Bagaimana Implementasi Kebijakan di Negara Filipina Masa Presiden Rodrigo Duterte, Kasus Laut Cina Selatan?

disclaimer:

tidak di sarankan menjadi sumber utama, perlu adanya kajian lebih lanjut

Pada perairan laut china selatan yang terdapat pada hukum internasional, laut china memliki banyak nilai ekonomis, politik, strategis, dan sumber daya alamnya serta pangab. Konflik laut china selatan diawali keyakinan dan klaim yang dilakukanya dimana negara china menggap bahwa laut china selatan memiliki jejak histori pada dinasti Han sejak 2 abad sebelum masehi dimana pada bahwa laut china selatan ditandai dengab Sembilan garis putus-putus dan mengagap bahwa itu wilayah kedaulatan china. Sengketa pertama kali pada klaim china  atas kepulauan  Spratly dan paracel pada tahun 1974 dan 1992. Pada kasus tersebut menimbulkan klaim juga di dekat kepulauan spratly tersebut seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam.

Baca juga: Feminisme di Indonesia, Permasalahan hingga Pentingnya Feminisme

Laut china selatan pun terdapat intervensi negara amerika beserta sekutunya, rusia, Taiwan. Pada pendekatan diplomasi antara china dengan negara terlibat dibuat perjanjuan Declaration on the conduct of paraties in the south chine sia (DOC) pada tahun 2002. Penyelesaian tersebut tidak menyelesaikan permasalah karena china melanggar dengan dasar bahwa tidak ada sanksi yang melanggar perjanjian tersebut. Tahun 2013 Filipina mengajukan sengketa tersebut ke mahkamah Arbitrase Internasinal(ICC) akan tetapi china mengakui proses dan hasil dari pengadilan. China juga tidak mengakui hukum laut internasional tahun 1982 serta zone ekonomi eklusif (ZEE)

 Pada kondisi saat konflik china selatan mengarah pada militerisasi, keterlibatan negara  Amerika serikat serta sekutunya menjadi panas karena intervesi pada sengketa laut china selatan. adanya pembagunan pos terdepan, pangkalan perang dan lain sebagainya china saat ini. Pada situs situs Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), Center for Strategic and International Studies (CSIS), china memiliki 20 pos terdepan di pulau paracel dan 7 pos dipulai spratly jumlah tersebut diperkirakan bertambah.

 Bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Filipina pada  masa presiden Duterte di laut china selatan?

  Pada teori realisme neoklasik pengabungan antara realisme klasik dimana politik internasional hasil dari sifat manusia dan neorialisme bahwa struktur internasional variable yang independent, dalam menghadapi ancaman dengan balancing yaitu mengimbangin sumber ancaman dengan aliansi dengan negara lain dan bandwagoning yaitu aliansi dengan sumber ancaman tersebut. 

Maka neoklasik menghubungkan dua hal tersebut yaitu terdapat unsur politik domestic dan lingkungan internal dan eksternal suatu negara. Kebijakan luar negeri akan ditentukan oleh pengambil keputusan dan elit politik. Kebijakan luar negari suatu negara berpengaruh pada pandangan pemimpin serta struktur negara tersebut dalam sisten internasional.

Baca juga: Hubungan Agama dan Negara Pasca Sekularisme di Indonesia

  Kebijakan luar negari Filipina mengunut prinsip indepent dan principle yang berlandaskan pada konstitusi Filipina tahun 1987. Proses perubahan kepemimpin pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte mengalami perubahan dalam konteks laut china selatan adanya pendekatan kepada china yang semakin kooperatif. Pada presiden sebelumnya sangat mempertahankan kedaulatan wilayahnya entah dalam penjanjian ASEAN-China, strategi hubungan Kerjasama militer dengan Amerika hingga dibawa pada pengadilan internasional pada masa Presiden Aquino 3 kepada mahkamah Arbitrase Internasional untuk menyelesaikan konflik ini.

