Bagaimana Implementasi Kebijakan di Negara Filipina Masa Presiden Rodrigo Duterte, Kasus Laut Cina Selatan?

Presiden Duterte lebih mengedepankan pendekatan koflik secara kooperatif tujuanya menghindari konflik yang besar dengan china. Pada masa Duterte lebih mendekatkan diri pada china dengan hubungan bilateral dan mengurangi hubungan dengan Amerika Serikat. 

Disisi lain kepentingan nasional dalam stabilitas ekonomi Filipina misalnya membagun Kerjasama pembagunan belt and road initiatibe dan program infrastruktur  antara China dan Filipina. Pengaruh internal dalam kebijakan pada masa presiden Duterte memiliki dampak terutama pada senat filipina pada kebijakan yang diambil harus melindungi kepentingan dan

keutuhan wilayah negara. Adapula factor eksternal seperti karena klaim historis china dengan Duterte dalam pernyataannya ia tidak memiliki pilihan lain selain menganggap sengketa di Laut China Selatan sebagai isu diplomatik karena di luar itu negara Filipina harus berperang dengan China.

Maka jika dikaitkan dengan teori neoklasik diatas dimana kebijakan luar negeri suatu negara akan dipengaruhi oleh pemimpin serta struktur negara dalam system internasional. Pertahanan yang dilakukan Filipina pada masa Duterte yaitu Blowgoning adanya Kerjasama antara negara ancaman tersebut (china). Adanya Kebijakan luar negari yang sangat di dominasi oleh keptusan Duterte, upaya diplomasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keutuhan wilayah Filipina. titik pusat dalam teori neoklasik ini adanya pengaruh politik, faktor internal dan eksternal didalamnya.

 Kesimpulan bahwa konflik di laut china di awali dengan adanya klaim china terhadap laut china selatan terutama pada kepulauan paracel dan spratly yang di anggap china dalam jejak sejarahnya merupakan kepemilikan china di dasarkan pada peta pada Sembilan garis putus-putus. Serta aspek penting lainya pada perairan laut china selatan seperti ekonomis, politik, trategis dan sumber daya yang berlimpah. Pada pemerintah duterte ini pendekatan yang dilakukan filipina adalah Kerjasama diplomatic. 

Pada teori neoklasiksebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat kelemahan pada respon yang akan terjadi, sehingga perlu adanya kajianyang lebih mendalam dari kebijakan yang di keluarkan, agar respon ataupun konsekuensi yang ditimbulkan pada kebijakan tersebut bisa di atasi di kemudian hari.  Saran kepada pihak yang bersengketa terutama China, harus menghargai dan mengakui adanya landasan hukum laut internasional dan adanya Tindakan yang dilakukan hukum atau institusi internasional pada sengketa ini.

sumber:

Azzahra, J. (2022). Apa yang Dimaksud Dengan Realisme Neoklasik Dalam Hubungan Internasional?. Retrieved 31 August 2022, from https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-realisme-neoklasik-dalam-hubungan-internasional/127718

Damping, G., & Windiani, R. (2020). Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan. Journal of International Relations, 6(4), 619-628.

Sulistiyani, E. (2016). Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam. NOVUM: JURNAL HUKUM, 3(4), 119-124.

S Bin Saju, P. (2022). Membaca Ambisi China di Tengah Militerisasi Laut China Selatan. Retrieved 31 August 2022, from https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/12/30/membaca-ambisi-china-di-tengah-militerisasi-laut-china-selatan