi menggunakan bitcoin belum mempunyai landasan formal dan otoritas yang mengatur sehingga kerap menjadi perbincangan di masyarakat.

Kebocoran data pribadi masyarakat pada umumnya berasal dari transaksi e-commerce atau fintech. Salah satunya adalah yang berasal dari e-commerce dengan status unicorn di Indonesia. Data pribadi yang bocor berupa nama lengkap, alamat, email, nomor ponsel, password, hingga alamat IP.

Muncul argumen yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini memilih untuk menutupi perihal kebocoran data yang dialami oleh e-commerce Indonesia. Terkesan melindungi e-commerce tersebut namun membahayakan keamanan nasional.

Yang menjadi kekhawatiran adalah masalah keamanan nasional dimana data yang seharusnya bersifat sangat rahasia dan tidak terpublikasi ternyata bocor sehingga diketahui pihak luar.

Jepang: Batasi Modal Asing Terhadap Teknologi

Berangkat ke Jepang, Negeri Matahari Terbit berencana untuk membatasi kepemilikan modal asing terhadap perusahaan teknologi dalam negeri. Pembatasan direncakan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang.

Aturan yang ditetapkan ini sebagai upaya mencegah terjadinya potensi kebocoran teknologi yang mengancam keamanan nasional. Pengumuman diungkap saat Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan pertemuan di Tokyo yang membahas topik perdagangan global dan isu lainnya.

Langkah yang dilakukan sebagai bentuk preventif keamanan siber dan keamanan nasional berdasarkan fenomena yang ada sekarang. Rencana ini disampaikan karena melihat isu keamanan siber yang melibatkan perusahaan teknologi asal China.

Meningkatkan Keamanan Data Pribadi 

Disini penulis ingin mengajak masyarakat untuk tidak menyalahkan salah satu pihak saja terhadap kebocoran data yang telah terjadi. Akan tetapi bisa dimulai dengan memperbaiki dari diri sendiri.

7,5 miliar data pribadi yang berhasil diretas bukanlah angka yang kecil. Angka ini berpotensi meningkat pesat apabila tidak ada langkah signifikan yang akan dilakukan baik diri sendiri maupun pemerintah.

Pola penjajahan yang dilakukan di era globalisasi bukan lagi menggunakan senjata konvensional. Melainkan dengan memanfaatkan data pribadi masyarakat melalui teknologi yang semakin canggih untuk menjajah suatu negara.

Minat dan kesukaan masyarakat Indonesia terhadap suatu barang dan jasa dapat dianalisis melalui informasi pribadi. Jika hal ini dimanfaatkan oleh pihak asing, negara Indonesia dapat dengan mudah di kontrol oleh pihak asing baik melalui ekonomi, teknologi, ataupun politik.

Bagi warganet yang gemar melakukan belanja online, harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap keamanan data pribadi. Karena dalam bertransaksi diperlukan data seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat rumah, hingga nomor rekening.

Apabila secara sembrono langsung meng-input data pribadi ke situs penyedia belanja online akan berdampak resiko yang besar. Kita kurang menyadari hal tersebut namun kerap melakukan hal yang demikian.

Salah satu solusinya adalah dengan mengganti password secara berkala. Tujuannya agar password yang telah dimiliki sebelumnya tidak mudah terpola oleh peretas dan mampu menangkal setiap percobaan peretasan yang dilakukan.

Jepang sebagai salah satu negara yang mulai menyadari akan pentingnya keamanan siber dalam menjaga keamanan nasional. Langkah preventif yang dilakukan berupa membatasi modal asing terhadap industri teknologi dalam negeri.

Berkaca dengan hubungan antara AS dan China yang semakin memanas karena perang dagang. Pemerintahan Donald Trump telah mengumumkan bahwa Huawei masuk dalam daftar hitam perdagangan.

Ada opini yang menyebutkan karena Huawei melakukan aktivitas spionase untuk kepentingan negara asalnya. Maka dari itu Donald Trump mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan Huawei beroperasi di negaranya maupun negara sekutu.

Sebagai salah satu negara maju di Asia, Jepang masih menyimpan rasa kekhawatiran terhadap isu global terutama perang dagang yang terjadi antara AS dan China. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah sebaiknya lebih memerhatikan ancaman yang akan ditimbulkan melalui siber. Penulis mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk melek terhadap perkembangan isu global daripada hanya memperdebatkan hal yang dirasa kurang penting dan berujung memecah belah bangsa ini.

Data pribadi milik kita terlalu bernilai bagi para peretas yang berusaha menyalahgunakan untuk kepentingan golongan. Dengan demikian, terhitung mulai sekarang marilah kita lebih berhati-hati saat sedang menggunakan jaringan internet dan yang membutuhkan akses terhadap informasi pribadi. 

Bogor, 28 Mei 2019