Kartel merupakan sesuatu yang formal dalam konsep ekonomi. Prinsip ini digunakan dalam ekonomi untuk mengontrol pelaku usaha maupun pesaing. Tak jarang pula kartel dalam prinsip ekonomi dijadikan alat untuk menghancurkan pesaing dan mencekik pendatang baru.
Menurut Daniel Katz dan Peter Mair, politik kartel mulai terlihat sejak tahun 1995. Dimana banyak partai bermetafora memainkan konsep ekonomi tersebut dalam kehidupan berpolitik. Perdebatan ideologi, gagasan, dan visi misi bukan lagi menjadi tolak ukur. Satu-satunya yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan.
Dalam penelitiannya, Daniel Katz dan Peter Mair yang melihat dinamika politik kartel di eropa sangat relevan dengan kondisi politik di Indonesia saat ini.Â
Kebutuhan keuangan finansial partai membuat kompromi "basbibus" (basa-basi busuk) menjadi hal lumrah. Maka wajar, jika sandainya partai merah, putih, kuning dan lainnya menang, bukan kemaslahatan masyarakat yang menjadi fokus perhatian, melainkan bagaimana membagi kepentingan yang ada.
Di fase tahapan Pilpres, kita sama-sama melihat bagaimana politik kartel dimainkan oleh kelompok koalisi yang ada. Alih-alih memprioritaskan kehendak rakyat dan membangun kepercayaan rakyat, partai koalisi yang ada malah hanya menghitung menang kalah dan untung rugi. Tidak ada perdebatan ideologis, gagasan, dan visi misi yang hendak di bangun.
Di kelompok petahana contohnya, koalisi "kalap mata" dibangun sedari awal pemerintahan Jokowi. Koalisi yang ada seakan antikritik dan menjadi tameng pemerintah.Â
Pemerintahan hanya sekedar alat sekedar distribusi kekuasaan dan pos penitipan kepentingan. Maka tak heran jika Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sekarang uring-uringan karena di kabinet Jokowi ada menteri dari parpol yang tidak mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Dalam pengusungan cawapres Jokowi beberapa waktu yang lalu juga memperlihatkan bahwa kepentingan partai politik lebih dominan ketimbang perdebatan ideologi, gagasan, dan visi misi.Â
Ma'ruf Amin terpilih bukan karena dilahirkan dari ruang bedah perdebatan ideologi, adu gagasan serta visi misi, melainkan dari kepentingan partai politik koalisi untuk Pemilu 2024 mendatang.
Mahfud MD adalah korban dari politik kartel petahana tersebut. Tokoh yang lahir dari dorongan arus bawah ini mesti terlempar oleh kepentingan kelompok tertentu yang memegang kekuasaan. Inilah bahaya politik kartel, orang jujur tidak lagi mempunyai tempat di jabatan politik.
Politik kartel juga menjangkiti koalisi Prabowo. Koalisi yang meminjam nama umat ini tidak lagi benar-benar memperjuangkan suara umat. Meminjam istilah politisi Demokrat Andi Arief, koalisi Prabowo hanya sebatas "500 milliar".
Padahal sebagai antitesa Jokowi, Prabowo dianggap bisa menjadi pihak yang menyerap kehendak rakyat. Di awal sebenarnya harapan tersebut sempat ada, ketika pertemuan Prabowo dan SBY pertama kali lebih membahas kecocokan ideologi, membahas gagasan dan visi misi bersama, ketimbang berbicara bagi-bagi jatah kekuasaan. Namun harapan itu pupus ketika rumor "jenderal kardus" menguap kepermukaan.
Nama-nama yang diharapkan rakyat seperti AHY, Anies Baswedan, Salim Segaf Al-Jufri kandas. Jika dikelompok Jokowi kartel diterapkan dengan "kepentingan", maka di kubu Prabowo kartel diwujudkan dengan saweran fulus.
Pernyataan politisi Demokrat Andi Arief membuka mata kita tentang politik kartel yang benar adanya. Ada transaksi, ada aliran uang, dan kepentingan yang membayang-bayangi. Adakah pemimpin kedepan berpihak kepada rakyat? Waktulah yang akan menjawab dan sejarah yang akan mencatat.
