Negeri Disabilitas: Pemerintah Tuli Tidak Kuasa Mendengar Jeritan Masyarakat

Pandemi Covid-19 yang lagi berkembang hingga hari ini telah banyak memberikan ketakutan, kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat. Segala upaya telah dibangun dan dipublikasi kan ke publik dalam hal pencegahan dan himbauan tentang Pandemi Covid-19. 

Bukan hanya itu, bahkan upaya untuk meminimalisir penyebaran Pandemi ini Pemerintah telah membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat dalam ber-interaksi. Physical Distancing, Sistem Learning, Penyemprotan Disinfektan, Penyediaan posko-posko Covid-19, Lockdown Daerah dan relawan-relawan dihadirkan dan di inruksikan demi satu tujuan, yaitu agar berhentinya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kasus yang berkembang hari ini mengenai kebijakan pemerintah dalam me-lockdown setiap daerah tampaknya menjadi tamparan keras kepada perekonomian usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan seperti membunuh masyarakat secara perlahan. 

Bagaimana tidak, dampak dari kebijakan ini menghasilkan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat kecil maupun menengah yang dominan berdagang dan bekerja di sektor informal.

Pemerintah Disabilitas sepert tuli dalam hal menyikapi aspirasi secara masyarakat bawah yang sedang menangis dan menjerit. Gimana nasib mereka tentang hal ini? bagaimana mereka bisa hidup jika sumber mata pencaharian mereka mati? apa yang seharusnya diterapkan dalam masalah ini?

Titik temu instruksi kebijakan dalam hal solusi untuk perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat yang disosialisasikan kurang objektif. Peran Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pokok acuan pembahasan kali ini diharapkan memberi peran yang strategis dalam menyikapi kesenjangan sosial yang terjadi dalam sekala kecil maupun besar. 

Hal yang diperhatikan seharusnya pada pelaksanaan protokoler secara realistis. Cukup baik peran dan sikap yang dilakukan pemerintah dalam mengisi peran terhadap aspirasi masyarakat. 

Namun, pada pelaksanaan nya masih banyak kami temukan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksanannya. Partikularisme sudah terjadi dan kita jangan diam.

Terlintas dipikiran, apakah memang semua hal ini hanyala permainan belaka? Atau, apakah pemerintah tuli atas jeritan masyarakat? Setelah dilakukan analisi secara mendalam, ternyata pemerintah hari ini kurang menekankan dari segi “keamanan dan pantauan” serius dalam pelaksanaan yang orientasinya kepada masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera. Pemerintah tuli seakan-akan melahirkan sebuah paradigma negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Negara.

Dalam situasi yang mencekam hari ini, seharusnya seluruh jajaran pemerintahan memberikan suatu interpretasi yang sifatnya membangun semangat perlawanan terhadap pandemi covid-19 ini. Bukan malah menciptakan interpretasi yang secara proporsional menghasilkan katastrofe terhadap masyarakat.

Pemerintah tuli yang kami asumsikan ini sebagai bentuk kekesalan kami terhadap penerapan yang diperankan. Didalam pemerintahan yang demokratis, kita menemui banyak kesalah pahaman informasi yang di perlihatkan ke publik. 

Dari perbedaan pemikiran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan pusat itu sendiri pun masih banyak kita lihat ketidak sepahaman dalam memberi intruksi kebijakan terhadap masyarakat. 

Semacam tidak ditemukan elektabilitas kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mencontohkan gambaran yang baik terhadap masyarakat. Seharusnya pemerintah melahirkan rasa kepercayaan yang besar terhadap masyarakat, bukan malah melahirkan suatu stigma yang sifatnya melahirkan ketidakpercayaan masayarakat terhadap Negara.

Masyarakat butuh kepastian dan keadilan, masyarakat juga butuh makan dan kehidupan yang memadai. Jika dilakukan kebijakan dan penyuluhan bantuan, maka ketatkan juga sisi pengamanan dan pendataan di lapangan agar dapat menyeluruh dan teralisasikan secara efektif. Bukan malah dikapitalisasikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan

Harapan kami sangatlah besar dalam menyikapi dan menganalisis segala peran pemerintah dalam masyarakat. Implementasi harus jelas dan tepat sasaran, agar masyarakat juga bias tenang bukan malah melahirkan ketakutan yang mendalam. 

Kami berharap agar seluruh jajaran yang memiliki peran strategis dalam hal ini harus lebih fokus terhadap bidangnya masing-masing. Jangan sampai mencampuri yang bukan perannya dan malahan perannya sendiri terbengkalai.

Negeri Disabilitas laksana senja yang tidak memberikan ketenangan terhadap penikmatnya. Sebaliknya dengan peran pemerintah pusat dan daerah hari ini, semacam “mendengar” tapi pura-pura tuli, semacam merasakan tetapi bersifat “bodo amat”.

Kebijakan Progresif untuk masyarakat.

Kita semua sadar dan mengetahui dampak yang sangat besar telah terjadi diseluruh Dunia. Berbagai macam kebijakan setiap Negara dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 ini telah dilakukan sedemikian rapi dan intens. Bisa kita ambil sebagai studi visual akademis terkait begitu cepatnya pandemi ini selesai di kota yang pertama sekali terdampak.

Negara Republik Rakyat Cina sebagai asal virus ini berkembang tidak butuh waktu lama dalam menangani kasus pandemi ini. Mobilisasi penanganan penyelesaian penyeberan virus disana dengan tepat dan cepat teratasi. 

Dalam hal ini, kita melihat juga tingkat kepercayaan masyarakat  sangat tinggi terhadap pemerintahan disana. Hal ini juga yang mendorong percepatan penanganan penanggulangan pandemi covid-19 ini berakhir.

Jika kita melihat upaya pemerintah dalam proses penanganan pemutusan mata rantai ini banyak kita temui bias didalamnya. Masyarakat butuh kepastian dan kebijakan yang progresif dan riil maksud dan tujuannya. 

Beberapa point penting yang seharusnya dilaksanakan dalam situasi urgent hari ini. Pertama, pemerintah dalam hal merumuskan kebijakan yang orientasinya terhadap masyarakat harus dibicarakan sebelum nya dengan seluruh jajaran yang terkait. Agar tidak ditemukan berbagai perdebatan pada saat penyampaian ke publik. 

Kedua, Eksekutif dan Legislatif mengadakan perumusan kebijakan yang orientasinya dalam hal penguatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inilah upaya yang seharus nya dilakukan agar pemerintah juga dengan muda dalam memobilisasi masyarakatnya. 

Dan yang Ketiga, pemerintah harus lebih fokus dalam hal pengawasan dan pengamanan terkait penerapan bantuan yang diberikan untuk masyarakat. Upaya ini juga mendorong agar tujuan dan arah kebijakan yang wacananya bagus penerapannya juga tepat sasaran. Inilah yang harus ditekankan dan lebih difokuskan secara mendalam.