Mohon tunggu...
Aldentua S Ringo
Aldentua S Ringo Mohon Tunggu... Pengacara - Pembelajar Kehidupan

Penggiat baca tulis dan sosial. Penulis buku Pencerahan Tanpa Kegerahan

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Lili Pintauli Siregar Akhirnya Mundur dari KPK, Kenapa?

11 Juli 2022   18:31 Diperbarui: 11 Juli 2022   18:33 137
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Lili Pintauli Siregar Akhirnya Mundur dari KPK, Kenapa?

Lili Pintauli Siregar Wakil Ketua KPK akhirnya mundur juga. Kenapa? Ini patut dipertanyakan. Kini sedang berlangsung sidang etik atas dirinya di Dewas KPK. Apakah dia sudah tahu apa yang akan diputuskan Dewas KPK sehingga dia mengundurkan diri?

Dengan pengunduran dirinya, maka sidang etik di Dewas KPK menjadi gugur, karena yang bersangkutan bukan lagi Wakil Ketua KPK yang bisa disidang etik. Pengunduran dirinya juga sudah disetujui Presiden pada tanggal 11 Juli 2022.

Lili Pintauli Siregar, semula diharapkan bisa menjadi srikandi penegak hukum di KPK. Keterwakilan perempuan di KPK sangat diharapkan membawa nuansa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang lembut namun tegas. Tapi apa mau dikata, harapan hanyalah sebuah harapan. Kenyataan berkata lain.

Lili Pintauli Siregar bukan pertama kali disidang kode etik KPK. Sebelumnya dia sudah menjalani sidang karena berkomunikasi dengan tersangka kasus yang ditangani KPK yaitu kasus walikota Tanjung Balai Sumatera Utara. Dia dihukum potongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan.

Sidang kali ini adalah dia mendapatkan hadiah tiket menonton Motogp Mandalika. Dan sesungguhnya sidang ini sudah menjelang akhir, namun sidang ini harus berhenti. Yang bersangkutan mengundurkan diri dan sidang kode etik gugur.

Kenapa Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri? Apakah dia sudah menduga atau mendapat bocoran akan mendapatkan hukuman dalam sidang kode etik yang sedang berlangsung?

Sangat disayangkan, seorang wakil Ketua KPK sekelas Lili Pintauli Siregar melakukan kesalahan dua kali yang sangat mengganggu kredibilitas KPK. Larangan berkomunikasi dengan tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan di KPK adalah sebuah pelanggaran prinsip yang tidak bisa ditolerir.

Sesungguhnya hukumannya bisa pemecatan. Namun hukuman pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan sepertinya terlalu  enteng bagi seorang Lili Pintauli Siregar.

Apakah karena hukuman yang terlalu ringan tersebut membuat dia tidak jera dan bahkan mengulangi kesalahan sebagai wakil ketua KPK? Bisa jadi. Namun kesalahan kedua ini cukup vital juga. Menerima hadiah atau grativikasi.

Larangan penerimaan hadiah kepada PNS atau aparatur negara sangat diharamkan. Apalagi penyidik dan pimpinan KPK. Bukan soal jumlah hadiah yang diterima. Larangan penerimaan hadiah dilakukan untuk mencegah pengaruh kepada proses penegakan hukum yang sedang berlangsung atau kemungkinan kasus yang akan terjadi kemudian. Ini pelanggaran sumpah.

Kenapa seorang Lili Pintauli Siregar sampai melakukan kesalahan kedua kali? Bukankah kesalahan dan hukuman atas berkomunikasi dengan tersangka tidak cukup sebagai tamparan? Haruskah hukuman pemecatan atau penjara baru membuat jera?

Terlepas dari semua itu, pengunduran diri ini patut diapresiasi. Apakah motivasinya karena paham dan menduga akan dikenakan sanksi kedua kalinya. Mundur menjadi sebuah alternatif yang baik. Menyadari kesalahan, bertanggung jawab lalu mundur.

Pejabat di negeri ini belum memiliki budaya mundur sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya. Bahkan ada pejabat yang ngotot sampai diputuskan oleh pengadilan negeripun juga tak membuatnya mundur.

Lili Pintauli Siregar memulai babak baru dalam budaya pejabat yang akan mundur jika melakukan kesalahan. Ini bisa menjadi contoh yang baik bagi siapapun penyelenggara negara untuk berpikir mundur jika melakukan kesalahan.

Nama baik mungkin ternoda, masa depan mungkin terganggu, namun langkah mundur patut diapresiasi. Harapan kita, budaya mundur bisa tercipta. Para pejabat negara yang tidak mampu atau melakukan kesalahan boleh mempertimbangkan mundur. Siapa menyusul? Jangan ngotot sampai lebaran kuda datang. Semoga.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun