Permasalahan lainnya seperti:
- Anggaran yang diberikan oleh Negara untuk mengelola Lapas  masih sangat minim juga menjadi kendala yang dialami oleh Lapas.
- Peran antar instansi dan epedulian masyarakat, yang dalam hal ini sama-sama saling mempengaruhi dan memiliki peran besar dalam membantu meminimalisir dan menegakan hukum dengan baik di Indonesia.
III.Rekomendasi Kebijakan
   Kebijakan yang dapat diambil untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu:
1. Meningkatkan sumber daya manusia dan pembentukan tim khusus
  Dalam kualitas, dapat diadakannya diklat mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang Lapas. Mengenai pelaksanaan pembinaan, keterampilan, tangkas-tangkap, dapat bekerja sama dengan baik, serta bagaimana menjadi petugas Lapas yang membina dengan tetap memperhatikan adanya HAM. Dari seni tentu saja dapt berfokus dalam pembahasan akan penyebaran narokotika, sehingga diharapkan dari petugas mempunya pengetahuan dan keahlian mengenai narkotika dan penanganannya dari pihak petugas Lapas.    Dalam hal kualitas pegawai diharapkan dapat menjaga nilai integritas atas pelaksanaan tugasnya sebagai pembina, pembimbing dan penegak hak asasi manusia.
  Dari segi kuantitas, perlu ditambahnya kuota penerimaan pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM terutama ditujukan kepada UPT Lapas.
2. Perlu dilakukannya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana.
- Sarana dan prasarana pengecekan khususnya dalam konteks peredaran dan penyelundupan narkotika;
- Sistem penggeledehan;
- Disiapkan dalam penggunaan sensor dan mesin X-Ray;
- Ketelitian didalam pengecekan dan berani dalam menegakan kebenaran, dimana dala pengecekan tidak takut ataupun sungkan dalam mengecek siapapun pribadi bersebut, khususnya pengunjung Lapas.
3. Membuat suatu aplikasi kunjungan dalam jaringan (Online)
  Dengan adanya aplikasi tersebut, maka akan memudahkan seluruh pihak dalam hal ini dari petugas merasa cukup aman karena kurangnya interaksi langsung antar pengunjung dari luar terhadap warga binaan pemasyarakatan, sehingga kemungkinan terjadi penyeludupan menjadi lebih rendah. Untuk lebih memudahkan lagi dapat dibuat sebuah barcode QR. Sehingga dari dari pihak pengunjung tinggal mengscan, tanpa ada proses panjang yang merumitkan.
4. Membuat aplikasi yang menghubungkan segala lini penegak hukum dan Lapas
   Aplikasi ini dibuat dengan menghubungkan seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan dari aplikasi untuk menjalin komunikasi antar komponen penegak hukum tersebut dan mengurangi resiko misskomunikasi yang dapat terjadi.