Melihat banyak perubahan kebijakan luar negeri dari masa ke masa kepemimpinan Filipina mengalami perubahan dengan penyesuaian kepentingan yang dibangun oleh pemimpim pasa masa tersebut. Adapun kepentingan yang dicapai yaitu kepentingan melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional. 

Pada masa Duterte keamanan dan kesatuan wilayah mengalami peningkatan. Perubahan yang muncul pada masa Duterte dengan perjanjian bilateral Filipina dan China, walaupun masalah laut China masih tegang. Dalam menanggapi hal tersebut Duterte mengagap laut china merupakan masalah serius,tetapi  mengutamakan diplomasi sebagai jalan utama pada kasus luat china selatan. 

Presiden Duterte lebih mengedepankan pendekatan koflik secara kooperatif tujuanya menghindari konflik yang besar dengan china. Pada masa Duterte lebih mendekatkan diri pada china dengan hubungan bilateral dan mengurangi hubungan dengan Amerika Serikat. 

Disisi lain kepentingan nasional dalam stabilitas ekonomi Filipina misalnya membagun Kerjasama pembagunan belt and road initiatibe dan program infrastruktur  antara China dan Filipina. Pengaruh internal dalam kebijakan pada masa presiden Duterte memiliki dampak terutama pada senat filipina pada kebijakan yang diambil harus melindungi kepentingan dan

keutuhan wilayah negara. Adapula factor eksternal seperti karena klaim historis china dengan Duterte dalam pernyataannya ia tidak memiliki pilihan lain selain menganggap sengketa di Laut China Selatan sebagai isu diplomatik karena di luar itu negara Filipina harus berperang dengan China.

Maka jika dikaitkan dengan teori neoklasik diatas dimana kebijakan luar negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh pemimpin serta struktur negara dalam system internasional. Pertahanan yang dilakukan Filipina pada masa Duterte yaitu Blowgoning adanya Kerjasama antara negara ancaman tersebut (china). Adanya Kebijakan luar negari yang sangat di dominasi oleh keptusan Duterte, upaya diplomasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan wilayah Filipina. titik pusat dalam teori neoklasik ini adanya pengaruh politik, faktor internal dan eksternal didalamnya.

 Kesimpulan bahwa konflik di laut china di awali dengan adanya klaim china terhadap laut china selatan terutama pada kepulauan paracel dan spratly yang di anggap china dalam jejak sejarahnya merupakan kepemilikan china di dasarkan pada peta pada Sembilan garis putus-putus. Serta aspek penting lainya pada perairan laut china selatan seperti ekonomis, politik, trategis dan sumber daya yang berlimpah. Pada pemerintah duterte ini pendekatan yang dilakukan filipina adalah Kerjasama diplomatic. 

Pada teori neoklasiksebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat kelemahan pada respon yang akan terjadi, sehingga perlu adanya kajianyang lebih mendalam dari kebijakan yang di keluarkan, agar respon ataupun konsekuensi yang ditimbulkan pada kebijakan tersebut bisa di atasi di kemudian hari.  Saran kepada pihak yang bersengketa terutama China, harus menghargai dan mengakui adanya landasan hukum laut internasional dan adanya Tindakan yang dilakukan hukum atau institusi internasional pada sengketa ini.

sumber:

Azzahra, J. (2022). Apa yang Dimaksud Dengan Realisme Neoklasik Dalam Hubungan Internasional?. Retrieved 31 August 2022, from https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-realisme-neoklasik-dalam-hubungan-internasional/127718

Damping, G., & Windiani, R. (2020). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan. Journal of International Relations, 6(4), 619-628.

Sulistiyani, E. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam. NOVUM: JURNAL HUKUM, 3(4), 119-124.

S Bin Saju, P. (2022). Membaca Ambisi China di Tengah Militerisasi Laut China Selatan. Retrieved 31 August 2022, from https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/12/30/membaca-ambisi-china-di-tengah-militerisasi-laut-china-selatan