Lain Rempang, Lain Flores Tapi Sama-sama Didera Proyek Strategis Nasional

Pada 20 Oktober 2023, tim advokasi masyarakat adat Poco Leok melaporkan aparat kepolisian Polres Manggarai ke Komnas HAM karena melakukan kekerasan, kesewenang-wenangan, ancaman, dan intimidasi terhadap masyarakat adat yang menolak pembangunan pembangkit listrik geothermal di wilayah adat mereka.

Alasan Penolakan Warga

Perluasan PLTP Ulumbu ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem alam di Poco Leok, yang mencakup 14 (empat belas) kampung adat di 3 (tiga) desa.

Rencana perluasan pengeboran itu berpotensi besar menghilangkan lahan dan "habitat", merusak bentang-bentang air, serta dampak limbah, semburan gas, debu, permasalahan kesehatan, dan keselamatan kerja.

Setidaknya ancaman itu sudah terlihat pada proyek serupa di Mataloko, Kabupaten Ngada. Aktivitas penambangan panas bumi menimbulkan semburan lumpur panas dari titik pengeboran. Dampaknya sawah dan ladang milik warga rusak.

Fenomena serupa terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Dieng, Jawa Tengah. Di Mandailing Natal, 5 (lima) orang meninggal terkena semburan gas hidrogen sulfida (H2S) pada 2021. Meski begitu, pemerintah acap kali mengklaim bahwa proyek ini merupakan proyek energi terbarukan yang didapat langsung dari Sumber Daya Alam (SDA).

Pembangunan proyek geothermal juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat padahal masyarakat adat Poco Leok telah hidup berdampingan dengan alam di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Mereka memiliki berbagai tradisi dan adat istiadat yang terkait dengan alam dan terancam akibat adanya geothermal.

Industri panas bumi yang diklaim sebagai energi bersih oleh pemerintah ternyata dapat menjadi kotor jika mengabaikan hak-hak warga seperti hak tolak, hak atas tanah, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Transisi energi terbarukan tidak akan berhasil jika proses pemanfaatan energinya tidak adil bagi masyarakat.