Peluang Lapangan Kerja dan Kota Baru (IKN) dalam Pembangunan Ekonomi

Kedua, konflik peran antara pengembang swasta dan pemerintah daerah. Adanya permasalahan dalam serah terima Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terutama jalan, drainase dan taman. Di satu sisi, meski tanggung jawab dibiayai oleh dana APBD, Dewan Pemkab menilai tidak mau menerima dan mengelola PSU milik pengembang. Di sisi lain, pihak pengembang menilai pengelolaan PSU membebani pengembang dan Pemkab harus mampu mengelolanya. 

Ketiga, masalah Ketimpangan Fiskal. Ada permasalahan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan penuturan Kepala Bappeda Pemkab Bekasi (Pemkab Bekasi, 2011) bahwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh dari kegiatan industri di kota-kota baru industri di Kabupaten Bekasi dipungut oleh pemerintah pusat.

• Peluang Kota Baru dalam Menekan Angka Pengangguran 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan menyelenggarakan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat, yang pada gilirannya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi yang baik tidak menjamin terjadinya penurunan angka pengangguran jika secara bersamaan tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan (Wongdesmiwati, 2009). Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan kota baru, memanfaatkan suntikan dana investasi, untuk menginisiasi pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. 

Saat ini investasi memegang peran penting dalam usaha realisasi pemerataan pembangunan negara. Presiden menyampaikan, menjadi penting bagi menteri-menteri untuk mendatangkan investasi di daerah, baik di kabupaten/kota maupun provinsi di seluruh Indonesia. Sebabnya sekarang persaingan semakin ketat antar negara. Oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah harus bersikap proaktif untuk menjemput investor tersebut dengan menawarkan insentif dan fasilitas.

Pembangunan kota baru juga dapat kita temukan pada pembangunan kota metropolitan baru di Subang Jawa Barat. Proyek ini dinamakan Rebana Metropolitan, dengan memadukan sejumlah kota satelit meliputi Cirebon, Indramayu, Kuningan, 

Majalengka, Sumedang dan Patimban Subang. Tentu saja hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kota baru sebagai usaha menekan tingkat pengangguran dan menciptakan pemerataan. Proyek pemindahan Ibukota memang merupakan proyek jangka panjang. Di mana dampak signifikannya tidak bisa terealisasi langsung karena dibutuhkan linkage dan dukungan kontribusi dari perekonomian daerah yang saat ini masih kurang di Pulau Kalimantan. Namun proyek ini akan menginisiasi efek pengganda terhadap perekonomian sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan penambahan pendapatan masyarakat. 

Begitu juga dengan yang terjadi pada proyek Rebana Metropolitan di mana pembangunan ini akan berimplikasi terhadap munculnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap hingga 5 juta tenaga kerja. Hal ini tentunya akan memicu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan turunnya angka pengangguran secara signifikan pada kawasan Jawa Barat. Sementara itu KEK Mandalika juga memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tengah dengan proyeksi penyerapan tenaga kerja sebesar 58.700 orang hingga tahun 2025 dan terus meningkat tiap tahunnya. 

Indonesia mengalami proses urbanisasi yang cepat, dimana kini sebanyak hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia tinggal di daerah perkotaan. Urbanisasi dan industrialisasi ini penting untuk dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi juga nilai pendapatan negara agar dapat menuju negara berpenghasilan menengah. Namun, proses ini perlu disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai di kota. 

Dengan pembangunan kota baru, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap agar permasalahan di pusat kota dapat teratasi dengan adanya distribusi perpindahan kegiatan penduduk ke arah pinggiran kota.