Mohon tunggu...
Christo Aldo Manalu
Christo Aldo Manalu Mohon Tunggu... Administrasi - Aliansi Mahasiswa Tebing Tinggi

I'm Human

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Negeri Disabilitas: Pemerintah Tuli Tidak Kuasa Mendengar Jeritan Masyarakat

4 Mei 2020   07:30 Diperbarui: 4 Mei 2020   07:39 183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Dari perbedaan pemikiran Pemerintah pusat dan daerah, bahkan dalam ruang lingkup pemerintahan pusat itu sendiri pun masih banyak kita lihat ketidak sepahaman dalam memberi intruksi kebijakan terhadap masyarakat. 

Semacam tidak ditemukan elektabilitas kepemimpinan Presiden Jokowi dalam mencontohkan gambaran yang baik terhadap masyarakat. Seharusnya pemerintah melahirkan rasa kepercayaan yang besar terhadap masyarakat, bukan malah melahirkan suatu stigma yang sifatnya melahirkan ketidakpercayaan masayarakat terhadap Negara.

Masyarakat butuh kepastian dan keadilan, masyarakat juga butuh makan dan kehidupan yang memadai. Jika dilakukan kebijakan dan penyuluhan bantuan, maka ketatkan juga sisi pengamanan dan pendataan di lapangan agar dapat menyeluruh dan teralisasikan secara efektif. Bukan malah dikapitalisasikan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Penerapan

Harapan kami sangatlah besar dalam menyikapi dan menganalisis segala peran pemerintah dalam masyarakat. Implementasi harus jelas dan tepat sasaran, agar masyarakat juga bias tenang bukan malah melahirkan ketakutan yang mendalam. 

Kami berharap agar seluruh jajaran yang memiliki peran strategis dalam hal ini harus lebih fokus terhadap bidangnya masing-masing. Jangan sampai mencampuri yang bukan perannya dan malahan perannya sendiri terbengkalai.

Negeri Disabilitas laksana senja yang tidak memberikan ketenangan terhadap penikmatnya. Sebaliknya dengan peran pemerintah pusat dan daerah hari ini, semacam “mendengar” tapi pura-pura tuli, semacam merasakan tetapi bersifat “bodo amat”.

Kebijakan Progresif untuk masyarakat.

Kita semua sadar dan mengetahui dampak yang sangat besar telah terjadi diseluruh Dunia. Berbagai macam kebijakan setiap Negara dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran covid-19 ini telah dilakukan sedemikian rapi dan intens. Bisa kita ambil sebagai studi visual akademis terkait begitu cepatnya pandemi ini selesai di kota yang pertama sekali terdampak.

Negara Republik Rakyat Cina sebagai asal virus ini berkembang tidak butuh waktu lama dalam menangani kasus pandemi ini. Mobilisasi penanganan penyelesaian penyeberan virus disana dengan tepat dan cepat teratasi. 

Dalam hal ini, kita melihat juga tingkat kepercayaan masyarakat  sangat tinggi terhadap pemerintahan disana. Hal ini juga yang mendorong percepatan penanganan penanggulangan pandemi covid-19 ini berakhir.

Jika kita melihat upaya pemerintah dalam proses penanganan pemutusan mata rantai ini banyak kita temui bias didalamnya. Masyarakat butuh kepastian dan kebijakan yang progresif dan riil maksud dan tujuannya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun